Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyatakan menolak program makan bergizi gratis yang dicetus Presiden Prabowo Subianto.
Penolakan program tersebut disampaikan saat mereka menggelar unjuk rasa di kantor bupati dan kantor DPRD setempat, Selasa, 25 Februari 2025
Program makan bergizi gratis dinilai tidak mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pendidikan di Maluku Utara.
“Kami atas nama BEM Universitas Morotai Bergerak menolak kebijakan tentang makan bergizi gratis, karena menurut kami Presiden Prabowo tidak melakukan satu tinjauan yang lebih jauh terkait dengan kultur, khususnya di Maluku Utara,” ujar Aril Baba, demonstran dalam aksi itu.
Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan jauh lebih penting daripada memberi makan gratis.
“Kami meminta pemerintah lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan soal makan gratis. Saat kami melakukan investigasi, ternyata sarana dan prasarana pendidikan masih kurang diperhatikan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,” lanjutnya.
BEM Universitas Morotai menilai program makan gratis seharusnya dialihkan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan.
Masih ada siswa SMP yang harus menempuh perjalanan hingga dua kilometer untuk sampai ke sekolah. Selain itu, kata dia, fasilitas pendidikan juga belum memadai, termasuk pembangunan sekolah yang masih terbengkalai.
“Misalnya di Kecamatan Morotai Selatan Barat tepatnya di Desa Tutuhu, kami menemukan bahwa SMP di sana masih menggunakan bangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai ruang kelas,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, ia bilang, BEM Universitas Morotai mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan fasilitas yang layak.
“Kami tegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas jauh lebih penting dibandingkan dengan kebijakan makan bergizi gratis,” tegasnya.