Komite II DPD RI resmi melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Pertanian (Kementan) bertempat di Ruang Sriwijaya Gedung B DPD-RI, Senin, 10 Februari 2025.
Rapat tersebut dihadiri formasi lengkap baik dari Kementerian Pertanian (Menteri, Wakil menteri, beserta jajaran) maupun Komite II (pimpinan dan anggota).
Menteri Andi Amran Sulaiman membuka paparan dengan menyampaikan capaian kerja Kementerian Pertanian selama 2020–2024 dari beragam aspek secara nasional di berbagai daerah. Kemudian, ia melanjutkan dengan bahasan Program Kerja Kementerian Pertanian 2025 mendatang di tengah efisiensi anggaran.
Apresiasi untuk Kementerian Pertanian
Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. mengapresiasi kerja keras yang dilakukan Menteri, Wakil Menteri, serta jajaran Kementerian Pertanian. Sektor pertanian, menurutnya, adalah masa depan yang layak diperjuangkan oleh Maluku Utara pun Indonesia.
Ia meyakini bahwa pertanian adalah sumber daya alam berkelanjutan yang potensinya luar biasa jika dimanfaatkan secara optimal. Sang menteri pun berpandangan serupa.
Potensi sektor pertanian di Indonesia melimpah, namun masih perlu optimalisasi. “Kita (anggota DPD-RI dan Kementerian Pertanian) harus saling mendukung dan bersinergi supaya arah kebijakan Pemerintah Pusat memfokuskan dengan saksama pada pemanfaatan dan pengembangan sektor pertanian tersebut,” kata Dr. Graal.
Maluku Utara perlu pengembangan sektor pertanian Menurut anggota DPD-RI yang akrab disapa Dr. Graal, bicara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Maluku Utara, maka harus bicara seputar pertanian dan perikanan. Profesi petani dan nelayan adalah profesi purba (sejak dahulu kala) dan profesi mayoritas di Maluku Utara.
Dalam kesempatan rapat kerja ini, Dr. Graal menyampaikan masalah sektor pertanian di Maluku Utara. Ada catatan isu nasional dan isu lokal (Maluku Utara) yang perlu diperhatikan dengan cermat, pun ia merekomendasikan langkah tindak lanjutnya.
Stimulus petani dan produksi komoditas
Pertama, anggota DPD-RI kelahiran Wayaua, Bacan ini, menyoroti tentang petani dan produksi pertanian/perkebunan. Di Maluku Utara, generasi muda cenderung enggan bertani dan beralih ke profesi lainnya (misalnya sektor pertambangan), sehingga pekerja di sektor pertanian menurun, pun beberapa produksi komoditas tertentu ikut menurun. Peralatan bertani (pra dan pasca panaen) yang masih sederhana juga tersorot.
“Saya merekomendasikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian untuk menstimulus generasi muda dan masyarakat usia produktif bertani: beasiswa pendidikan formal/nonformal bagi generasi muda di setiap desa yang berminat studi ilmu pertanian. Juga mempertimbangkan penambahan jumlah penyuluh pertanian dengan sistem kerja yang jelas dan dampaknya terukur bagi petani,” jelasnya.
Dr. Graal menambahkan bahwa perlu untuk melakukan pembenihan dan peremajaan komoditas di setiap desa supaya ada berkelanjutan komoditas dan memberi dukungan peralatan dan perlengkapan bertani yang semimodern dan sederhana guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Hilirisasi sektor pertanian/perkebunan
Kedua, sesuai komitmen, Dr. Graal akan terus disuarakan. Kata Doktor Ilmu Politik ini, “Selama ini produksi komoditas unggulan Maluku Utara (kelapa, pala, cengkih) cenderung masih dalam bentuk mentah/setengah mentah, belum menyasar produk olahan tertentu yang bernilai ekonomi lebih. Terlebih, masyarakat petani terkendala memasarkan produk olahan. Sisi lain, kemampuan sumber daya masyarakat petani Maluku Utara masih terbatas dalam mengolah hasil tani/kebun menjadi produk olahan tertentu, termasuk di area yang komoditasnya tinggi.”
Dr. Graal mengusulkan ada pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat petani yang terhimpun dalam koperasi tani (sekitar 22 unit) di Maluku Utara untuk mengolah hasil pertanian/perkebunan menjadi produk olahan tertentu yang bernilai tambah ekonomi, meliputi transfer pengetahuan, pemberdayaan berbasis komunitas/UMKM, penyediaan alat pengolahan yang sederhana, dan cara memasarkan hasil olahan. “Berbasis koperasi/UMKM, nukan inverstasi besar/korporasi besar,” tegasnya.
Lulusan Universitas Indonesia ini menekankan bahwa komoditas hasil tani/kebun perlu diolah terlebih dulu di daerah komoditas melalui pembangunan sentra hilirisasi pertanian di daerah yang kaya akan komoditas tertentu. Maluku Utara juga perlu menggalakkan penanaman pangan lokal berbasis keluarga untuk pangan sehari-hari warga dengan pemberian bibit unggul dan pupuk organik.
Pembangunan jalan tani
Ketiga, Dr. Graal menyatakan bahwa selama turun lapangan, banyak warga yang menyampaikan kebutuhan jalan tani untuk menunjang produktivitas, seperti di Desa Bukit Durian (Kecamatan Oba) dan Desa Gosale (Kecamatan Oba Utara) di Kota Tidore Kepulauan, Desa Tewil (Kecamatan Maba Kota) di Kabupaten Halmahera Timur, serta di desa lainnya. Ia pun meminta pemerintah untuk mengupayakan pembangunan jalan tani tersebut.
Pertanian/perkebunan layak menjadi masa depan Maluku Utara dan Indonesia.
“Semangatnya adalah pemberdayaan warga melalui sumber daya alam berkelanjutan yang ada di sekitar,” tutup pegiat Politik Gagasan ini.