Sumber air bersih Wayafli, Buli Karya, Teluk Buli, dan Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, terancam hilang akibat jadi wilayah konsesi tambang nikel.
“[Air sumber penghidupan warga] akan ditambang paling awal. Dokumen [izin konsesi] yang menyatakan tambang ini ‘layak lingkungan’ tidak mencatatnya sama sekali,” ungkap Said Marsaoly, pegiat Salawaku Institute, dalam rilisnya kepada cermat, Minggu 22 November 2026.
Said yang juga warga setempat mengatakan, izin konsesi yang diduga mengancam sumber penghidupan warga itu dimiliki PT Priven Lestari. Ia menilai izin lingkungan Perusahaan ini, diterbitkan berdasarkan informasi yang tampak asal-asalan.
Katanya, Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) perusahaan menyatakan lokasi tambang tidak berada pada kawasan lindung. “Padahal lebih dari separuh wilayah izinnya adalah Hutan Lindung. ANDAL juga menyatakan tambang ‘tidak berpengaruh’ terhadap mata air, padahal sumber air bersih warga berada di dalam blok yang direncanakan ditambang pertama kali,” kesalnya.

“Karena itu, kami mendesak Gubernur Maluku Utara membatalkan Izin Lingkungan Nomor 502/12/DPMPTSP/VII/2018, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mencabut IUP Operasi Produksi Nomor 502/2/DPMPTSP/VII/2018 seluas 4.953 hektare milik PT Priven Lestari,” tegasnya.
Sumber air warga di blok tambang pertama
Pada September hingga November 2026, Said bilang, Salawaku Institute mendokumentasikan enam titik sumber air dan bak penampung: Milik Desa Wayafli, Desa Buli Karya, Desa Teluk Buli, dan Kecamatan Maba. Keenamnya berada di dalam wilayah IUP PT Priven Lestari.
Hasil tumpang susun dari titik-titik sumber air dengan peta rencana tambang di dalam dokumen ANDAL PT Priven Lestari. Hasilnya, sumber dan bak air Wayafli serta bak penampung Buli Karya jatuh di “Blok 1A”, bersebelahan dengan rencana Pit-EFO-1. Sumber air Desa Teluk Buli jatuh di tengah “Area Target Mining Blok 1B”. Menurut ANDAL, penambangan tahun pertama dimulai di bagian selatan konsesi, tempat sumber-sumber air ini berada.
“ANDAL yang disusun pada Mei 2018 tidak mencatat satu pun sumber air tersebut. Dokumen itu menyebut mata air berada ‘relatif jauh di luar’ lokasi kegiatan dan menyimpulkan tambang ‘tidak berpengaruh terhadap mata air tersebut’. Warga disebut hanya gunakan sumur dan air sungai. Sistem perpipaan dari mata air ke kampung tidak disebut sama sekali,” ungkapnya.
Said bilang, padahal tim penyusun ANDAL sendiri mengambil sampel udara di titik yang mereka beri nama “Tapak Perusahaan Kegiatan Desa Buli Karya”, sekitar 220 meter dari sumber air Wayafli. Mereka bekerja di lokasi itu, tetapi tidak mencatat sumber air yang setiap hari dipakai warga.
“ANDAL bahkan memuat janji perusahaan untuk tidak menebang hutan dalam radius 200 meter dari mata air. Jika janji itu ditaati, Blok 1A dan sebagian Blok 1B tidak dapat ditambang. Jika blok itu tetap ditambang, janji itu dilanggar sejak hari pertama,” kata Said.
Air yang diminum warga tidak pernah diuji
Hasil temuan Salawaku Institute mengatakan, ANDAL Perusahaan tersebut hanya menguji air dari lima sungai, dengan baku mutu Kelas II, yaitu untuk rekreasi, perikanan, dan pertanian, bukan untuk air minum.
“Tidak ada satu sampel pun dari mata air, bak penampung, atau air baku yang diminum warga. Dampak terhadap air tanah tidak dikaji lebih lanjut, padahal ANDAL sendiri mengakui dataran tinggi di lokasi tambang berfungsi sebagai daerah resapan air, dan rencana pengolahan memakai asam sulfat sebanyak 800 ton per tahun,” ungkapnya.
Said mengatakan, etika persoalan ini diangkat dalam rapat Komisi Penilai AMDAL pada 4 Juni 2018, Kepala Desa Timitus Tayawi bertanya apa tindakan perusahaan bila air bersih warga tercemar, dan meminta hal itu dimasukkan ke dalam AMDAL. Jawaban yang tercatat dalam notula rapat: “Terkait CSR dibahas dalam dokumen lain.” Keselamatan air minum warga dipindahkan dari kajian dampak ke urusan program sosial perusahaan (CSR).
Hutan Lindung disangkal
Tabel 4.1 ANDAL PT Priven menyatakan lokasi kegiatan “tidak berada pada kawasan lindung”. Namun peta-peta di dalam ANDAL yang sama, Gambar 1.2, Gambar 1.10, dan Lampiran 8, mencantumkan label “HL” (Hutan Lindung) di dalam batas konsesi. Peta kawasan hutan Kementerian Kehutanan terbaru menunjukkan sekitar 2.673 hektare, atau 54 persen wilayah IUP, masih berstatus Hutan Lindung.
