Oleh: Akbar Gamtohe
SAYA menulis ini bukan sebagai orang asing yang menyerang dari kejauhan. Saya cukup dekat dengan Rocky Gerung—beberapa kali mengundangnya ke Ternate, duduk semeja, mendengar langsung cara ia membangun argumen di luar sorotan kamera. Justru karena kedekatan itulah saya merasa punya tanggung jawab lebih untuk mengujinya secara jujur.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membela pemerintahan Jokowi, juga tidak untuk menilai apakah kritik-kritik keras Rocky terhadap rezim itu dulu benar atau berlebihan. Itu perdebatan lain, dan bukan atas hal demikian yang ingin saya uji. Tetapi satu hal yang lebih sempit dan teknis, yaitu apakah metode dan intensitas kritisisme Rocky Gerung—terlepas dari benar-salahnya isi kritik itu—diterapkan dengan takaran yang konsisten dan objektif? Ataukah lebih kepada personal yang sedang berkuasa? Dan apakah kritisisme Rocky Gerung punya label tersendiri yang tidak lagi murni?
Pola Kritik yang Berbeda
Jika di zaman Jokowi, gaya kritik Rocky punya karakter yang khas; personal, tajam, langsung menyebut nama proyek, nama pejabat, angka anggaran, tanpa banyak bahasa diplomatis. Ia menyebut presiden dengan umpatan yang sangat keras dalam sebuah video yang beredar luas, mengkritik Ibu Kota Negara sampai berujung proses hukum, dan menjadi salah satu figur dengan jumlah laporan polisi terbanyak akibat pernyataannya sendiri—YLBHI mencatat lebih dari 20 laporan dalam kurun waktu tak lama.
Terlepas dari apakah setiap tudingan itu akurat atau tidak, pola komunikasinya jelas. Tanpa filter, tanpa jarak sopan-santun struktural, dan konsisten diulang-ulang sampai jadi tekanan publik yang berkelanjutan.
Pola itu terasa berbeda ketika subjeknya berganti jadi Prabowo. Rocky memang masih menyebut dirinya disiden—status yang bahkan dikonfirmasi Prabowo sendiri secara berkelakar saat berpapasan dengannya di sebuah acara pelantikan pejabat negara di Istana, April lalu. Tapi bentuk kritiknya bergeser ke wilayah yang jauh lebih abstrak dan sulit diverifikasi; degradasi demokrasi, kultur feodalisme masyarakat sipil, pendangkalan wacana publik.
Pada momentum evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo, Rocky secara eksplisit menyatakan bahwa yang penting bukan menghitung prestasi atau kegagalan berbasis data, melainkan keyakinan kita bahwa demokrasi bisa dilanjutkan atau tidak. Dan ia mengarahkan sorotan ke masyarakat sipil sebagai pihak yang menggerogoti demokrasi, bukan pemerintah.
Sekali lagi, ini bukan soal apakah diagnosis itu keliru. Bisa saja ancaman terhadap demokrasi hari ini memang lebih bersifat kultural dan kurang bisa direduksi jadi angka. Yang ingin saya soroti murni soal konsistensi Rocky. Kenapa level spesifisitas dan intensitas kritiknya begitu berbeda antara dua rezim, padahal keduanya sama-sama punya kebijakan besar yang bisa diuji secara konkret?
Kasus Danantara dan MBG; Pisau yang Muncul Lalu Tumpul
Skema super-holding BUMN, Danantara, sempat mendapat kritik tajam dari Rocky. Ia menyebutnya “Dilema Titanic”, kapal yang diyakini tak bisa tenggelam justru berisiko karam. Tapi kritik itu tidak berlanjut menjadi tekanan berkelanjutan seperti pola lamanya terhadap kebijakan-kebijakan era sebelumnya; ia muncul, ramai sebentar, lalu tidak dikawal lebih jauh.
Pola serupa terlihat pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di awal, Rocky kritis. Ia menyebut korupsi berpotensi mengubah makanan bergizi menjadi racun, meminta audit eksternal, dan mengontraskan besarnya anggaran MBG dengan nasib kesejahteraan guru sebagai “paradoks”. Namun tidak lama kemudian, publik menyaksikan Rocky meninjau dapur penyedia MBG bersama kepolisian daerah, memuji “niat baik Pak Presiden Prabowo”, dan tampil di kanal resmi Humas Polri membahas pentingnya kebersihan dapur. Warganet menjulukinya “ambasador MBG”.
