News  

2 Anggota DPRD Taliabu Fraksi Golkar “Walk Out” saat Rapat Pembentukan Pansus

Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pinjaman daerah ke Bank Maluku - Maluku Utara di Gedung DPRD Pulau Taliabu. Foto: La Ode Hizrat Kasim/cermat

Dua anggota DPRD fraksi Golkar di Pulau Taliabu, Maluku Utara, memilih walk out saat paripurna pembentukan Pansus terkait kasus pinjaman daerah sebesar Rp.115 Miliar di Bank Maluku-Malut.

Kedua anggota DPRD itu yakni Ibrahim Laimu dan Erikson Tomhisa. Rapat tersebut lantas dihentikan lantaran tidak mencapai quorum atau keputusan yang diambil tidak memenuhi syarat.

Wakil Ketua I DPRD Pulau Taliabu Sukardinan Budaya mengatakan, sikap kedua anggota fraksi Golkar ini merupakan hak politik karena DPRD merupakan lembaga politik.

Baca Juga:  Tingkatkan Layanan Air Bersih, Perumda Ake Gaale Gandeng Perusahaan Asal Beijing

“Bagi saya itu adalah hak politik. Karena ini adalah lembaga politik. Soal mereka tidak mengikuti paripurna maka itu hak mereka,” kata Sukardinan kepada cermat, Rabu, 9 Juli 2025.

Ia bilang, rapat pembentukan Pansus 115 miliar tersebut harus mencapai quorum. Ketika sudah mencapai quorum maka akan diputuskan sesuai kesepakatan musyawarah.

“Saya juga tidak tau apa alasan mereka sehingga tidak mengikuti pembentukan pansus 115 Miliar dan itu adalah hak mereka,” ujarnya.

Baca Juga:  Bawaslu Halmahera Utara Telusuri Kasus Dugaan Seorang Pejabat Bagi-bagi BBM untuk Raub Suara

Untuk memenuhi quorum, kata Sukardinan, minimal harus 1/2. Sementara yang hadir dalam pembentukan pansus 115 Miliar hanya 9 dari 20 anggota DPRD Pulau Taliabu.

“Jadi, kalau sudah memenuhi quorum maka kita lanjutkan. Setuju dan tidaknya pembentukan pansus itu atas kesepakatan quorum,” jelasnya.

Ia mengaku merasa geram atas tindakan kedua anggota Fraksi Golkar itu, lantaran lembaga DPRD Pulau Taliabu telah disinggung beberapa tahun ini berulang kali atas pinjaman daerah sebesar 115 Miliar.

Baca Juga:  Ziarah Makam Sultan hingga Konsolidasi Bacaleg jadi Alasan Nita Budi Susanti Balik ke Ternate

“Ini juga bahaya bagi kita di lembaga DPRD ini. Pasalnya, kita dituduh ada kongkalikong bersama Pemda setempat atas pinjaman Daerah sebesar 115 Miliar. Dan soal dua anggota Fraksi Golkar adalah hak politik mereka,” tutupnya.

___
Penulis: La Ode Hizrat Kasim

Editor: Rian Hidayat Husni