News  

BPKAD Morotai Realisasikan Rp 614 Juta untuk Sekretariat dan Tunjangan DPRD

Gambar terbaru Gedung DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara. Sebanyak 20 nama anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 akan mengisi kursi di kantor tersebut. Foto: Aswan Kharie/cermat

Menjelang bulan suci Ramadan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pulau Morotai, Maluku Utara, merealisasikan anggaran sebesar Rp614 juta lebih untuk kebutuhan Sekretariat DPRD dan tunjangan anggota dewan.

Realisasi tersebut mencakup tiga aitem kegiatan yang diajukan sekretariat DPRD. Dari ketiga pos anggaran tersebut, pembayaran tunjangan anggota DPRD menjadi komponen dengan nilai terbesar.

Berdasarkan data yang diperoleh, rincian anggaran yang telah dicairkan yakni Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Sekretariart DPRD bulan Januari sebesar Rp32.387.600, belanja penunjang operasional pimpinan DPRD bulan Januari sebesar Rp9.240.000, serta pembayaran tunjangan lainnya bagi anggota DPRD bulan Januari sebesar Rp573.000.000.

Baca Juga:  Cek Fakta dan Mafindo Malut Bikin FGD Perangi Hoaks Jelang Pemilu 2024

“Permintaan ada tiga kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Kalau ditotalkan anggaran yang digeser itu berkisar Rp614 juta lebih,” ungkap salah satu sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Februari 2026.

Pencairan anggaran tersebut juga dibenarkan oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Morotai, Nana Suryana Kharie.

“Ya itu, ya,” singkat Nana saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Baca Juga:  Seminggu Lagi Rasai Kota, Kawasan Trotoar di Ternate Mulai Dibenahi

Diketahui, total tunjangan sebesar Rp573 juta tersebut diperuntukkan bagi 20 anggota DPRD Morotai untuk pembayaran bulan Februari 2026.

Penulis: Aswan KharieEditor: Rian Hidayat