Advetorial

Penyesuaian Efisiensi, Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Ini Disepakati Rp4,4 Triliun

Pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun Anggaran 2025 setelah efisiensi disepakati oleh Komisi II DPR RI menjadi sebesar Rp4.442.981.052.000.

Hal itu disepakati dalam rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025, yang juga sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

“Kami jelaskan bahwa pagu kita sebelum ada efisiensi adalah Rp6.454.781.052.000. Kita mendapatkan efisiensi sebanyak Rp2.011.800.000.000 atau equivalent 31,17 persen. Sehingga dari sisa dana yang masih ada adalah Rp4.442.981.052.000,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid saat menyampaikan laporannya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dalam rapat tersebut.

Menteri Nusron, melalui rilis kepada cermat, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui efisiensi untuk memastikan alokasi dana lebih tepat sasaran. Terutama untuk program-program prioritas yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Langkah efisiensi ini juga dilakukan dalam rangka refocusing anggaran.

“Efisiensi anggaran ini dalam rangka refocusing. Ini supaya kita fokus pada program-program yang benar-benar jadi prioritas pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran,” katanya.

“Mekanisme seperti ini dalam rangka untuk menghapuskan “lemak-lemak” yang tidak perlu. Karena memang kalau kita sadari kadang-kadang kita ini ada hal-hal yang kebutuhan yang berlebihan,” sambung Nusron.

Menteri Nusron juga menyoroti praktik rapat yang tidak perlu dilakukan di luar kota. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian ATR/BPN kini memanfaatkan gedung di Cikeas yang memiliki fasilitas lengkap seperti kamar tidur dan ruang rapat, sehingga pengeluaran untuk menginap di hotel bisa ditekan.

“Apalagi kalau kami kan saat ini sudah punya gedung di Cikeas, ada kamar tidurnya, ada ruang meeting-nya. Karena itu, yang biasa-biasanya full paket meeting di hotel-hotel, ya kita pangkas, kita pindah ke sana, sehingga lebih murah,” imbuh Nusron.

Sementara, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran, dengan harapan agar perubahan dalam manajemen penganggaran di kementerian dan lembaga dapat berjalan dengan baik.

Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara.

“Saya kira kita patut mengapresiasi pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran dan mau tidak mau harus membuat manajemen penganggaran di kementerian lembaga masing-masing berubah. Efisiensi anggaran ini memang memerlukan kreativitas bersama untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada,” kata Rifqinizamy Karsayuda.

Dalam kesempatan itu, selain Menteri ATR/Kepala BPN yang didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, hadir pula Sekretaris Jenderal Suyus Windayana, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya.

Kemudian, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis, dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Andi Tenri Abeng. (RLS)

redaksi

Recent Posts

Pansus II DPRD Ternate Finalisasi 2 Ranperda, Atur Cadangan Pangan dan Investasi Pro-UMKM

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Ternate memfinalisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah…

8 jam ago

Disdik Morotai Beri Penjelasan soal Bantuan Pendidikan tak Kunjung Disalurkan

Dinas Pendidikan (Disdik) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyampaikan penjelasan terkait sejumlah barang pengadaan berupa mobiler…

9 jam ago

Jaksa Kembali Periksa Sekda Malut, Dalami Kasus Korupsi Anggaran Mami dan WKDH

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A.…

10 jam ago

Satgas Saber Buka Hotline Pengaduan di Malut, Awasi Harga Pangan Jelang Ramadan

Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di Maluku Utara…

13 jam ago

Bantuan Pendidikan 2023 Belum Disalurkan, HMI Morotai Desak Inspektorat Lakukan Audit

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pulau Morotai meminta aparat penegak hukum dan inspektorat daerah melakukan…

15 jam ago

Rizal Marsaoly: Pers Adalah Kunci Pembangunan Negeri

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyatakan apresiasinya terhadap peran media dalam momentum Hari Pers…

16 jam ago