Undang-Undang Kehutanan melarang penambangan dengan pola terbuka di Hutan Lindung. Rencana tambang PT Priven Lestari adalah tambang terbuka. Sampai data Januari 2026 yang kami periksa, perusahaan juga belum memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kawasan hutan mana pun di dalam konsesinya.
Abaikan Rekomendasi Tata Ruang Pemda
Pada 20 Maret 2018, BP4D Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan rekomendasi tata ruang Nomor 050.13/48/INWIL BP4D/III/2018. Dari 4.953 hektare yang dimohonkan, BP4D hanya merekomendasikan 1.708,4 hektare, yaitu kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konversi (HPK). Sebanyak 2.672,2 hektare adalah Hutan Lindung, dan 547,7 hektare Areal Penggunaan Lain (APL) di dekat Kota Buli dinyatakan “tidak bisa digunakan sebagai areal produksi” karena akan “sangat mengganggu perkembangan Kota Buli secara jangka panjang”. BP4D menegaskan ketentuan itu “harus di setujui dan di ikuti” perusahaan.
Empat bulan kemudian, rekomendasi itu lenyap dari proses perizinan. Batas 1.708,4 hektare dan larangan produksi di APL tidak muncul dalam bagian ANDAL yang kami periksa, tidak dicantumkan dalam pertimbangan izin lingkungan, dan IUP Operasi Produksi terbit pada 17 Juli 2018 untuk seluruh 4.953 hektare. Dalam daftar hadir rapat Komisi Penilai AMDAL, baris Kepala BP4D Halmahera Timur sebagai anggota Tim Teknis dibiarkan kosong, tanpa nama dan tanda tangan.
Kelima sumber air warga yang berada di APL justru terletak di bagian yang dilarang BP4D untuk produksi. Informasi lapangan menunjukkan sejak Februari 2025 perusahaan mulai membayar lahan warga di APL tersebut. Sebagian warga menolak menjual kebunnya.
“Padahal perusahaan ini tong so usir sejak September 2023” kata Said Marsaoly warga Desa Teluk Buli dan pegiat Salawaku Institute.
Tumpang Tindih dengan Hutan Desa
Antara 2021 dan 2024, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan hak kelola hutan kepada tujuh desa di sekitar Buli melalui skema Hutan Desa: Geltoli, Sailal, Buli, Buli Karya, Teluk Buli, Buli Asal, dan Wayafli. Peta Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan versi Agustus 2026 menunjukkan ketujuh Hutan Desa itu tumpang tindih dengan IUP PT Priven Lestari, dengan total 1.412 hektare atau 29 persen wilayah konsesi. Hutan Desa Sailal, Buli, Buli Karya, dan Teluk Buli berada seluruhnya di dalam konsesi.
Tumpang tindih ini menghabiskan sisa areal yang direkomendasikan BP4D. Dari 1.708,4 hektare HPT dan HPK, sekitar 1.106 hektare kini menjadi Hutan Desa. Di luar Hutan Lindung yang dilarang ditambang terbuka dan APL yang dilarang BP4D untuk produksi, hanya sekitar 600 hektare yang tidak dibebani Hutan Desa, dan itu pun belum memiliki izin pakai kawasan hutan. Hutan Desa ini juga berada di hulu sumber air warga: kolam mata air Wayafli hanya sekitar 255 meter dari batas Hutan Desa. Negara tidak bisa memberikan hak kelola hutan kepada desa, lalu membiarkan izin tambang menghapusnya.
Sikap dan tuntutan
Izin yang lahir dari dokumen yang menyangkal Hutan Lindung, menghapus sumber air warga, dan mengabaikan rekomendasi tata ruang pemerintah daerah tidak bisa diperbaiki dengan adendum atau program CSR. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa izin dapat dibatalkan apabila permohonannya mengandung kekeliruan atau ketidakbenaran data, dokumen, dan/atau informasi. Karena itu, Salawaku Institute menuntut:
- Gubernur Maluku Utara membatalkan Izin Lingkungan Nomor 502/12/DPMPTSP/VII/2018 milik PT Priven Lestari.
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mencabut IUP Operasi Produksi PT Priven Lestari Nomor 502/2/DPMPTSP/VII/2018.
- Menteri Lingkungan Hidup mengevaluasi persetujuan lingkungan PT Priven Lestari dan memeriksa kebenaran informasi dalam ANDAL-nya.
- Menteri Kehutanan menolak setiap permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dari PT Priven Lestari, tidak mengubah fungsi Hutan Lindung di konsesi tersebut, serta melindungi tujuh Hutan Desa yang tumpang tindih dengan konsesi.
- Bupati Halmahera Timur menegakkan rekomendasi tata ruang BP4D Tahun 2018, menolak penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk APL di dekat Kota Buli, dan menghentikan pembebasan lahan warga di wilayah tersebut.
- Seluruh instansi di atas membuka kepada publik dokumen AMDAL, RKL-RPL, laporan pemantauan, dan dasar pertimbangan penerbitan izin PT Priven Lestari.
“Tong pe sumber air tra bisa ganti dengan CSR. Pemerintah daerah sudah menyatakan wilayah ini tidak boleh ditambang. Yang tong minta: izin yang dibangun di atas informasi yang tampak asal-asalan layak dibatalkan,” kata Said Marsaoly, warga Desa Teluk Buli dan pegiat Salawaku Institute.
Penulis:
Said Marsaoly, warga Desa Teluk Buli, Pegiat Salawaku Institute
