Pemkot Ternate Turun Tangan, Cari Solusi Polemik Pengalihan Rute Kapal di Dufa-Dufa

Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, merespons aspirasi masyarakat Kelurahan Dufa-Dufa, Ternate Utara, menyusul kebijakan KSOP Kelas II Ternate yang memicu kegaduhan.

Kebijakan tersebut terkait pengalihan rute Kapal Queen Mary tujuan Dama dan Pulau Morotai dari Pelabuhan Dufa-Dufa ke Pelabuhan Ahmad Yani. Keputusan itu memicu kekecewaan warga yang merasa terdampak secara langsung, terutama dari sisi ekonomi.

Sebagai bentuk protes, sejumlah warga sempat memblokade akses jalan menuju Dufa-Dufa, termasuk jalur utama menuju Bandara Sultan Baabullah. Aksi tersebut dilakukan sebagai wujud penolakan atas pengalihan rute yang dinilai merugikan masyarakat setempat.

Menanggapi situasi itu, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan warga. Ia didampingi Plt. Kepala Dinas Perhubungan Faizal Badaruddin, Camat Ternate Utara, Lurah Dufa-Dufa, perwakilan KSOP Ternate, Kapolsek Ternate Utara, serta anggota DPRD Kota Ternate.

Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh kekeluargaan. Di hadapan warga, Rizal menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera mencari solusi terbaik agar pelayanan transportasi laut tetap berjalan optimal melalui Pelabuhan Dufa-Dufa.

“Saya hadir di sini bersama masyarakat. Pemerintah memastikan persoalan ini segera ditangani. Kita ingin pelayanan tetap berjalan dengan baik dan masyarakat tidak dirugikan,” ujar Rizal, Kamis, 26 Februari 2026.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Maluku Utara guna membahas langkah penanganan yang lebih komprehensif. Ke depan, pemerintah berencana melakukan pembenahan fasilitas pelabuhan agar pelayanan semakin maksimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Rizal, Pelabuhan Dufa-Dufa memiliki peran strategis sebagai akses penting bagi warga, sekaligus penopang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

“Pelabuhan Dufa-Dufa harus tetap menjadi akses vital bagi masyarakat. Kita ingin ada pembenahan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tegasnya.

Diketahui, aksi penolakan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelaku usaha, UMKM, tukang ojek, hingga buruh bagasi. Mereka mengkhawatirkan pengalihan rute kapal akan berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan.

Warga pun berharap rute pelayaran tujuan Dama dan Pulau Morotai dapat kembali dilayani melalui Pelabuhan Dufa-Dufa, demi menjaga keberlangsungan mata pencaharian dan stabilitas ekonomi lokal.