Kunjungi Sula, Graal: Masyarakat Sudah Tampak Frustrasi, Mari Gabung Jurus

Senator muda asal Maluku Utara, Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si., baru saja menuntaskan kunjungan pengawasan selama hampir 14 hari di desa-desa Kabupaten Kepulauan Sula. Sula menjadi kabupaten ke-9 yang dikunjungi Anggota DPD RI ini selama masa jabatannya.

Meski akses transportasi udara dan laut menuju Sula terbilang terbatas—rata-rata hanya tiga kali seminggu—hal itu tidak menyurutkan langkah sosiolog asal Wayaua, Bacan ini untuk turun langsung dan bersambung rasa dengan warga di Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli.

Dr. Graal menegaskan, kehadirannya di Sula mengusung tiga agenda utama: sambung rasa, melaporkan kinerjanya, serta mengawasi program Pemerintah Pusat di daerah. Bagi pegiat Politik Gagasan ini, relasi antara pemilih dan figur yang dipilih tidak boleh putus setelah Pemilu usai.

“Kepulauan Sula adalah kabupaten yang aksesnya terbatas dan jauh dari ibu kota Provinsi. Biasanya, wilayah-wilayah seperti ini kerap luput dari pengawasan. Saya mau mendengar langsung keluhan yang selama ini warga sampaikan via media sosial saya,” ujar lulusan Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia, kepada cermat, Kamis 4 Juni 2026.

Kehadiran Dr. Graal memicu antusiasme tinggi. Di Desa Fatce, seorang paitua (tetua) bahkan mengungkapkan kekagumannya atas tradisi baru yang dibawa sang Senator.

“Seumur hidup beta baru dengar penjelasan (pendidikan politik) seperti ini dan laporan pertanggungjawaban anggota legislatif. Bapak harus sampaikan hal ini ke warga di desa-desa lain, sampaikan pa dorang supaya sama-sama mengerti,” cetus warga tersebut menggebu-gebu.

Potret Frustrasi Warga: Bantuan Politis dan IUP Mangoli

Selama mengitari desa-desa seperti Desa Mangon, Waigoiyofa, hingga Baleha, Dr. Graal menangkap kesan mendalam bahwa masyarakat di bawah mulai tampak frustrasi dengan kinerja pemerintah. Lini kehidupan publik mereka, terutama di sektor pertanian dan perikanan, seolah berjalan tanpa kehadiran negara.

Warga mengeluhkan bantuan yang kerap kali tebang pilih dan tidak tepat sasaran.

“Kitong selalu mandiri. So (sudah) pernah ajukan proposal untuk bantuan dan program tapi tarada (tidak ada) dia pe balasan. So pastiu (sudah bosan/jenuh),” keluh seorang bapak di Desa Baleha. Warga lain menimpali, “Kita undang hearing tarada dong pe tanggapan. Kami tara tahu ke mana arah pembangunan kabupaten ini.”

Menanggapi isu panas terkait 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Mangoli yang diterbitkan oleh Gubernur Maluku Utara pada 2018 lalu, Dr. Graal meminta warga untuk tetap satu suara jika menolak.

“Jika warga menolak, tetap tunjukkan sikap dan satu suara. Saya akan turut jadi speaker yang menyuarakan untuk IUP dievaluasi ke Kementerian terkait, seperti yang sebelumnya sudah kita lakukan,” tegasnya.

Bedah APBD Sula 2026: Belanja Modal Hanya 1,48 Persen!

Usai menyerap aspirasi warga, Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI ini langsung menggelar silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sula yang dihadiri oleh Wakil Bupati beserta jajaran.

Di forum tersebut, Dr. Graal blak-blakan membeberkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sula tahun anggaran 2026 yang dinilainya sangat miris untuk pemenuhan hak publik:

• Belanja Pegawai: Menembus angka 50,55%.
• Belanja Modal: Hanya tersisa 1,48% (alokasi untuk jalan, jembatan, dan infrastruktur).

“Di tengah keadaan fiskal yang seret seperti itu, Pemkab harus tetap kirim pesan ke warga bahwa mereka terus bekerja. Supaya warga ada harapan,” cetak Dr. Graal.

Solusi untuk Sula: Bentuk BUMD dan “Gabung Jurus”

Mengingat Sula kaya akan potensi perikanan dan kelapa (kopra), Dr. Graal mengusulkan agar Pemkab Sula segera mempertimbangkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan. BUMD ini nantinya bertindak sebagai jaring pengaman yang menyerap hasil panen petani dan nelayan dengan harga wajar saat fluktuasi harga terjadi.

Selain itu, ia juga meneruskan sejumlah poin krusial sektor pekerjaan umum seperti kebutuhan talud sungai, talud pantai, jembatan, hingga masalah agraria terkait lahan warga yang masuk kawasan hutan lindung serta praktik illegal logging di Pulau Mangoli.

Beruntung, Pemkab Sula merespons terbuka catatan tersebut dan mengaku sedang berupaya mengajukan proposal intervensi anggaran ke tingkat Provinsi maupun Pusat. Dr. Graal pun mengingatkan bahwa sistem penyelesaian masalah di eksekutif harus berjalan berjenjang dan kolaboratif.

“Mulut saya siap jadi speaker untuk suarakan kepentingan masyarakat Maluku Utara, termasuk Sula dan Mangoli yang selama ini cenderung diabaikan pembangunan infrastruktur pun SDM-nya. Jangan jadikan masalah daerah menjadi beban sendiri. Mari kita gabung jurus untuk intervensi bersama sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,” pungkasnya.