Pemerintah pusat resmi membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang mulai menghadapi sejumlah persoalan di daerah.
Evaluasi itu dibahas dalam Forum Bedah Persoalan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada seminar tingkat Provinsi Maluku Utara yang digelar di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate, Rabu (5/8/2026).
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan forum tersebut menjadi ruang komunikasi dua arah untuk membedah berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan KDKMP sekaligus mencari solusi bersama.
“Ini cara kami membuka ruang publik atau forum publik untuk membedah dan menyampaikan informasi secara tuntas dengan komunikasi dua arah kepada para pengambil kebijakan,” kata Yandri kepada wartawan usai kegiatan.
Menurut Yandri, pemerintah sengaja melibatkan banyak kementerian dan lembaga karena pelaksanaan KDKMP membutuhkan koordinasi lintas sektor. Forum tersebut diikuti antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, serta kementerian teknis lainnya.
Selain pejabat pemerintah pusat, forum juga melibatkan kepala daerah, kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tenaga pendamping profesional, akademisi, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan.
Pelibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman mengenai arah program sekaligus mendengar langsung persoalan yang dihadapi di lapangan. Salah satu persoalan yang disoroti adalah adanya lokasi koperasi yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan atau kondisi masyarakat setempat.
“Kalau ada lokasi yang dianggap belum tepat, itulah fungsi forum ini. Semua masukan kami dengarkan, kami bahas bersama para pengambil kebijakan, pemerintah daerah, dan unsur desa agar setiap persoalan dapat diselesaikan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Yandri.
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin KDKMP hanya berhenti pada pembentukan kelembagaan. Program tersebut harus mampu berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan kelurahan,” katanya.
Sejumlah pejabat pusat hadir dalam forum tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, perwakilan kementerian teknis, serta anggota DPR RI.
Banyaknya kementerian dan lembaga yang dilibatkan memperlihatkan bahwa implementasi KDKMP membutuhkan koordinasi yang kuat. Persoalan kesiapan pelaksana, lokasi, kelembagaan, hingga penyesuaian program dengan karakteristik masing-masing daerah menjadi bagian yang perlu diselesaikan agar kebijakan tidak berhenti pada tahap administratif.
KDKMP sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Asta Cita. Karena itu, pemerintah pusat kini dituntut memastikan program tersebut tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar mampu memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan.