Nikelnya Mendunia, Jalannya Masih Bertanya

Oleh: Risval Tri Budiyanto,ST.MT*

Ada sebuah pemandangan yang mungkin sudah terlalu biasa bagi kita. Di satu sisi, kita melihat kapal-kapal besar bergerak membawa hasil bumi Maluku Utara. Di kawasan tertentu, aktivitas industri tumbuh dengan cepat. Investasi datang dalam jumlah besar. Alat-alat berat bekerja siang dan malam. Nama Maluku Utara semakin sering muncul dalam berita ekonomi nasional dan bahkan dalam percakapan industri dunia.

Di sisi lain, ketika kita bergerak sedikit menjauh dari pusat-pusat pertumbuhan itu, wajah pembangunan bisa berubah:

Ada jalan yang masih belum memadai. Ada wilayah yang belum mudah dijangkau. Ada masyarakat yang harus menyeberangi laut untuk mendapatkan pelayanan. Ada pulau-pulau yang jaraknya terasa lebih jauh bukan hanya karena laut, tetapi karena biaya untuk menghadirkan negara ke sana.

Kontras itu menarik untuk direnungkan; Bagaimana mungkin sebuah daerah memiliki kekayaan yang begitu besar, tetapi masih memiliki pekerjaan rumah infrastruktur yang begitu panjang?

Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan siapa pun. Justru karena kita mencintai daerah ini, pertanyaan itu perlu diajukan dengan kepala dingin. Sebab kemerdekaan seharusnya bukan hanya memberi kita hak untuk mengelola kekayaan, tetapi juga kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan secara adil.

Dan, pada usia 81 tahun Indonesia merdeka, mungkin sudah waktunya kita melihat persoalan ini bukan sekadar dari sisi angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sisi keadilan pembangunan.

Tanah yang Kaya, Pulau-Pulau yang menunggu Maluku Utara bukan daerah yang miskin sumber daya. Justru sebaliknya. Tanahnya menyimpan kekayaan yang sangat penting bagi dunia.

Nikel dari Halmahera dan Obi telah menjadi bagian dari rantai industri global. Weda Bay dikenal sebagai salah satu tambang nikel dengan produksi terbesar di dunia. Hilirisasi berkembang. Kawasan industri tumbuh. Investasi mengalir.

Nikel yang dahulu mungkin hanya dipandang sebagai mineral di bawah tanah, kini menjadi bagian dari cerita besar tentang industri baterai, kendaraan listrik, dan transisi energi dunia. Nama Maluku Utara pun ikut terangkat.

Kita tentu bangga. Tetapi di tengah kebanggaan itu, ada satu kalimat yang mungkin terdengar sederhana: Nikelnya mendunia, jalannya masih bertanya. Sedikit jenaka, tetapi sebenarnya menyimpan persoalan yang serius. Sebab kekayaan alam dan kualitas infrastruktur ternyata tidak selalu berjalan dalam kecepatan yang sama.

Kawasan industri dapat tumbuh dalam hitungan tahun. Tetapi membuka konektivitas sebuah pulau bisa membutuhkan waktu, biaya, dan kesabaran yang jauh lebih panjang. Investasi dapat bergerak sangat cepat.

Tetapi pembangunan pelayanan publik sering harus menunggu kemampuan fiskal. Di situlah kesenjangan antara kecepatan pertumbuhan ekonomi dan kecepatan pemerataan pembangunan mulai terlihat. Kita bukan hanya berbicara tentang Jalan ketika berbicara tentang infrastruktur, kita sering membayangkan jalan yang mulus atau jembatan yang kokoh.

Padahal bagi Maluku Utara, persoalannya jauh lebih luas. Kita berbicara tentang laut. Tentang kapal. Tentang pelabuhan. Tentang cuaca. Tentang jarak antarpulau. Tentang biaya logistik.

Tentang bagaimana seorang guru bisa mencapai sekolahnya. Bagaimana tenaga kesehatan mencapai pasien. Bagaimana petani dan nelayan membawa hasil produksinya. Bagaimana material pembangunan dikirim. Dan bagaimana pemerintah dapat mengirim bantuan ketika bencana terjadi.

Di provinsi kepulauan, jarak geografis berubah menjadi biaya pembangunan. Membangun satu sekolah tidak berhenti pada biaya gedung. Materialnya harus dikirim. Membangun jalan tidak hanya berbicara tentang aspal. Alat beratnya harus sampai. Membangun puskesmas tidak hanya tentang bangunan. Tenaga kesehatan dan obat-obatan harus tersedia.

