News  

IPM Kota Ternate Tertinggi di Malut, Pengangguran Jadi Tantangan

Upacara HUT Korpri di Halaman Kantor Wali Kota Ternate. Foto: Istimewa

Kota Ternate merupakan wilayah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi di Maluku Utara (Malut) yang kini menyentuh angka 83,01 poin.

Angka ini menempatkan Ternate di posisi tertinggi dibandingkan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Maluku Utara, sekaligus mempertahankan kategori “Sangat Tinggi” selama lima tahun berturut-turut.

“Capaian IPM kita berada jauh di atas rata-rata Provinsi Maluku Utara sebesar 72,52 dan nasional di angka 75,90,” ujar Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman dalam laporan pertanggungjawaban di Paripurna DPRD, Rabu, 4 Maret 2026.

Baca Juga:  Bobato Adat Pulau Taliabu Palang Jalan PT ADT, Tuntut Ganti Rugi Dampak Lingkungan

Tauhid menuturkan, peningkatan ini didorong oleh membaiknya tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat yang meliputi angka harapan hidup (AHH) saat lahir mencapai 73,36 tahun, naik 0,49 tahun dari tahun sebelumnya.

Kemudian Pengetahuan: Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 15,93 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat menjadi 12,09 tahun.

Terkahir, Standar Hidup Layak: Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan mencapai Rp14,94 juta per tahun, meningkat Rp214 ribu dibandingkan tahun 2024.

Baca Juga:  Husain Syah dan Asrul Rasyid Dijadwalkan Tiba di Ternate Rabu Besok, Siap Disambut Ribuan Warga

Dari sisi ekonomi, Kota Ternate mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,50 persen pada tahun 2025 dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan mencapai Rp9,41 triliun.

Meskipun angka ini melambat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 8,85 persen, Tauhid menegaskan bahwa ekonomi Ternate tetap resilien di tengah kebijakan efisiensi fiskal.

Sektor perdagangan menjadi motor utama dengan pertumbuhan 12,16 persen, disusul jasa keuangan (9,97 persen), serta transportasi dan pergudangan (9,57 persen).

Baca Juga:  Gandeng OKP dan Cipayung Plus, Polres Sula Bagi-bagi Takjil Ramadan

PDRB per kapita atas dasar harga konstan juga naik 5,34 persen menjadi Rp43,41 juta, sementara atas dasar harga berlaku mencapai Rp76,45 juta.

Namun, di balik pertumbuhan ini, Ternate mencatat inflasi tahunan sebesar 1,91 persen. Lonjakan harga terutama terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (8,63 persen) serta perumahan, air, dan listrik (5,18 persen). Sebaliknya, sektor pendidikan justru mengalami deflasi signifikan sebesar 16,97 persen.

Meski mencatatkan banyak rapor hijau, Tauhid Soleman secara terbuka mengakui adanya kenaikan pada indikator pengangguran dan kemiskinan.

Baca Juga:  Tukang Bentor di Morotai Akui Penghasilan Menurun saat Ramadan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik dari 6,42 persen menjadi 6,92 persen. Sementara persentase penduduk miskin mengalami kenaikan tipis dari 3,14 persen menjadi 3,34 persen.

Ia menjelaskan bahwa bertambahnya angkatan kerja baru dari lulusan pendidikan menengah dan tinggi menjadi salah satu faktor penentu kenaikan angka pengangguran.

“Ini adalah agenda strategis yang memerlukan sinergi dengan DPRD untuk memastikan kebijakan fiskal ke depan lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor produktif,” tegasnya.

Baca Juga:  Pemprov Malut Sebut Aktivitas Galian C di Malifut, Halmahera Utara Ilegal

Sementara dalam aspek keuangan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp926,8 miliar atau 83,12 persen dari target Rp1,11 triliun. Sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp925,4 miliar (83,07 persen), yang terdiri dari belanja operasional, modal, dan belanja tidak terduga.

Tahun 2025 juga menjadi tonggak awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan fokus pada agenda “Pelestarian Cagar Budaya, Mitigasi Kebencanaan, dan Pembangunan Ruang Kota yang Mandiri dan Berkeadilan”.

Sebagai penutup, dirinya memamerkan 17 penghargaan nasional yang diraih sepanjang 2025, termasuk Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 berturut-turut, Paritrana Award, hingga apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencegahan korupsi.

Baca Juga:  Panwaslu Weda Timur Monitoring Pendistribusian Logistik Pemilu 2024

“Dokumen LKPJ ini selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kota Ternate untuk diberikan rekomendasi sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah ke depan,” tandasnya.

Penulis: Eko PujiantoEditor: Rian Hidayat