Pemuda Hiri Akan Gelar Upacara 17 Agustus di Pelabuhan Penyebrangan

Menyabut perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-78 pada 17 Agustus 2023, pemuda Pulau Hiri, Kota Ternate, Maluku Utara, akan melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di atas bebatuan, karang dan tetrapod pelabuhan Hiri.

Ketua Hiri Institute, Roni Ridwan mengatakan, upacara ini juga bagian dari memperingati perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang dulunya dipenjarakan, diintimidasi, diteror, ditembak, bahkan terbunuh di medan juang.

Peringatan hari kemerdekaan negara ini, menurut pihaknya adalah bentuk mentransmisi kesadaran berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, upacara bukan sekadar menampilkan simbol-simbol kenegaraan, tetapi harus menceritakan bentuk dan dinamika hidup kewarganegaraan Indonesia, termasuk dinamika dan kondisi warga negara di Pulau Hiri.

“Banyak orang pernah upacara dalam laut, ada juga upacara di puncak gunung, ada juga di hutan. Nah, sekarang kami akan upacara di pantai (pelabuhan penyebrangan Sulamadaha-Hiri),” kata Roni melalui rilis kepada cermat, Kamis, 10 Agustus 2023.

Baginya, peringatan kemerdekaan Indonesia ini tidak harus dibesar-besarkan dengan “hura-hura” lewat agenda ceremony, yang pada akhirnya menjauhi masyarakat dari memori kolektif perjuangan penuh darah dan air mata di zaman pra dan setelah kemerdekaan. Kegiatan hura-hura akan lebih banyak mendepak generasi dari mental perjuangan tokoh-tokoh bernyali, berpengetahuan dan bermoral.

“Semua terhapus oleh canda-tawa agenda-agenda hura-hura. Padahal, orang tua-tua kita, para pendahulu dan pendiri bangsa dulu sengsara, mereka membentuk negara ini dengan pikiran, dengan tindakan penuh resiko. Kita terlalu banyak menganggap remeh sehingga yang ada kebanyakan mengadakan kegiatan hura-hura tak ada makna bagi berlangsungnya pembangunan dan demokrasi hari ini,” cecarnya.

Sementara, Koordinator AMPUH, Ardian Kader, mengatakan upacara di pelabuhan ini untuk mengingatkan ke Pemerintah Kota Ternate bahwa pembangunan Pelabuhan Hiri adalah hak paling dasar. Pemerintah tidak boleh utamakan membangun gedung-gedung Kejaksaan, alokasikan anggaran begitu besar, sementara rakyat masih sangat sengsara menyusuri dermaga di Sulamadaha.

“Kalau kita disebut merdeka, perlu ditanyakan merdeka dalam hal apa? Sedangkan Pelabuhan sebagai infrastruktur utama terus diberi janji bertahun-tahun,” katanya

Faktanya kalau dilihat, sambung Ardian, banyak PNS (guru, nakes,TNI, POLRI, dll) yang bertugas di Pulau Hiri, dan setiap hari mereka menyebrang melalui pelabuhan. Tetapi mengapa negara/pemerintah daerah tidak serius membangun pelabuhan?

Bagi ia, memperingati Hari Kemerdekaan adalah refleksi sejarah, tetapi juga harus disertai kesadaran dan tanggungjawab mensejahterakan warga negara. Tugas mensejahterakan warga, atau melindungi warga sepenuhnya adalah tugas negara/pemerintah sebagaimana UUD 1945 dan Ideologi Negara Pancasila. Pada Sila kelima disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Inilah poin pentingnya, bahwa upacara langsung di lokasi pelabuhan karena warga Pulau Hiri sampai saat ini belum merasakan keadilan di jalur laut dengan infrastruktur pelabuhan yang layak, jelasnya.

Menurutnya, keadilan sosial masih terbajak karena pemerintah justru lebih utamakan kepentingan elit, bukan warga. Warga sengsara, sementara elit senang. Ini hal yang terbalik dari tujuan hadirnya sebuah negara. Warga Hiri butuh kehadiran negara untuk mengagendakan program pembangunan yang seadil-adilnya. Pemerintah tidak boleh pilih kasih, seperti yang dilakukan Pemkot Ternate saat ini. Itu baginya sama haknya menodai luhurnya cita-cita para pendiri bangsa ini.

“Kami akan kibarkan bendera merah putih di atas tetrapod yang terbengkalai karena ketidakbecusan pemerintah kota. Kami akan bacakan teks Pancasila menggunakan bahasa Ternate. Kami akan buat siloloa tetrapod dan janji-janji pemerintah. Kami akan bacakan manifesto perjuangan pelabuhan Hiri yang sudah bertahun-tahun disuarakan. Kami akan adakan pembelaan motoris dan penumpang di atas bebatuan, karang dan tetrapod,” tuturnya.

Ia bilang, selama ini peringatan kemerdekaan hanya dilakukan acara seremoni semata tanpa kerja terstruktur berbasis data yang merekam fakta kehidupan warga negara.

“Pemerintah masih lalai di bagian yang itu,” tutupnya. (RLS)

———–

Editor: Ghalim Umabaihi