Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, Heny Sutan Muda, mengaku, hari demi hari berlalu kurang lebih sembilan bulan ‘Ternate Andalan’, tetapi sangat miris, sebab belum nampak secara jelas apa yang diandalkan pada pemerintahan kali ini.
“Apa yang menjadi program 100 hari kerja, hanya wacana. Masalah krusial menyangkut kehidupan orang banyak yakni sampah yang menggunung dan terapung di atas laut sangat mengganggu kenyamanan masyarakat,” tegas Heny melalui pres rilis yang diterima cermat, Rabu (12/1).
Heny bilang, tumpukan sampah terlihat jelas di sekitar lingkungan Pasar Bahari Berkesan. “Lantas, yang harus disalahkan adalah masyarakat?” ujarnya.
“Saya rasa tidak, sebab mereka telah melaksanakan kewajiban dengan membayar retribusi uang sampah,” ujarnya kembali.
Ia menilai, jika masalahnya adalah angkutan sampah yang lamban, maka solusinya pemerintah harus siap menyediakan fasilitas yang dapat mempercepat penanganan tumpukan sampah itu, seperti pengadaan mobil sampah serta manajemen kerja mobil sampah dan tempat penampungan sampah yang juga menjadi perhatian serius.
“Tumpukan sampah harus segera diatasi sebagai afirmasi atas slogan ‘KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)’ yang sering didengungkan terhadap Kota Ternate ini. Selain tumpukan sampah, masalah lain yang sangat miris adalah persoalan krisis air bersih,” jelas politisi Demokrat itu
Selanjutnya, Heny mengatakan, masalah daerah yang berstatus kota madya ini dengan progres pembangunan yang baik masih mengalami krisis air bersih.
“Apa pun alasan atas masalah ini saya rasa tidak dapat ditolerir. Pasalnya, upaya demi upaya tidak dilakukan secara maksimal oleh pemerintah kota,” tegasnya.
Ia menilai, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah pengembangan SDM melalui regenerasi kepemimpinan di lingkungan PDAM.
Melalui pergantian direktur, katanya, diharapkan dapat memberikan solusi melalui program-program untuk menjawab krisis air bersih.
“Termasuk menajemen pelayanan air bersih” ujarnya.
Kabar terakhir, panitia seleksi dan perekrutan sudah selesai menjalankan tugasnya namun saat ini belum diputuskan sosok pemimpin baru di PDAM.
“Ada apa dengan PDAM dan pemerintah kota? Ini pun harus digubris oleh yang pemerintah Kota. Ingin saya tegaskan bahwa masalah ini adalah masalah orang banyak jadi jangan anggap remeh apalagi santai,” tandas dia.
Selain krisis air bersih ternyata ada keluhan dari masyarakat bahwa tagihan air melonjak naik padahal air pun tidak maksimal digunakan.
“Semoga pemerintah Kota segera merespon dan mengatasi permasalahan krisis air bersih dan sampah demi kemaslahatan masyarakat Ternate,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kabag Humas Setda Kota Ternate, Agus Fian Jambak, mengaku program aksi yang digalakkan terkait sampah dan air bersih, tetap menjadi perhatian serius oleh wali kota dan wakil wali kota.
“Pemerintah kota dalam hal dinas terkait telah berupaya secara maksimal tahun ini menjalankan program yang sudah dicanangkan pada pembahasan dalam RPJMD 2021-2026 terkait pengelolaan sampah yang akan dilaksanakan bertahap, dari fasilitas tentang pengadaan motor roda 3 di setiap RT/RW di kelurahan untuk pengangkutan sampah,” jelas Agus.
Selain itu, kata dia, ada skema transdepo yang akan diadakan pada setiap kecamatan, khususnya kelurahan/kecamatan yang riskan sekali penumpukan sampah.
“Wali kota dan Wakil Wali kota selalu berupaya mensosialisasikan tentang pemilahan sampah 3R dari rumah yang kini sementara digalakkan, serta pembenahan TPS-TPS yang sudah tidak representatif lagi,” jelasnya.
Agus juga mengaku ada pengkajian teknis yang nanti diakomodir oleh Bappelitbangda Kota Ternate sebagai basic data untuk melangkah.
Terkait air bersih, pemerintah masih berupaya melakukan remanajemen (secara internal), lalu langkah eksternalnya, ada kajian tentang konservasi air tanah untuk menciptakan titik-titik sumur baru dan langkah secara teknis untuk tetap mengaktivasi secara maksimal resevoir di setiap zonasi pelayanan.
“Komitmen Wali kota dan Wakil Wali Kota selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat kota tanpa terkecuali,” pinta Agus.