Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Pulau Morotai, Maluku Utara, mulai mematangkan penyusunan rencana aksi pengelolaan mangrove 2025-2030 melalui lokakarya yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah, institusi keamanan, akademisi, organisasi lokal, hingga mitra konservasi.
Kegiatan yang berlangsung di aula lantai dua kantor bupati tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, antaranya Wildlife Conservation Society (WCS), Prof. Rasyd Tolanggara, BPDAS Ake Malamo, Balai Konservasi Daerah Maluku Utara, Dandim 1514, serta unsur OPD teknis dan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Sekda Morotai, M Umar Ali, menegaskan pentingnya peran mangrove bagi keberlanjutan lingkungan pesisir. “Mangrove adalah benteng alami yang melindungi pesisir serta menjadi sumber kehidupan masyarakat. Kami mendukung penuh upaya penyusunan rencana aksi mangrove KKMD sebagai langkah nyata menjaga keberlanjutan,” kata dia pada Kamis, 27 November 2025.
Sementara itu, Irfan Hi. Abdurahman, Ketua Harian KKMD Morotai, mengatakan bahwa penyusunan rencana aksi ini merupakan fondasi utama menentukan arah program konservasi mangrove lima tahun ke depan.
“Kegiatan ini penting sebagai dasar merumuskan program KKMD periode 2025-2030. Penyusunan rencana harus kolaboratif agar sesuai dengan kebutuhan ekosistem dan masyarakat pesisir,” jelasnya.
Ia juga memaparkan hasil valuasi ekonomi mangrove yang menilai manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi ekosistem mangrove. Hasil kajian tersebut, katanya, menjadi pijakan penting untuk kebijakan berbasis data.
“Diseminasi informasi ini memastikan pengelolaan mangrove tidak hanya fokus pada perlindungan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Ia bilang, dokumen rencana aksi tersebut segera rampung untuk digunakan sebagai pedoman lintas sektor dalam pengelolaan mangrove di Morotai.
“Kolaborasi antar lembaga diharapkan terus diperkuat sehingga pengelolaan dapat berjalan efektif, adaptif, dan berkelanjutan,” tutupnya.