Oleh: Rinto Taib*
DI tengah gejolak dan dinamika politik ekonomi global, kota-kota pusaka di seluruh dunia kini berada dalam ancaman resiko kebencanaan. Pada daerah tertentu bahkan di belahan dunia tertentu, identitas kota pusakanya berpotensi sedang diambang pusara.
Realitas tersebut bukan sekadar sebuah pandangan skeptis atas fenomena perang proksi dan meningkatnya eskalasi politik global yang terjadi saat ini. Tapi fakta telah membuktikan, dampak perang ikut menghancurkan situs warisan dunia yang telah diakui UNESCO sekalipun.
Refleksi kecemasan tersebut terekam pula dalam rapat Badan Pengurus sebagai tahapan launching dan persiapan jelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XII Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) tahun 2026 yang direncanakan akan berlangsung di Kota Ternate pada tanggal 24 hingga 28 Agustus mendatang.
Rapat persiapan Rakernas ini berlangsung di Ruang Yudistira Balaikota Jogyakarta dipimpin langsung Direktur Eksekutif JKPI. Hadir di sana Ketua Presidium JKPI (Wali Kota Jogyakarta), Wali Kota Banda Aceh, Bupati Sumbawa, Wakil Wali Kota Banjarmasin dan Staf Ahli Pemko Semarang, dan juga Dewan Pakar JKPI serta audiens anggota JKPI. Termasuk hadir pula komunitas budaya lewat zoom meeting untuk mengulas berbagai hal penting terkait isu-isu aktual kontemporer dan kondisi masa depan perkotaan yang dihadapi dalam tatanan kehidupan global.
Beberapa masukan berupa catatan untuk penguatan konsep acara yang disampaikan pada kesempatan rapat tersebut, antara lain sebagai berikut:
Pertama, forum menyambut baik dan mengapresiasi kerja berbagai pihak yang terus mendorong guna membantu mensukseskan Rakernas XII yang akan digelar di Ternate dengan mengusung tema “Ternate Episentrum Rempah Dunia”. Tema ini memang jika dilihat sekilas, nampak sempit dan eksklusif, seolah terbatas pada karakteristik yang melekat pada Ternate, sebagai tuan rumah penyelenggara Rakernas, dengan branding kota rempahnya.
Namun, sesungguhnya jauh lebih luas dari itu. Tema ini menghubungkan seluruh potensi daerah anggota JKPI. Terutama berkaitan dengan sebuah lini masa urutan kronologis dari rangkaian peristiwa panjang perjalanan sejarah bangsa yang membentuk kesadaran kolektif sebagai bangsa maritim dan realitas yang disulam di antara kepulauan Nusantara (baca John Craufurd, Sejarah Kepulauan Nusantara).
Hal itu bisa kita saksikan saat ini melalui tinggalan arkeologis bandar perdagangan rempahnya, jejak diplomasi budayanya yang menjadi alasan menyatukan kita sebagai sebuah bangsa yang kita kenal saat ini dengan sebutan bangsa Indonesia. Bangsa besar kaya (megadiversity) akan pusaka alamnya (natural resource), pusaka sejarah (historical), dan saujana (heritage) yang memukau sejak dahulu hingga kini.
Kedua, forum juga berkomitmen untuk memperkuat narasi sejarah agung itu di atas yang menghubungkan dan menyatukan satu sama lain anggota JKPI dari potensi kesejarahan bersama sebagai bandar jalur rempah dunia di masa lalu. Termasuk sebagai mitra strategis masa depan dalam agenda-agenda pemajuan kebudayaan dan jejaring tatanan dunia global (global network) dalam berbagai bidang.
Salah satunya melalui program sharing cities yang telah berlangsung selama ini. Dalam urusan ini JKPI berperan aktif dalam isu-isu pembangunan perkotaan, baik dari aspek kerja sama maupun hingga adaptasi dalam wujud pembangunan di tingkat lokal.
Program Sharing Cities ini juga dirancang sebagai platform kolaborasi tematik antar kota pusaka melalui program aglomerasi budaya. Adalah sebuah wujud program guna mendorong sinergitas antar kota dengan kesamaan tema budaya ataupun landscape perkotaannya. Misalnya seperti kota sungai di Banjarmasin dengan sistim pengelolaan kanal di Amsterdam Belanda, dan lain sebagainya.
Hal yang sama sebagaimana di dalam negeri, sesama daerah anggota JKPI punya potensi kolaborasi antara Singkawang (Cap Go Meh) dengan Festival Budaya Tionghoa di kawasan Pecinan Kota Yogyakarta. Program pendekatan seperti ini akan ikut membentuk poros budaya baru yang menghidupkan ekonomi kreatif berbasis tradisi.
