Raih WTP ke-10, Pemkab Haltim Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan

Pemkab Halmahera Timur bersama Pemkab kabupaten lain di Maluku Utara saat terima WTP. Foto: Istimewa

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya, Pemkab Haltim berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diterima langsung oleh Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Maluku Utara, Kota Ternate, Kamis, 4 Juni 2026.

Dalam agenda tersebut, Bupati Ubaid Yakub didampingi Ketua DPRD Halmahera Timur, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektur Daerah, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Bupati Ubaid Yakub menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga kembali memperoleh opini WTP.

Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Opini WTP yang kembali diraih merupakan sebuah prestasi yang patut disyukuri. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ubaid.

Meski kembali meraih predikat tertinggi, Ubaid menegaskan bahwa sejumlah catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Ia meminta agar setiap rekomendasi segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Ubaid berharap BPK Perwakilan Maluku Utara terus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur agar kualitas tata kelola keuangan daerah semakin baik, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga:  Kampanye MK BISA di Halmahera Utara: Togale dan Keberagaman

Dengan raihan opini WTP ke-10 ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai fondasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.