News  

Sopir Angkot Minta Pemkot Ternate Cabut Izin Operasi Grab dan inDrive

Ketua ISSAP Kota Ternate, Muhammad Ely, saat ditemui di lokasi terminal Gamalama. Foto: Muhammad Ilham Yahya/cermat

Ikatan Solidaritas Sopir Angkutan Penumpang (ISSAP) Kota Ternate, Maluku Utara, menolak kehadiran perusahaan layanan transportasi berbasis online, Grab dan inDrive.

Ketua ISSAP Kota Ternate, Muhammad Ely mengatakan, penolakan itu menyusul banyaknya keluhan dari sopir angkot seluruh trayek yang mengalami penurunan pendapatan.

Muhammad bilang, Grab dan inDrive dengan segala kelebihan fasilitas kendaraan dan tarifnya yang lebih murah dibanding angkot membuat lebih banyak penumpang memilih jasa transportasi ini.

“Memang dampak sangat besar kepada mereka (sopir) pada saat mencari nafkah untuk anak istri mereka,” jelasnya, Senin, 22 Mei 2023.

Ia mempertanyakan acuan penetapan tarif yang dipakai oleh Grab dan inDrive dalam beroperasi.

Sebab angkot, misalnya, tarifnya ditetapkan Pemerintah Kota Ternate lewat Dinas Perhubungan (Dishub). Itu pun masih harus ada persetujuan DPRD jika ada perubahan tarif.

Muhammad mengaku bersama anggota ISSAP lainnya akan mendatangi Dishub Kota Ternate untuk menyampaikan keluhan sekaligus mempertanyakan acuan tarif yang dipakai Grab dan inDrive.

“Mungkin hari Rabu atau Sabtu (pekan ini) torang akan datangi Dishub, karena keputusan tarif ini bukan ditentukan sendiri. Itu yang nantinya torang tanyakan ke pemerintah,” cetusnya.

Salah satu sopir angkot trayek Jambula, Alsadik (59 Tahun) juga mengaku resah dengan adanya kehadiran Grab dan inDriver.

Menurut ia, Ternate merupakan kota yang kecil dibandingkan kota lainnya di Indonesia seperti Jakarta yang memiliki trayek dengan jangkauan jauh.

“Tapi kota kalau macam Ternate ini pakai (transportasi online) mati kita nih angkot,” keluhnya.

Menurutnya, pendapatan sopir angkot beberapa bulan terakhir ini menurun drastis. Dari sebelumnya yang bisa sampai Rp 100 ribu per hari, kini bahkan tidak sampai Rp 75 ribu.

Baca Juga:  Tabrakan di Ternate, Kaki Pengendara Motor Asal Halmahera Selatan Putus

“Itu kalau sampai satu hari torang pe pendapatan turun sampai Rp 40 ribu itu torang pe biaya hidup tidak cukup. Mana anak sekolah, belum lagi kalau torang pe sakit lagi akan tidak mampu,” ungkap dia.

Ia berharap, pemerintah daerah mencabut izin untuk kedua jasa transportasi online tersebut. Sebab, angkot lah yang selama memberi banyak kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) lewat retribusi dan pajak.

“Selama ini kan angkot mampu melayani, jadi jangan kasih izin mereka karena ini kota kecil. Itu harapan saya terutama kepada wali kota,” pungkasnya.

——

Penuli: Muhammad Ilham Yahya

Editor: Ghalim Umabaihi