![](https://www.cermat.co.id/wp-content/uploads/2023/09/KEBUDAYAAN-scaled.jpg")
Panwaslu Kecamatan Patani Utara bersama Sahabat Panwaslu Desa akhirnya menuntaskan tahapan sosialisasi terkait Netralitas Aparatur Desa.
Sosialisasi ini disasarkan kepada enam desa definitif dan empat desa persiapaan di wilayah Kecamatan Patani Utara, Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Anggota Panwaslu Patani Utara, Sukarman Kasim mengatakan, tahapan tersebut bertujuan memberikan pemahaman serta imbauan terhadap perangkat desa tentang netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
“Hal ini juga sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa serta UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024 mendatang,” kata Sukarman yang membidangi Divisi Hukum Pencegahan dan Hubungan Masyarakat, Kamis, 03 Agustus 2023.
Mengutip undang-undang tersebut, Sukarman menjabarkan bahwa setiap kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik bahkan terlibat dalam kampanye.
“Dalam UU Desa pasal 29 huruf (g) disebutkan kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah,” ujarnya.
Sementara, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Irfan Ahmad menambahkan, sosialisasi dilakukan kepada para kepala desa, anggota BPD dan perangkat lainnya.
Irfan juga mengingatkan, dalam UU Pemilu pasal 490, menyebutkan kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dapat dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.
“Kemudian ada juga denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” tegas Irfan.
Usai selesainya tahapan tersebut, kata Irfan, pihaknya berharap agar pelaksanaan Pemilu di tahun mendatang dapat berjalan dengan baik.
“Intinya, Bersama Bawaslu (kita) Tegakkan Keadilan Pemilu,” cetusnya.
————–
Penulis: Tim Cermat
Editor: Rian Hidayat Husni
