Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate pada 2021 tidak mengusulkan satu pun kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi untuk pelaksanaan di 2022.
Hal ini diakui oleh Kepala DKP Ternate Faisal Dano Husen. “Tidak ada, meskipun selalu kita usulkan,” kata Faisal, Senin (25/7).
Ia mengaku tidak tahu kebijakan APBD 1 di provinsi. “Tapi di 2022 sudah kita usulkan lewat Musrenbang provinsi untuk pelaksanaan kegiatan di 2023,” ujarnya.
Salah satunya adalah budidaya dan perikanan tangkap pasca panen. Ini seiring Kepala DKP Malut Abdullah Asegaf mulai mengakomodir setiap usulan DKP kabupaten/kota.
“Jadi saya kurang tahu apakah koordinasi yang terputus atau apa. Karena waktu itu Kepala DKP masih Thamrin Marsaoly,” ujarnya.
Ia bilang, meski pun tidak ada kegiatan yang dibiayai APBD provinsi, tapi di tahun ini ada sejumlah kegiatan DKP Malut yang berlokasi di Ternate.
“Yaitu Pasar Higienis serta Pangkalan Ikan di Dufa-Dufa, Ternate Utara. Ini tanggung jawab provinsi, tapi masyarakat Ternate juga ikut menikmati,” ujarnya.
Saat ini, sambung Faisal, DKP Ternate fokus kembangkan pabrik es di Kelurahan Rua, Pulau Ternate. “Wilayah itu masuk kawasan bisnis jangka panjang,” katanya.
Tapi harus menyesuaikan dengan tata ruang wilayah. Tidak boleh bertabrakan dengan zonasi. “Karena wilayah itu masuk kawasan konservasi. Jadi DKP hanya fokus pada sisi darat,” ujarnya.