Begini Respons Ketua DPRD Tidore atas Usulan DOB Sofifi 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan Komisi II DPR-RI pada Selasa, 8 Juli 2025 lalu, yang membahas status Sofifi, menjadi sorotan berbagai kalangan.

Mendukung pernyataan Mendagri Tito dalam RDP tersebut, sekelompok masyarakat yang menamakan diri Majelis Rakyat Kota Sofifi (MARKAS) berencana menggelar aksi di Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara untuk mendorong percepatan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Sofifi.

Menanggapi rencana aksi MARKAS, Ketua DPRD Tidore, H. Ade Kama, mengimbau masyarakat agar tidak terpancing oleh isu DOB Sofifi yang saat ini tengah berkembang.

Ia juga meminta pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Maluku Utara agar menghargai posisi pemerintah kota dan DPRD Kota Tidore Kepulauan dalam menyikapi isu ini, mengingat Tidore merupakan daerah induk.

“Jangan sampai respons dari Pemprov dan DPRD Provinsi yang berlebihan justru memperkeruh situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah ini. Kedamaian di daerah ini harus kita jaga bersama,” ujar H. Ade Kama saat dihubungi via telepon, Sabtu, 11 Juli 2025.

Berdasarkan informasi yang diterima cermat dan dokumen susunan kepengurusan yang beredar luas, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Maluku Utara diketahui ikut menjadi pengurus MARKAS dan akan turut serta dalam aksi MARKAS yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 14 Juli mendatang.