Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, angkat bicara terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan GMKI Cabang Tobelo pada Jumat, 31 Mei 2024 lalu.
Kepala Dinas Kominfo Halut, Dalton Sero mengatakan, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa beberapa waktu lalu telah melenceng dari surat pemberitahuan tentang rencana aksi GMKI tertanggal 30 Juni 2024, dengan Nomor Surat : 170071/SC/INT/TBL/B/V/2024.
Menurutnya, dalam surat tersebut, sasaran aksi demonstrasi yang dilakukan hanya di kawasan kantor bupati, tapi justru sampai ke kediaman bupati. Karena itu, kata ia, GMKI Halut tidak komitmen dalam melakukan aksi.
Dalton juga menduga, aksi demonstrasi yang dilakukan ini untuk memperkeruh HUT Halut ke-21, pasalnya aksi tersebut digelar tepat setelah selesainya Rapat Paripurna di gedung DPRD Halut.
“Ini moment yang spesial bagi masyarakat Halut. Harusnya GMKI turut berperan menjaga dan menciptakan Halut agar tetap pada situasi aman apalagi di momen spesial ini, ” ucapnya, Senin, 3 Juni 2024.
Sementara, pembubaran massa aksi oleh Bupati Halut Ir. Frans Manery, bagi Dalton, pasti mempunyai alasan, meski dalam aksi dijamin dalam Undang-undang namun harus ada norma-norma yang dipatuhi sebagai pendemo.
“Aksi yang dilakukan tersebut, terkesan hanya untuk menjatuhkan citra daerah dan citra kepala daerah,” katanya.
Terkait masalah keuangan daerah, Dalton menyebutkan, masalah ini hampir terjadi di setiap kabupaten/kota di Indonesia, bukan saja di Halut. Sehingga, hal ini harusnya didiskusikan bersama dan memberikan pokok pikiran serta gagasan yang cemerlang, bukan melalui cara-cara yang arogan.
“Saya berharap agar masyarakat Halmahera Utara jangan terprovokasi dan jangan percaya dengan isu-isu yang tidak benar yang kemudian dipolitisir untuk memperkeruh keadaan,” pungkasnya.
—-
Penulis: Agus Salim Abas
Editor: Ghalim Umabaihi