Warga Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara menyampaikan kondisi jalan dan pertanian saat M. Rahmi Husen, Anggota DPRD melakukan reses pada Senin (06/02).
Saat itu pula, warga menyampaikan aspirasi mereka soal pembangunan jalan lingkar. Warga meminta pemprov maupun DPRD memberi perhatian serius bagi pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Obi.
Rahmi yang juga Wakil Ketua DPRD saat itu menggelar reses di Desa Kampung Baru Obi. Warga dan kepala desanya menyuarakan keprihatinan mereka soal akses jalan yang hingga kini belum juga beres di wilayah mereka. Karena masalah ini mereka meminta keseriusan pemerintah provinsi membereskan masalah jalan yang rusak parah saat ini maupun untuk wilayah yang masih terisolasi.
“Kami ingin suarakan kepada Pak Wakil Ketua DPRD bahwa masalah jalan ini sangat serius. Lihat saja di dalam kota Laiwui sampai desa-desa sekitarnya rusak parah sudah hampir puluhan tahun tidak juga diperbaiki,” kata Munir Halek, Kepala Desa.
Dia bilang masalah jalan ini sudah sangat serius karena itu butuh perhatian pemerintah.
“Obi ini sangat kaya tapi lihat sendiri jalannya saja seperti ini bisa dilihat sendiri,” keluhnya.
Dengan adanya reses tersebut mewakili masyarakat ia meminta perlu dipercepat pembangunannya.
Selain itu, warga juga meminta perhatian menyangkut sarana untuk pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan.
“Kami di Desa Baru juga sangat butuh alat tangkap dan bibit tanaman dan alat olah tanah. Karena itu hal ini perlu ikut diperhatikan,” tutupnya.
Rahmi Husen usai mendengar penyampaian kepala desa dan masyarakat menyampaikan bahwa soal jalan itu menjadi konsentrasi DPRD dan pemerintah provinsi. Menurutnya, jalan lingkar Pulau Obi itu masuk dalam proyek multiyear yang rencananya dikerjakan tahun ini.
“Hal ini sudah tuntas dibahas dan mulai dikerjakan 2023 ini,” terangnya.
Sementara untuk usulan bantuan pemberdayaan petani dan nelayan, Ketua Partai Demokrat Malut ini meminta masyarakat membuat proposal usulan bantuan ke pemerintah provinsi untuk bisa dibantu demi peningkatan ekonomi masyarakat.
“Banyak bantuan pemberdayaan di instansi terkait. Tapi perlu dibuat proposal pengajuannya, nanti bisa bantu dikawal sehingga bisa diakomodir,” pungkasnya.
“Hal ini sudah tuntas dibahas dan mulai dikerjakan 2023 ini,” terangnya.
Sementara untuk usulan bantuan pemberdayaan petani dan nelayan, Ketua Partai Demokrat Malut ini meminta masyarakat membuat proposal usulan bantuan ke pemerintah provinsi untuk bisa dibantu demi peningkatan ekonomi masyarakat.
“Banyak bantuan pemberdayaan di instansi terkait. Tapi perlu dibuat proposal pengajuannya, nanti bisa bantu dikawal sehingga bisa diakomodir,” pungkasnya. (RLS/ADV)