Terlepas dari isi programnya—bagus atau tidak, program MBG punya pendukung dan pengkritik yang sama-sama punya argumen—pertanyaannya di sini murni soal transisi. Apa yang mengubah kekhawatiran serius soal korupsi dan “mumpungisme” yang ia sampaikan sendiri, menjadi dukungan aktif tanpa argumen tandingan yang menjelaskan pergeseran itu?
Ironi pada Kasus Satire Tiyo Ardianto
Ada satu titik yang menurut saya paling penting untuk diuji secara adil, justru karena melibatkan Rocky sendiri sebagai pihak yang bereaksi, bukan sebagai pengkritik pihak lain. Ketika seorang Mantan Presiden BEM UGM, Tiyo Ardianto, membuat satire dengan menamai seekor kucing memakai pelesetan nama yang menyinggung Prabowo—bentuk yang secara pola mirip dengan diksi keras yang pernah dipakai Rocky sendiri ke Jokowi bertahun-tahun lalu, Rocky justru bereaksi keras, menyebut satire itu sebagai serangan personal yang kasar dan tanpa argumen.
Saya tidak sedang membandingkan siapa yang lebih benar dalam dua peristiwa itu, sebab konteksnya memang tidak identik. Tapi murni sebagai uji konsistensi; sulit menghindari pertanyaan, mengapa pembelaan atas nama kebebasan berekspresi dan hak mengkritik keras yang dulu berlaku untuk membela caranya sendiri, tidak lagi ia terapkan secara simetris ketika bentuk serupa diarahkan ke tokoh yang kini lebih dekat dengannya.
Relasi Personal sebagai Variabel yang Tidak Bisa Diabaikan
Rocky sendiri mengakui bahwa Prabowo adalah “teman diskusi” sejak lama—relasi yang tidak ia miliki dengan Jokowi. Saya tidak mengatakan kedekatan personal otomatis berarti kompromi intelektual. Tapi berpura-pura bahwa relasi personal sama sekali tidak berpengaruh pada cara seseorang mengemas kritiknya, juga bukan sikap yang jujur secara metodologis—apalagi bagi seseorang yang selama ini justru mengajarkan publik untuk selalu curiga pada relasi kepentingan di balik setiap pernyataan pejabat publik.
Ada pembelaan yang pantas didengar, mungkin, bisa saja Rocky memang konsisten pada level metode. Bahwa yang selalu ia uji adalah ancaman struktural terhadap demokrasi, bukan program per program, dan levelnya memang berbeda antara dua rezim karena situasinya juga berbeda. Argumen ini punya bobot dan tidak bisa disingkirkan begitu saja.
Namun argumen itu belum cukup menjelaskan kesenjangan intensitas yang begitu tajam. Dari kritik yang diulang-ulang tanpa henti dan berujung proses hukum berkali-kali, menjadi kritik yang muncul sesaat lalu mengendur, bahkan berbalik jadi pembelaan aktif atas nama “niat baik”. Kesenjangan itu tetap layak dipertanyakan, apa pun isi kebijakan yang sedang dibicarakan.
Ini Soal Metode, Bukan Soal Rezim Mana yang Benar
Saya menulis ini bukan untuk membela Jokowi, bukan pula untuk menilai apakah kritik keras Rocky terhadap rezim sebelumnya berlebihan atau tepat—itu bukan wilayah yang sedang saya masuki. Saya juga tidak sedang menuduh Rocky berkhianat pada akal sehat. Yang saya tawarkan adalah undangan untuk menguji konsistensi metode.
Jika kritisisme adalah cara berpikir, bukan sekadar sikap politik musiman, ia semestinya diterapkan dengan takaran yang sama—pada rezim mana pun, dengan siapa pun yang duduk di kursi kekuasaan, dan sedekat apa pun relasi personal yang menyertainya.
Pertanyaan ini penting diajukan bukan untuk menjatuhkan satu tokoh, tapi untuk menjaga agar kritisisme itu sendiri tidak menjadi komoditas yang naik-turun mengikuti kedekatan personal dengan kekuasaan siapa pun—Jokowi, Prabowo, atau presiden mana pun setelahnya.