Jeritan Ratusan Pemilik Pangkalan Minyak Tanah di Tobelo, Halmahera Utara

Ratusan pengecer pangkalan minyak tanah di Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara, terancam kehilangan sumber pendapatan. Tangis salah satu pengecer pun tak terbendung, ketika ditemui cermat. Mereka tak tahu mengadu ke siapa lagi atas nasib yang menimpa usaha mereka.

“Kitorang (Kami) bingung, tiba-tiba nama pemilik pangkalan kitorang digantikan dengan nama orang lain,” kata Kusdi, salah satu pengecer minyak tanah di Komplek Dufa-Dufa, Gamsungi, Tobelo, Senin, 9 Juni 2025.

Kusdi, pria paruh baya ini kebingungan, katanya pergantian nama pangkalan minyak tanah miliknya tanpa sebab ataupun pelanggaran yang dilakukannya. Sebab itu, ia tak habis pikir.

Kusdi bilang, sebelumnya, ada salah satu Tim Sukses Piet-Kasman sebut saja SL mendatangi mereka, beberapa pangkalan di Komplek Dufa-Dufa. SL seakan mendata nama-nama pangkalan minyak tanah. Bahkan bertanya soal pendapatan hingga bagaimana anak-anak pemilik pangkalan sekolah.

SL ini bahkan pernah berjanji akan mengamankan nama-nama pemilik pangkalan pengecer minyak tanah ini agar tidak diganggu secara politik.

Hal yang sama juga dialami Mohtar, salah satu pemilik pangkalan pengecer minyak tanah di Komplek Dufa-Dufa. Ia mengaku, istrinya juga pernah didatangi SL, yang katanya saat itu mau mendata pangkalan pengecer minyak tanah.

“Sebelumnya tidak tahu ada niat lain dari SL ini. Tiba-tiba SL ini mengeluarkan kata kalau nama-nama pengecer ini akan hilang digantikan orang lain. Ini yang membuat saya kesal. Sebab, usaha kami ini, berjalan sesuai prosedur. Kami mendaftar. Bukan lewat jalur politik,” ungkap Mohtar.

Akibat dari itu, beberapa pemilik pangkalan pengecer pun sempat mengadu ke Wakil Bupati Halmahera Utara Kasman Hi Amad. Mereka mendatangi rumahnya. “Sayang hasilnya nihil. Wakil mengaku tidak punya kewenangan terkait persoalan yang menimpa para pelaku usaha ini,” ungkap Mochtar.

Mohtar bercerita perihal usaha pengecer minyak tanah miliknya sejak tahun 2004. Saat itu, pendaftaran masih sistem manual. Setiap pengecer dapat sekitar 4 drum berisi 200 liter. Perliter yang mereka ambil dari agen dengan harga RP 950.00 dijual dengan harga di atas itu.

“Saat itu kita bisa untung sekira Rp 1 jutaan. Saat ini, tahun 2025, kita sudah masuk sistem online, update legalitas kepemilikan usaha ini.  Kita ambil dari Agen perlitar Rp320.000 het Rp450.000. Jadi satu drum minyak tanah keuntungan ke kita itu Rp 360 ribu,” ungkapnya.

Pendapatan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menyekolahkan anak-anak. Naasnya, salah satu usaha yang menjadi sumber pendapatan mereka, akan hilang tanpa sebab apa kesalahan mereka.

Bias Politik Praktis

Kusdi dan Mohtar sudah menekuni bisnis kecil sebagai pengecer minyak tanah sejak tahun 2000an. Mereka mengaku bahkan sebagian besar pelaku bisnis punya rasa was-was dengan adanya kepentingan politik yang dapat menggangu usaha mereka.

Sebab itu, pada pilkada sebelumnya, kereka bahkan ada yang menyumbang ke beberapa orang yang mengaku Tim Sukses pasangan Piet-Kasman. “Ada yang datang minta BBM untuk pergi mancing. Bahkan saat momen sengketa Pilkada, ada tim sukses yang datang minta uang tiket ke Jakarta,” ungkap Moctar.

Mohtar bilang, Ia bahkan menyumbang Rp 10 juta kepada oknum tim sukses yang mengatas namakan Piet-Kasman. Sementara Kusdi menyumbang sebesar Rp 90 juta.

Salah Satu Politisi PAN Dapat Jatah Pangkalan Minyak

Tim cermat pun mendapati beberapa data pergantian pangkalan pengecer minyak tanah dari yang lama ke pemilik yang baru, data itu tertulis nama Agen Minyak Tanah (AMT) Sinar Jaya Pratama dengan wilayah penyaluran Kabupaten Halmahera Utara. Ada kurang lebih 441 pangkalan lama tersungkur digantikan dengan pemilik nama yang baru.

Anehnya, dalam daftar itu, ada nama salah satu politisi PAN Halmahera Utara, Jami Kuna. Namanya menggantikan pemilik pangkalan yang lama atas nama Farida Tapi-Tapi, di Desa Gamsungi, Tobelo.

Jami Kuna juga dikenal juga sebagai tim pemenang Piet-Kasman pada pilkada kemarin. Ia juga sempat mencalonkan diri pada pemilihan legislatif 2024. Pada pukul 14.59 WIT, cermat mencoba menghubungi Jami Kuna via gawai untuk mengkonfirmasi terkait dengan namanya yang masuk daftar menggantikan pemilik pangkalan pengecer yang lama. Namun belum direspons olehnya.

Usulan DPRD Halmahera Utara

Kasus yang menimpa para pelaku usaha kecil ini pun telah dibahas ke DPRD Halmahera Utara pada Kamis 5 Juni 2025. Masalah itu ditangani oleh Komisi 1 dan 2. Beberapa pemilik pangkalan hadir. Begitu juga dua agen Mintak Tanah dan Bagian Kesra Halmahera Utara.

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Halut Nursulaiman Hamid ketika dikonfirmasi terkait dengan pertemuan itu mengatakan, sebenarnya, dalam pertemuan itu sudah ada kesepakatan antara pemda melalui bagian Kesra, dua AMT yakni CV Bumi Patra Makmur dan CV Sinar Jaya Pratama dengan para pengecer.

“Kesepakatannya adalah, pemilik pangkalan lama tetap berjalan, melakukan usaha mereka mulai sejak Juni hingga Desember 2025 sambil dimonitoring. Jika kedapatan ada pangkalan pengecer yang melakukan kesalahan, barulah silakan ditindak sesuai dengan aturan yang ada,” ungkap Nuku, sapaan akrab Nursulaiman.

Nuku bilang, saat ini ada 1.072 pangkalan. Namun ia merasa ada kejanggalan, kenapa ada ribuan pelaku usaha ini nama mereka diganti dengan pemilik yang baru tanpa ada kejelasan apa kesalahan pemilik pangkalan sebelumnya.