Dinas Kesehatan Pulau Morotai, Maluku Utara, resmi melanjutkan kembali kerja sama pendampingan hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari).
Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) ini berlangsung di Aula Kantor Kejari Morotai, Selasa, 19 Maret 2024.
Dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Indra Nuatan bersama staf dan Kepala Dinas Kesehatan, dr Julius Giscard Kroons beserta beberapa stafnya.
“Tahun 2022 lalu kami sudah melakukan penandatangan MoU soal pendampingan hukum. Kini masa berlakunya selesai karena hanya dua tahun, maka kerja sama ini dilanjutkan lagi,” kata Julius.
Julius menuturkan, pelaksanaan MoU ini sejatinya punya manfaat baik yang dirasakan oleh pihaknya, hal itu lantaran pendampingan hukum melalui bidang perdata dan tata usaha negara sangat membantu kinerja Dinkes.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejari Pulau Morotai, Indra Nuatan menjelaskan MoU pendampingan hukum ini dilakukan apabila nantinya Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya mengalami permasalahan terkait perkara Perdata dan Tata Usaha Negara seperti pekerjaan pembangunan atau juga kegiatan pengadaan barang dan jasa.
“Terkait hal tersebut, Dinkes dapat melakukan permohonan dalam bentuk Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Pelayanan Hukum kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” tutupnya.