Isu dugaan pemotongan dana Daerah Terpencil (Dacil) atau insentif bagi guru di Pulau Taliabu, Maluku Utara kembali mencuat dan menuai sorotan publik. Praktik tersebut dinilai belum menunjukkan tanda-tanda berhenti, bahkan diduga telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
Aliansi Pemuda Peduli Taliabu (AP2T) melalui Jenderal Lapangan, Sauti Jamadin, mengungkapkan bahwa dugaan pemotongan dana Dacil sudah terjadi sejak masa kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan sebelumnya hingga saat ini.
“Dugaan ini sudah berlangsung lama dan seolah tidak pernah ada efek jera. Kami menilai praktik ini berpotensi menjadi pola korupsi yang berjalan secara terstruktur dan berjamaah. Mustahil hal seperti ini terjadi tanpa adanya pihak yang mengatur. Artinya, ada aktor di balik dugaan pemotongan dana Dacil ini,” ujar Sauti kepada cermat, Rabu, 8 April 2026.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan secara serius, transparan, dan menyeluruh terhadap dugaan tersebut.
Menurutnya, dana Dacil merupakan hak para guru yang harus diterima secara utuh tanpa potongan apa pun, kecuali memiliki dasar hukum yang jelas.
“Ini menyangkut kesejahteraan guru. Jangan sampai mereka yang telah berjasa dalam dunia pendidikan justru dirugikan. Kami meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan mafia dana Dacil ini,” tegasnya.
Selain itu, AP2T juga berharap Pemerintah Daerah Pulau Taliabu tidak menutup mata dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan setempat.
“Jika terbukti ada pelanggaran, Pemda harus menjatuhkan sanksi tegas kepada pimpinan dan jajaran terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.
Sementara itu, informasi terkait dugaan pemotongan dana Dacil ini telah berkembang luas di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Pulau Taliabu dikabarkan telah membentuk tim investigasi dan bergerak cepat untuk menelusuri kebenaran atas isu yang beredar.