Bahkan ketika negara hendak memberikan pelayanan yang sederhana, negara kadang harus terlebih dahulu menyeberangi laut. Itulah sebabnya pembangunan di wilayah kepulauan membutuhkan pembiayaan yang secara struktural lebih besar. Dan kenyataan ini semestinya menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan fiskal.

John Rawls dan Sebuah Cara Melihat Keadilan

Di sinilah pemikiran filsuf politik Amerika, John Rawls, menjadi relevan. Dalam bukunya yang terkenal, A Theory of Justice (1971), Rawls memperkenalkan gagasan “justice as fairness”, atau keadilan sebagai kewajaran.

Salah satu gagasan pentingnya adalah bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang memperoleh sesuatu dalam jumlah yang sama.

Rawls bahkan mengembangkan apa yang dikenal sebagai Difference Principle: ketimpangan dapat dibenarkan apabila pengaturannya memberikan manfaat bagi mereka yang berada dalam posisi paling kurang menguntungkan.

Jika gagasan ini kita bawa ke dalam pembangunan daerah, maka ada sebuah pelajaran sederhana: Perlakuan yang sama belum tentu menghasilkan keadilan.

Bayangkan dua daerah mendapatkan anggaran pembangunan dengan jumlah yang sama. Daerah pertama berada di daratan yang seluruh wilayahnya terhubung jalan.

Daerah kedua terdiri dari pulau-pulau yang harus menggunakan kapal untuk membawa material, tenaga, peralatan, dan pelayanan.

Apakah anggaran yang sama akan menghasilkan kemampuan pembangunan yang sama?

Belum tentu.

Justru bisa sangat berbeda.

Karena itu, keadilan fiskal bukan sekadar pertanyaan tentang: “Berapa besar anggarannya?”

Tetapi juga: “Berapa biaya yang diperlukan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang layak?”

Pertanyaan kedua inilah yang sering kali hilang ketika kita hanya melihat angka. APBD dan Kenyataan yang Harus Dihadapi APBD Maluku Utara 2026 berada pada kisaran Rp2,8 triliun.

Angka tersebut harus menjawab kebutuhan sebuah provinsi kepulauan dengan tantangan konektivitas yang tidak sederhana. Pada saat yang sama, pemerintah daerah harus membiayai pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kebencanaan, pemerintahan, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

Dan ruang fiskal itu semakin terasa ketika transfer dari pemerintah pusat mengalami tekanan.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bahkan secara terbuka pernah menggambarkan kondisi fiskal tersebut.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada Juni 2026, ia menyampaikan:

“Kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun.”

Kalimat itu cukup sederhana. Tetapi di baliknya terdapat persoalan yang tidak sederhana.

Ketika ruang fiskal semakin sempit, pemerintah harus membuat pilihan. Bahkan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menyesuaikan kemampuan anggaran.

Artinya, pemerintah daerah pun berada dalam situasi harus menghitung ulang hampir setiap kebutuhan. Sementara kebutuhan pembangunan tidak pernah berhenti. Jalan tetap harus dibangun. Pelabuhan tetap harus diperbaiki. Sekolah tetap membutuhkan perhatian. Rumah sakit tetap harus berjalan. Masyarakat tetap membutuhkan pelayanan.

Dan pulau-pulau yang jauh tetap menunggu kehadiran negara. Di sinilah kita melihat bahwa persoalan fiskal bukan hanya persoalan angka dalam APBD. Ia adalah persoalan tentang seberapa jauh pemerintah mampu menghadirkan pelayanan kepada rakyat.

Ironi di Tengah Kekayaan

Barangkali inilah bagian yang paling menarik untuk direnungkan. Maluku Utara memiliki sesuatu yang dicari dunia. Nikel kita menjadi bagian dari industri global. Investasi besar masuk. Kawasan industri berkembang.

Namun pada saat yang sama, pemerintah daerah masih harus berhadapan dengan keterbatasan anggaran untuk membangun kebutuhan dasar masyarakat. Ini bukan berarti kekayaan alam harus seluruhnya masuk ke kas daerah. Tentu persoalannya jauh lebih kompleks.

Pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari sistem ekonomi dan fiskal nasional. Tetapi tetap ada pertanyaan yang layak diajukan:

Ketika sebuah daerah memberikan kontribusi strategis bagi perekonomian nasional, apakah kapasitas pembangunannya juga sudah mendapatkan perhatian yang sebanding dengan tantangan yang dihadapinya?

