Dalam rangka memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melakukan kunjungan resmi ke Negeri Jiran pada 28 April hingga 1 Mei 2025.
Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menjelaskan bahwa kunjungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (IBAS), dengan tujuan menjaga dan meningkatkan hubungan kerja sama di bidang ekonomi dan politik antara kedua negara, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk merawat dan meningkatkan hubungan kerja sama dalam bidang ekonomi dan politik antara dua negara serumpun, khususnya di tengah tekanan global yang terus berubah dari waktu ke waktu,” ujar Firman saat dikonfirmasi.
Selama empat hari kunjungan, Edhie Baskoro Yudhoyono yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, didampingi oleh sejumlah anggota MPR RI, yakni Firman Soebagyo (Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar), Rinto Subekti (Demokrat), dr. Hj. Cellica Nurrachadiana (Demokrat), Drs. Achmad, M.Si (Demokrat), Hj. Indun Anisa, MA (PKB), dan Ujang Bey, S.IP, M.IP (NasDem).
Delegasi MPR RI diterima langsung oleh Ketua Parlemen Malaysia, setelah sebelumnya juga disambut oleh Duta Besar RI di Kuala Lumpur dan Menteri Komunikasi Digital Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, seperti perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), penyelundupan narkoba, serta berbagai tantangan regional lainnya.
“Kami membahas berbagai isu, termasuk permasalahan PMI yang jumlahnya sudah mencapai 675 ribu orang di berbagai sektor di Malaysia, serta isu narkoba, karena Malaysia merupakan salah satu negara transit,” kata Firman.
Ia menambahkan bahwa kunjungan ini memberikan dampak positif, karena turut membahas isu-isu global lain seperti ekonomi, politik, hukum, sosial-budaya, hingga teknologi digital yang menjadi tantangan ke depan.
Selain itu, Firman juga menyampaikan beberapa isu strategis yang berkaitan dengan tugas Komisi IV DPR RI, antara lain kelapa sawit, illegal logging, illegal fishing, serta pembahasan sejumlah undang-undang, khususnya terkait perlindungan tenaga kerja migran.