Menyambut Kodam Moloku Kie Raha

Oleh: Dr. Yanuardi Syukur

JIKA tak ada aral melintang, Kodam Moloku Kie Raha akan dibentuk di Maluku Utara pada tahun 2026 ini. Ini adalah bagian dari kebutuhan dan keseriusan Indonesia untuk menjaga kedaulatan di ujung timur Indonesia, di tengah dunia yang sedang terbakar oleh konflik dan rivalitas kekuatan besar.

Kodam adalah komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat. Tugas pokoknya menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional dan operasi pertahanan aktif di darat sesuai kebijakan Panglima TNI.

Tugas ini terbagi dalam dua ranah utama, yakni Operasi Militer untuk Perang (OMP) untuk menghadapi agresi dan menegakkan kedaulatan, serta Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti membantu pemerintah daerah, menanggulangi bencana, membantu penegakan hukum, dan melakukan pembinaan teritorial. Kodam juga berfungsi sebagai penghubung antara TNI dan masyarakat serta bertanggung jawab menyiapkan potensi wilayah menjadi kekuatan pendukung pertahanan negara.

Maluku Utara menghadapi tantangan pertahanan yang unik dan kompleks. Secara geostrategis, wilayah ini berada di jalur ALKI III, koridor maritim internasional yang menghubungkan Laut Banda dengan Samudra Pasifik. Setiap hari, berbagai kapal (kapal-kapal dagang dan militer asing) melintas di perairannya. Kabel komunikasi bawah laut yang menjadi urat nadi konektivitas global juga melewati sini.

Potensi ancaman di jalur ini sangat besar, mulai dari pelanggaran kedaulatan, penyelundupan, hingga terorisme dan perompakan. Maluku Utara juga berbatasan langsung dengan kawasan internasional, menambah kompleksitas pengamanan. Jika ada gangguan di titik ini, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Maluku Utara, tetapi oleh seluruh Indonesia, bahkan dunia.

Fakta di lapangan tidak bisa diabaikan. Perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai dan eskalasi konflik di Timur Tengah dalam perang AS-Israel versus Iran telah mengajarkan satu hal, yakni tidak ada yang namanya konflik lokal di era globalisasi. Ketika harga minyak dunia melonjak di atas 100 dolar AS per barel akibat ketegangan di Selat Hormuz, Maluku Utara merasakan dampaknya. Biaya transportasi maritim meledak. Masyarakat di pulau-pulau kecil menanggung beban inflasi yang tidak pernah mereka ciptakan. Inilah wajah nyata dari kerentanan geoekonomi.

Ancaman non-militer juga kian nyata. Dalam Sosialisasi Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Tahun 2025–2029 Bidang Nirmiliter yang berlangsung di Halmahera Room, Bela Hotel, Ternate (25/6/2026), Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, merinci sejumlah ancaman yang harus diwaspadai seperti penetrasi disinformasi, kejahatan siber, radikalisme, hingga dampak perubahan iklim global yang mengancam ketahanan pangan lokal.

Radikalisasi dan penyebaran paham radikal melalui media sosial dan jaringan tertutup menjadi perhatian serius. Penguatan pertahanan nirmiliter pun menjadi instrumen krusial. Bahkan, potensi konflik di Timur Tengah dapat dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat plural di Maluku Utara melalui provokasi berbasis identitas.

Di sisi domestik, tantangan tak kalah berat. Sepanjang tahun 2026, tercatat 8 konflik sosial terjadi di Maluku Utara. Bentrokan antarwarga desa di Halmahera Tengah yang menyebabkan korban jiwa dan puluhan rumah terbakar menjadi contoh nyata. Dihentikannya program Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Negara sejak Januari 2026 dinilai berdampak pada meningkatnya potensi konflik (E-Media DPR RI, 25/4/2026). Komisi I DPR pun mendorong reaktivasi operasi tersebut untuk menjaga stabilitas. Potensi konflik ini bahkan dikhawatirkan dapat memicu benih-benih separatisme baru jika tidak ditangani dengan baik.

Tantangan geografis juga menjadi kendala serius. Sebagai provinsi kepulauan, konektivitas antarwilayah sangat terbatas: perjalanan darat dari Sofifi ke Halmahera Timur memakan waktu hingga 8 jam, sementara perjalanan laut dari Ternate ke Pulau Taliabu bisa memakan waktu hingga 2 hari 2 malam. Kondisi ini menyulitkan pergerakan pasukan dan distribusi logistik, terutama untuk menjangkau pulau-pulau terpencil. Masih terdapat blank spot di beberapa wilayah kabupaten yang membutuhkan perhatian serius. Aktivitas industri dan proyek strategis nasional yang berkembang pesat juga berada di lokasi yang tidak selalu mudah dijangkau, sehingga membutuhkan kesiapan gelar pasukan dan dukungan logistik yang memadai.

Di sinilah kehadiran Kodam Moloku Kie Raha bukan sebagai pilihan, melainkan keharusan. Dengan komando yang lebih dekat, mandiri, dan lincah, Kodam baru ini diharapkan mampu memperkuat postur pertahanan di wilayah timur, mempercepat respons terhadap darurat dan konflik, serta menjadi simpul koordinasi yang mengintegrasikan kekuatan seluruh pemangku kepentingan.

Persiapan tersebut juga sudah matang. Brigjen TNI Enoh Solehudin, Danrem 152/Baabullah, menyatakan bahwa lahan di Sofifi sudah disiapkan dan perencanaan sudah dilakukan. Markas Kodam akan menempati eks lahan HGB 03 milik PT Darko yang berlokasi di Sofifi.