Pertanyaan ini bukan tentang meminta perlakuan istimewa. Ini tentang memastikan keadilan. Sebab daerah penghasil tidak semestinya hanya dikenal ketika berbicara tentang produksi.

Ia juga harus dibicarakan ketika berbicara tentang kualitas manusia, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan masa depan masyarakatnya.

PSN dan Harapan agar Kemajuan Tidak Berhenti di Pagar

Kita tidak boleh melihat Proyek Strategis Nasional sebagai sesuatu yang harus dipertentangkan dengan pembangunan daerah. Justru sebaliknya.

Kita harus berharap bahwa proyek-proyek besar menjadi lokomotif pembangunan daerah. Ketika kawasan industri berkembang, masyarakat sekitar harus memperoleh peluang. Ketika jalan industri dibangun, konektivitas masyarakat sekitarnya idealnya ikut membaik.

Ketika pelabuhan berkembang, ekonomi lokal semestinya ikut bergerak. Ketika tenaga kerja dibutuhkan, pendidikan dan pelatihan masyarakat lokal harus ikut diperkuat. Ketika investasi tumbuh, UMKM lokal harus memperoleh ruang.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak berhenti di dalam pagar kawasan industri. Ia mengalir ke luar. Menjadi jalan. Menjadi sekolah. Menjadi pekerjaan. Menjadi usaha. Menjadi keterampilan. Menjadi kesempatan.

Jangan sampai kita menciptakan oase kemajuan di tengah wilayah yang masih berjuang mengejar ketertinggalan. Sederhananya:

Jangan hanya membangun rumah yang megah, tetapi lupa membangun jalan menuju rumah tersebut. Rumah itu mungkin menjadi kebanggaan. Tetapi jalan menuju rumah itulah yang membuat masyarakat sekitar dapat ikut menikmati kemajuan. Karena Pertumbuhan Bukan Tujuan Akhir

Amartya Sen, melalui gagasan capability approach, mengingatkan bahwa pembangunan tidak cukup diukur dari bertambahnya pendapatan atau besarnya ekonomi. Pembangunan seharusnya memperluas kemampuan manusia.

Maka, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara seharusnya membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam hidupnya. Anak-anak memiliki pendidikan yang lebih baik. Masyarakat memiliki akses kesehatan. Nelayan memiliki pasar. Petani memiliki konektivitas. Pemuda memiliki pekerjaan. Pengusaha lokal memiliki peluang. Dan masyarakat di pulau-pulau memiliki akses yang lebih baik terhadap negara.

Jika semua itu terjadi, barulah pertumbuhan ekonomi memiliki makna yang lebih dalam. Sebab angka pertumbuhan tidak berjalan sendiri. Di belakang setiap angka seharusnya ada kehidupan manusia yang berubah. Mungkin Ini yang Harus Kita Bicarakan di Hari Kemerdekaan pada usia 81 tahun Indonesia merdeka, kita tidak sedang kekurangan alasan untuk bangga; Indonesia tumbuh. Investasi berkembang. Industri bergerak. Hilirisasi berjalan. Dan Maluku Utara menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan itu.

Tetapi kemerdekaan juga mengajarkan kita untuk tidak berhenti pada rasa bangga. Kemerdekaan memberi kita keberanian untuk bertanya. Apakah anak yang tinggal di pulau kecil memiliki kesempatan yang sama dengan anak yang tinggal di pusat kota? Apakah masyarakat di wilayah terpencil memiliki akses pelayanan yang layak?

Apakah pertumbuhan industri di sekitar mereka juga membuka jalan menuju kesejahteraan? Apakah kekayaan yang diambil dari tanah mereka ikut memperbesar kesempatan hidup mereka? Dan yang paling sederhana: Apakah pembangunan sudah sampai kepada mereka?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak harus disampaikan dengan kemarahan. Tidak pula dengan menyalahkan. Ia cukup menjadi bahan perenungan bersama. Sebab membangun sebuah provinsi kepulauan memang tidak mudah. Mengelola daerah dengan ruang fiskal terbatas juga tidak mudah.

Menghubungkan pulau-pulau bukan pekerjaan sehari semalam. Dan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelayanan publik, serta kemampuan anggaran adalah pekerjaan yang membutuhkan kebijakan, kesabaran, dan keberanian.

