Anggota DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara M Djohor Boleu, menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) dalam menangani perbaikan infrastruktur jalan.
Menurut Djohor, terdapat sejumlah kendala menyebabkan proyek perbaikan jalan tidak berjalan maksimal, salah satunya adalah transisi pemerintahan yang sedang berlangsung.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Dinas PUPR kebetulan kami bermitra dengan mereka. Dalam pembahasan RKAA kemarin, sempat dimuat adanya anggaran untuk perbaikan jalan, namun hingga saat ini belum ada titik-titik yang ditentukan untuk penerapannya,” ungkap Djohor, Senin, 17 Februari 2025.
Dia menilai, kinerja Dinas PUPR saat ini cenderung lambat karena adanya perubahan kepemimpinan di pemerintahan daerah.
“Saat ini terjadi transisi pemerintahan, sehingga kerja-kerja Dinas PU tidak maksimal. Mereka berpikir bahwa dalam waktu dekat pasti ada perombakan kabinet karena pada 20 Februari akan ada pelantikan bupati terpilih,” jelasnya.
Sebagai bagian dari Komisi III DPRD Morotai, ia memastikan terus mengawal dan mengontrol kondisi infrastruktur jalan di Morotai. Djohor juga meminta agar Dinas PU lebih cermat dalam mengawasi kualitas pengerjaan jalan, terutama dalam hal penggunaan aspal.
“Kami sudah menegaskan dalam RDP dengan Dinas PU bahwa mereka harus lebih jeli dalam mengontrol pekerjaan jalan. Misalnya, jika kadar aspal sudah dingin, maka tidak perlu lagi digunakan untuk tambal aspal, karena hasilnya tidak akan maksimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Djohor mengusulkan agar Dinas PU Morotai memiliki fasilitas AMP (Asphalt Mixing Plant) mini, sehingga pengelolaan anggaran daerah untuk perbaikan jalan bisa lebih efisien dan cepat.
“Jika Dinas PU memiliki AMP mini, maka mereka bisa lebih taktis dalam menangani perbaikan jalan yang rusak. Dengan begitu, ketika ada kerusakan, penambalan bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus bergantung pada pihak luar,” ujarnya.
Sementara terkait kondisi jalan di Waterfront City, Taman Kota Daruba, Djohor mengaku telah melakukan koordinasi dengan Dinas PU. Namun, ia menyoroti ketebalan jalan yang tidak sesuai standar, sehingga menyebabkan kerusakan dalam waktu singkat setelah proyek selesai.
“Jalan di Waterfront City juga sudah kami bahas dengan Dinas PU. Ketebalan jalan harus sesuai ketentuan dalam RAB, terutama untuk jalan yang sering dilalui kendaraan berat. Jika tidak diperhitungkan dengan baik, maka jalan akan cepat rusak meskipun baru saja diperbaiki,” katanya.
DPRD berharap pemerintahan baru lebih memperhatikan kondisi infrastruktur jalan di Morotai serta memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai standar agar tidak merugikan anggaran daerah.
Penulis: Aswan Kharie