Sekertaris DPMPTSP Pimpin Rapat Konsultasi  Penyelenggaraan PBG

Sekertaris DPMPTSP Kota Ternate, Hj. Hartati Umaternate saat memimpin rapat Konsultasi  Penyelenggaraan PBG. Foto: Istimewa

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate Hj. Hartati Umaternate memimpin rapat Koordinasi dan Konsultasi terkait penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sekretaris DPMPTSP Kota Ternate, Hartati Umaternate dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan rapat ini merupakan tindak lanjut atas kesiapan pelaksanaan PBG yang mana mulai Februari tahun 2024 ini, PBG menjadi perizinan pengganti Izin mendirikan Bangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021.

Untuk itu, lanjut Hartati, sebagai penyelenggara pelayanan perizinan di Kota Ternate terus memantapkan kesiapan dalam penyelenggaraan PBG ini.

“Sehingga pada kesempatan ini kita mengundang Dinas PUPR Kota Ternate sebagai instansi teknis penyelenggara PBG serta BPPW Malut sebagai perwakilan Kemen PUPR yang menangani PBG di wilayah Maluku Utara ini,” kata Hartati, Selasa, 27 Februari 2024.

Hartati bilang, pembahasan rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis, mengingat PBG saat ini sudah mulai diberlakukan maka koordinasi dan konsultasi harus tetap dilaksanakan. Sehingga, kedepannya saat PBG sudah efektif berjalan dapat meminimalisir terjadinya masalah dan juga kendala yang dapat menghambat masyarakat Kota Ternate untuk mendapatkan PBG.

“Mengingat PBG yang menggunakan aplikasi SIMBG ini terhitung masih baru diterapkan di Kota Ternate yang sebelumnya menggunakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai persyaratan dalam membangun bangunan di Kota Ternate,” pungkasnya.

Hadir pada rapat tersebut, perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara yang diwakili oleh Ruddy Abd. Rahman, ST, JF Perencana BPPW Malut, Kepala Bidang Bangunan Gedung DPUPR Kota Ternate beserta Kepala Bidang dan Analis dilingkup DPMPTSP Kota Ternate. (ADV)

Penulis: Muhammad Ilham Yahya

Editor: Ghalim Umabaihi

Baca Juga:  Sekda Halut Buka Sosialisasi Sistem SIPD RI