Selain itu, sharing cities ini merupakan momentum untuk menjelajahi situs warisan dunia (UNESCO) dan tata kelola museum yang mapan dan profesional sebagai momentum field study untuk membangun daerah masing-masing.
Kunjungan bersama ke kota-kota yang memiliki situs warisan dunia seperti ini bukan pula sebatas untuk mempelajari pengelolaan museum bertaraf internasional, pengarsipan sejarah. Melainkan, memberikan banyak peluang kerja sama baik dalam hal ruang pamer seperti yang pernah dilakukan kota Sawahlunto dengan Malaka. Juga sebagai peluang promosi produk budaya dan pariwisata kota pusaka Indonesia di luar negeri.
Berdasarkan pengalaman yang dilakukan selama ini, juga tidak lepas dari peran serta kedutaan besar negara sahabat dan lembaga kebudayaan internasional yang telah turut memberikan kontribusi nyata dalam penyelenggaraan program Sharing Cities JKPI di berbagai negara. Selain itu juga, berbagai isu penting yang dihadapi baik di tingkat lokal, nasional maupun tatanan global saat ini juga menjadi perhatian serius.
Terutama yang berkaitan dengan situasi terkini, nasib cagar budaya dan permuseuman daerah anggota JKPI yang secara de facto masih minim perhatian atau nyaris terbengkalai karena berbagai alasan klasik yang umumnya terjadi di setiap daerah. Seperti keterbatasan anggaran, minimnya kualitas SDM dan kompetensi tenaga teknis dalam manajemen tata kelola cagar budaya dan permuseuman (konservator, kurator, edukator, dll) hingga akibat konflik sosial (kerusuhan), perang dan juga bencana alam (banjir, erupsi merapi). Termasuk klaim kepemilikan dan penguasaan cagar budaya baik oleh perseorangan maupun kepentingan antara lembaga pemerintah yang timpang dalam tata kelola aset dan warisan budaya.
Realitas tersebut terjadi di berbagai daerah anggota JKPI sebagaimana yang terjadi saat ini di kawasan cagar budaya benteng Kuto Besak (BKB) Kota Palembang yang dianggap berpotensi mengancam nilai historis kawasan cagar budaya peninggalan Kesultanan Palembang.
Dalam dimensi kebencanaan, kebakaran yang melanda gedung pusat kebudayaan Sawahlunto sebagai salah satu situs warisan dunia (UNESCO) yang diduga korsleting bagian atap bangunan sebagai sumber kebakaran telah berdampak hangusnya suluruh bagian dari bangunan bersejarah tersebut pada tahun 2022 lalu.
Peristiwa ini menjadi peringatan bersama bagi semua pihak untuk sensitif terhadap potensi dan resiko bencana dan kebakaran yang terjadi di kawasan cagar budaya sekaligus menuntut kita untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola bangunan cagar budaya yang sensitif pada bencana. Diperlukan pula upaya dan adaptasi mitigatif dalam perspektif pembangunan perkotaan yang tangguh terhadap bencana.
Dalam tatanan kehidupan dunia global, nasib cagar budaya dan museum telah memberikan banyak pelaajaran berarti bagi kita seperti bagaimana respons pemerintah Perancis pasca kebakaran Katedral Notre-Dame serta protokol perlindungan bangunan kayu bersejarah di Jepang.
Pada konteks demikian, JKPI berkomitmen untuk terus mendorong penyusunan standar mitigasi risiko kebakaran (kebencanaan), audit keselamatan bangunan pusaka, dan peningkatan kapasitas pengelola kawasan heritage di kota-kota anggota JKPI untuk masa depan yang lebih baik. Terutama dalam upaya pelestarian kota pusaka Indonesia sebagai warisan kota pusaka dunia dan nasib keberlanjutan dari kelangsungan pusaka masa depan.
Akhirnya, Rakernas ke-XII JKPI yang akan berlangsung di Ternate, sebagai Kota Rempah ini diharapkan tidak sekadar sebagai pertemuan tahunan yang rutin terselenggara dengan ragam hiburan dekoratif semata. Melainkan, juga sebagai panggung diplomasi budaya rempah yang menegaskan kembali posisi dan masa depan kota-kota pusaka Indonesia dalam sejarah Nusantara yang mendunia dan memukau sejak dahulu kala hingga kini dan akan datang. Semoga!
—–
*Penulis merupakan Kepala Litbang JKPI