Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memegang peran penting sebagai pendukung pelaksanaan program di berbagai unit teknis.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, saat memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Sekretariat Jenderal, yang berlangsung di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa, 9 September 2025.
“Peran Sekretariat Jenderal sangat strategis. Kita, sebagai biro-biro pendukung, harus mampu menopang kerja direktorat teknis hingga Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Di tengah efisiensi anggaran, kita perlu cermat dalam mengelola program agar tetap berjalan optimal dengan sumber daya yang terbatas,” ujar Sekjen ATR/BPN.
Dalam arahannya, Sekjen mengimbau seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk tetap bekerja maksimal, mematuhi aturan yang berlaku, serta menjaga semangat kolaborasi.
“Tugas kita ke depan semakin menantang. Karena itu, kita harus menjaga kekompakan, tidak terpecah, saling percaya, dan memperkuat rasa persaudaraan. Dengan demikian, semua program kerja dapat terlaksana dengan lancar,” tambahnya.
Kegiatan Monev ini dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan arahan dan evaluasi terhadap capaian kerja delapan biro dan unit pendukung lainnya di bawah Sekretariat Jenderal.
“Secara umum, progres penyerapan anggaran dan pelaksanaan program dari delapan biro serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) telah menunjukkan perkembangan yang positif,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, masing-masing Kepala Biro menyampaikan laporan perkembangan program dan capaian kinerja unitnya kepada Sekretaris Jenderal. Delapan biro yang hadir antara lain:
- Biro Perencanaan dan Kerja Sama
- Biro Sumber Daya Manusia
- Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko
- Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- Biro Hukum
- Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Biro Umum dan Layanan Pengadaan
- Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi internal dalam mendukung akselerasi program prioritas Kementerian ATR/BPN di tahun 2025.