Polda Maluku Utara mulai menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan embung di Kelurahan Tafraka, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 13,5 miliar dari APBN 2024 ini selidiki setelah menjadi sorotan publik.
Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Aqila Putri di bawah pengawasan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. Namun, pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan peruntukannya.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Maluku Utara, Kombes Pol Eddy Wahyu Sosilo, membenarkan pihaknya tengah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait proyek tersebut.
“Kami masih melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait proyek pembangunan embung ini,” kata Eddy saat ditemui di Mapolda Maluku Utara di Sofifi, Kamis, 18 September 2025.
Sebelumnya, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Anti Korupsi Maluku Utara menyoroti pelaksanaan proyek yang dinilai dikerjakan secara asal-asalan. Koordinator lapangan aliansi tersebut, Nurcholis, menyebutkan bahwa kondisi embung saat ini sudah mengalami keretakan di beberapa bagian dinding.
“Anggaran proyek ini sangat besar, tapi faktanya di lapangan tidak sesuai spesifikasi,” ujarnya.
Nurcholis juga menyoroti letak embung yang berada dekat dengan permukiman warga. Ia menilai kondisi tersebut bisa membahayakan keselamatan masyarakat, mengingat dinding yang retak berisiko ambruk dan menyebabkan longsor, banjir, atau genangan saat curah hujan tinggi.
Atas temuan tersebut, pihaknya mendesak aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa kontraktor pelaksana, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta konsultan pengawas proyek.
“Kami minta agar kontraktor, PPK, dan pihak pengawas segera dipanggil untuk dimintai keterangan,” tegasnya.