Inspektorat Diminta Audit Uji Petik Anggaran Rp 1,5 M Jalan Tani di Morotai

Inspektorat Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara, diminta melakukan audit uji petik terhadap realisasi anggaran pembangunan jalan tani sebesar Rp1,5 miliar yang dinilai tidak sebanding dengan hasil pekerjaan dilapangan.

Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Morotai, M Djohor Boleu, yang menilai capaian pembangunan jalan tani jauh dari target berdasarkan besaran anggaran yang dialokasikan.

“Anggaran jalan tani sebesar 1,5 miliar seharusnya bisa menghasilkan 15 sampai 16 kilometer. Namun sampai Desember kemarin, hanya 9 kilometer. Ini jelas tidak berbanding lurus dengan pengakuan Kepala Dinas PUPR saat rapat Komisi III,” kata Djohor, Sabtu, 3 Januari 2025.

Ia bilang, kondisi tersebut bertolak belakang dengan komitmen Bupati Morotai, Rusli Sibua, yang menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Komitmen Bupati menjadikan Morotai sebagai leading sektor tidak mampu ditapsirkan dengan baik oleh OPD terkait dalam menjaga dan menjalankan komitmen tersebut,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kinerja Dinas PUPR yang dinilai belum maksimal dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Padahal, Dinas tersebut menguasai berbagai aset penunjang pekerjaan seperti alat berat dan truk.

“Seharusnya Dinas PUPR bisa membangun lebih dari ketentuan komitmen anggaran, karena banyak aset alat berat dan truk berada dibawah kendali mereka,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, lemahnya perencanaan menjadi faktor utama rendahnya progres pembangunan. Djohor bilang, ketidakkonsistenan titik pekerjaan menunjukan tidak ada rencana kerja yang matang sejak awal.

“Dinas ini tidak memiliki perencanaan kerja yang solid. Hal itu terlihat dari titik perencanaan yang berubah-ubah, padahal perencanaan harus disiapkan jauh sebelum anggaran ditetapkan,” jelasnya.

Menurutnya, masyarakat sebenarnya masih dapat memahami jika target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai, selama pekerjaan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat dapat dimaksimalkan.

“Rakyat bisa memaklumi target PAD yang tidak tercapai karena berharap pekerjaan jalan tani bisa optimal. Tapi faktanya dilapangan tidak demikian. Target PAD kecil, namun progres pekerjaan jalan tani justru lebih memprihatinkan,” tutupnya.