Ketua Komisi II DPRD Pulau Morotai, Suhari Lohor, mengingatkan agar para pengecer tak sewenang-wenang memainkan harga BBM.
Hal itu mengingat terjadi kenaikan BBM jenis pertamax yang masih dijual dengan harga tinggi di sejumlah wilayah Pulau Morotai.
Menurut Suhari, perlu ada evaluasi yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Perindagkop) serta pengelola SPBU untuk menjawab permasalahan tersebut.
“Harga eceran tertinggi (HET) di beberapa wilayah masih mencapai Rp.16 ribu hingga Rp.17 ribu per liter, padahal harga BBM sempat turun menjadi Rp12.400. Namun, pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga di lapangan,” kata Suhari, Selasa, 18 Februari 2025.
Ia mendesak Perindagkop dan SPBU segera menurunkan harga sesuai ketetapan yang berlaku kendati edaran resmi terkait HET terbaru belum dikeluarkan.
Selain harga, ia juga menyoroti permasalahan takaran BBM yang kerap tidak sesuai. Menurutnya, DPRD dan pihak terkait telah sepakat agar Perindagkop mengeluarkan imbauan kepada pengecer untuk memastikan ukuran takaran yang pas.
“Kami sudah sepakat bahwa jika ada pengecer yang menjual BBM dengan ukuran tidak sesuai, maka harus diberikan sanksi. Jika perlu, izinnya dicabut atau barangnya disita,” tegasnya.
Dirinya menekankan bahwa harga dan takaran BBM di seluruh wilayah Morotai harus diseragamkan.
“Tidak boleh ada perbedaan harga dan takaran di setiap daerah. Satu liter harus benar-benar satu liter, tidak boleh kurang,” ujarnya.