Maluku Utara dikenal sebagai provinsi yang memiliki sumber daya yang melimpah namun di balik itu terdapat beberapa daerah kabupatennya hingga kini masih terbilang tertinggal dari sektor pembangunan hingga sumber daya alam yang sulit di kelola dengan baik.
Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) Merilis Tiga kabupaten yang tertinggal itu yakni:
- Pulau Taliabu dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah 62,90, akibat isolasi dan infastruktur minim.
- Kepulauan Sula menjadi hotspot kemiskinan tinggi >10%++ akibat kesulitan di luar sektor pertanian.
- Kabupaten Halmahera Timur menjadi wilayah disparitas pertambangan dengan pemukiman yang jauh dan terpencil. Hal ini menimbulkan ketimpangan kaya tambang versus rakyat.
Sementara itu, BPS merilis, berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2019–2023, daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata Provinsi Maluku Utara sebesar 14,37 persen adalah:
- Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 68,98 persen dan Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 18,63 persen”.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa delapan puluh persen kabupaten/kota di Maluku Utara masih berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara selama periode 2019–2023. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Maluku Utara. Menurut Aisa Mashud dkk (2018)
“disparitas pembangunan ekonomi terjadi karena banyak faktor-faktor penyebab di antaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, pemusatan kegiatan ekonomi di suatu wilayah/daerah, pertambahan stok kapital, jumlah penduduk, dan masih terfokusnya investasi di wilayah tertentu saja dan juga kualitas infrastruktur yang tidak merata antar wilayah”.
Adanya data tersebut diharapkan pemerintah provinsi lebih serius dalam menghadapi tantangangan atas ketertinggalan daerah-daerah di Maluku Utara dan mempermudah kesulitan atas akses untuk menjakau daerah lain.
—–
Penulis: Eko Pujianto K. Sahib