Satu hal yang patut patut kita apresiasi dari Danrem Brigjen Enoh adalah pendekatannya yang humanis. Hal itu juga terlihat saat diskusi berbagai topik strategis lokal, nasional, dan global dalam kunjungan Forum Dosen Universitas Khairun dengannya di Markas Danrem (14/8/2026). Ketika ada konflik antar desa di Patani Barat, ia turun langsung menjadi mediator. Ketika warga di Kelurahan Fitu membutuhkan bantuan, ia hadir. Ini menunjukkan bahwa TNI memahami satu hal mendasar bahwa kekuatan militer tidak pernah berdiri di atas senjata, tetapi di atas kepercayaan rakyat.

Dukungan terhadap kehadiran Kodam Moloku Kie Raha juga datang dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan Gubernur Sherly Tjoanda dengan Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto di Kantor Gubernur Maluku Utara (28/7/2026). Gubernur Sherly menegaskan bahwa stabilitas keamanan adalah fondasi utama agar investasi, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan optimal. TNI, menurutnya, merupakan mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga mendukung penanganan bencana, penguatan ketahanan pangan, dan berbagai program kemasyarakatan.

Sementara itu, Pangkogabwilhan III Letjen Lucky Avianto menegaskan komitmen TNI mendukung agenda pembangunan daerah dan berharap pembangunan Markas Kodam segera diselesaikan, karena kehadiran Kodam akan memperkuat sistem pertahanan wilayah sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertemuan tersebut juga membahas penguatan kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan, kesiapsiagaan bencana, ketahanan pangan, dan percepatan pembangunan di Maluku Utara.

Kehadiran Kodam Moloku Kie Raha bukanlah urusan militer semata, tetapi urusan kesejahteraan rakyat. TNI adalah mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mendukung penanganan bencana, penguatan ketahanan pangan, dan berbagai program kemasyarakatan. Pandangan seperti ini adalah kunci keberhasilan.

Namun, ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Kodam Moloku Kie Raha tidak boleh menjadi menara gading yang terpisah dari masyarakat. Ia harus menjadi bagian dari ekosistem pertahanan yang lebih luas. Di sinilah peran sinergi menjadi sangat penting.

Peran penting akademisi juga tidak bisa diabaikan. Di dunia yang semakin kompleks ini, pertahanan tidak lagi bisa mengandalkan intuisi dan pengalaman semata. Dibutuhkan riset, data, dan inovasi. Kolaborasi antara militer dan perguruan tinggi telah terbukti menghasilkan terobosan seperti pengembangan teknologi drone dan radar. Di Maluku Utara, akademisi lokal harus dilibatkan untuk melakukan riset tentang kerentanan wilayah kepulauan, mengembangkan sistem peringatan dini terhadap ancaman siber, dan merumuskan kebijakan berbasis data untuk melindungi masyarakat dari dampak geoekonomi.

Hal yang tidak kalah penting adalah modal sosial yang dimiliki masyarakat Maluku Utara. Marimoi Ngone Futuru yang berarti “Bersatu Kita Kuat” bukan sekadar slogan. Filosofi hidup ini telah menjaga persatuan lintas suku dan agama selama bergenerasi. Nilai tolong-menolong, rela berkorban, dan kebersamaan ini selaras dengan semangat kewilayahan TNI.

Ketika Pangdam Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto mengatakan bahwa rakyat adalah air dan prajurit adalah ikan, ia mengingatkan bahwa keduanya tak terpisahkan (Antara, 12/8/2026). Kehadiran Kodam Moloku Kie Raha harus dirasakan sebagai bagian dari budaya lokal, bukan entitas asing yang datang memisahkan.

Pembentukan Kodam ini merupakan implementasi nyata dari Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Misi kedua tentang penguatan sistem pertahanan dan kemandirian pangan, energi, serta ekonomi biru menemukan panggungnya di Maluku Utara. Wilayah ini menyimpan kekayaan sumber daya strategis nasional. Tanpa payung keamanan yang kuat, hilirisasi dan industrialisasi tak akan berjalan optimal. Misi keenam tentang pembangunan dari desa dan dari bawah juga terwujud melalui pembinaan teritorial yang menjangkau pulau-pulau terpencil. Ini adalah momentum untuk menunjukkan bahwa pertahanan dan kesejahteraan adalah dua sisi dari mata uang yang sama.

Kehadiran Kodam Moloku Kie Raha adalah babak baru bagi Maluku Utara. Ini adalah benteng di tengah gelombang rivalitas Indo-Pasifik. Ia adalah motor penggerak kemajuan yang menyatukan kekuatan militer, modal sosial masyarakat, dan visi pembangunan nasional. Tembok pertahanan yang kokoh itu hanya akan berdiri jika dibangun di atas fondasi kerja sama. Sinergi dengan akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat bukanlah pilihan, melainkan keharusan.

Mari sambut Kodam Moloku Kie Raha. Bukan sekadar markas militer, tetapi benteng persatuan dan kesejahteraan. Dengan Marimoi Ngone Futuru, kita tunjukkan bahwa keamanan dan kesejahteraan adalah satu. Inilah jalan kita menuju Indonesia Emas 2045—dari Timur, untuk Indonesia.

—–

Penulis adalah Dosen Antropologi Sosial Universitas Khairun, Ternate