News  

Anggota DPRD Pulau Morotai Dilantik, Disambut Demo Mahasiswa

Demonstrasi mahasiswa mengingatkan anggota DPRD Morotai yang dilantik agar dapat menjawab persoalan masyarakat. Foto: Aswan/cermat

Pelantikan 20 anggota DPRD Pulau Morotai, Maluku Utata, disambut demonstrasi mahasiswa. Para demonstran mengingatkan anggota DPRD terpilih mengutamakan kepentingan rakyat.

Aksi dilakukan oleh gabungan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Depan Gedung DPRD Pulau Morotai, Senin, 4 November 2024.

Pantauan cermat, puluhan personel polisi dan satpol PP tampak melakukan penjagaan ketat menggunakan mobil water conan.

Mahasiswa mengaku kecewa dengan kinerja anggota DPRD periode 2019-2024. Mereka menilai para anggota dewan tidak punya peran signifikan untuk mengubah arah kebijakan politik daerah lebih baik.

Rusmita Hi Dahlan, salah satu orator mengatakan, aspek pembangunan di Morotai tak terlihat signifikan.

“Secara politik, kami melihat DPRD Morotai tak bernyali mendorong peran-peran strategis eksekutif untuk memperbaiki kualitas hidup orang Morotai,” kata Rusmita.

Ia mengingatkan semua anggota yang dilantik nanti tetap hadir dan bekerja penuh waktu selama masa jabatan, bukan hanya saat seremoni pelantikan.

“Jangan hanya hadir saat pelantikan, tapi saat menjalankan tugas mala sering malas masuk kantor. Karena itu penting agar tidak hanya menerima gaji buta,” ucapnya.

Dirinya juga menegaskan agar terus mendorong masalah perempuan di morotai.

“Kami meminta pemda dan 20 anggota DPRD terpilih agar kiranya dapat menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini tidak mampu di atasi secara baik.”

Berikut 10 tuntutan massa aksi:

1. Segera mengesahkan RAPERDA
2. Secepatnya membentuk RT-RW3. Secepatnya mengevaluasi paket multier/pembangunan terbengkalai
4. Segera realisasi persoalan air bersih di Desa Pandanga dan desa juanga.
5. Segera membuat peraturan galian C
6. STOP kriminalisasi terhadap Aktivis (represif)
7. Segera mengaudit sahabandar
8. Segera audit bersama kejari ersoalan mafia BBM
10. Segera audit bersama BNPB dan dinas PU terkait dengan mitigasi.

Baca Juga:  DPRD Ternate Soroti PAD yang Belum Capai Target