Karena itu, kritik terhadap pembangunan seharusnya bukan berarti menolak pembangunan. Justru kritik yang sehat adalah cara kita memastikan pembangunan berjalan ke arah yang semakin baik.

Pada Akhirnya, Kita Kembali kepada jarak dan Laut. Mungkin ada sesuatu yang sederhana tetapi dalam dari semua pembicaraan ini. Maluku Utara adalah tanah yang kaya. Kita memiliki nikel yang dibutuhkan dunia. Kita memiliki laut yang luas. Kita memiliki sumber daya alam. Kita memiliki kawasan industri. Kita memiliki posisi strategis.

Tetapi kita juga memiliki pulau-pulau yang harus dihubungkan. Masyarakat yang harus dilayani. Anak-anak yang harus diberi kesempatan. Dan masa depan yang harus dibangun. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak seharusnya berhenti pada seberapa besar investasi yang masuk atau seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi.

Ukuran yang lebih manusiawi adalah: Seberapa jauh kehidupan masyarakat berubah karena pertumbuhan itu.

Jika nikel Maluku Utara mampu membantu menggerakkan industri dunia, maka semoga suatu hari nanti kita juga dapat melihat jalan-jalan daerah bergerak lebih cepat. Jalan daerah mampu mangaplikasikan teknologi jalan beton yang memang mahal diawal investasi namun panjang dalam umur rencananya.

Jika kawasan industri mampu membangun fasilitas modern, semoga masyarakat di sekitarnya juga semakin mudah memperoleh pendidikan dan kesehatan.

Jika investasi mampu menyeberangi lautan untuk datang ke Maluku Utara, semoga pembangunan pelayanan publik juga memiliki kemampuan yang sama untuk menyeberangi laut menuju masyarakat.

Dan jika kekayaan bumi Maluku Utara telah menjadi bagian dari masa depan dunia, semoga masa depan masyarakat Maluku Utara juga ikut menjadi lebih baik karenanya.

Barangkali, inilah inti dari pembangunan yang berkeadilan. Bukan membuat semua daerah menjadi sama. Tetapi memastikan setiap daerah, dengan segala perbedaan geografis dan tantangannya, memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh.

Maka pada akhirnya, kita kembali pada kalimat yang sejak awal terdengar sederhana: Nikelnya mendunia, jalannya masih bertanya. Semoga pertanyaan itu tidak selamanya menjadi pertanyaan.

Semoga suatu hari nanti, ketika kita melihat kapal-kapal membawa kekayaan Maluku Utara menuju dunia, kita juga melihat kapal-kapal membawa pembangunan menuju pulau-pulau yang selama ini menunggu.

Semoga ketika kita berbicara tentang Maluku Utara sebagai salah satu pusat industri nikel dunia, kita juga dapat berbicara tentang sekolah-sekolah yang semakin baik, rumah sakit yang semakin mudah dijangkau, pelabuhan yang semakin kuat, jalan yang semakin terbuka, UMKM yang semakin tumbuh, dan masyarakat yang semakin sejahtera.

Sebab kemajuan yang sejati bukan ketika satu kawasan tumbuh sangat tinggi, melainkan ketika pertumbuhan itu mampu menarik masyarakat di sekitarnya untuk tumbuh bersama.

Dan mungkin, itulah bentuk kemerdekaan yang paling indah:

ketika kekayaan tidak hanya keluar dari tanah, tetapi juga melahirkan kesempatan; ketika investasi tidak hanya datang membawa modal, tetapi juga meninggalkan masa depan; dan ketika pembangunan tidak hanya terlihat megah dari kejauhan, tetapi terasa nyata dalam kehidupan masyarakat.

Pada usia 81 tahun Republik Indonesia, kiranya refleksi ini tidak dipandang sebagai keluhan, melainkan sebagai bagian kecil dari kecintaan kepada daerah dan negeri ini.

Kita tidak sedang meminta belas kasihan. Kita sedang berharap agar pembangunan terus disempurnakan. Agar kebijakan semakin adil. Agar investasi semakin memberi manfaat.

Agar pemerintah semakin kuat. Dan agar masyarakat semakin sejahtera. Sebab Maluku Utara bukan sekadar tempat di mana kekayaan Indonesia berada.

Maluku Utara adalah rumah bagi rakyat yang juga berhak merasakan kemajuan Indonesia. Dan apabila suatu hari nanti jalan terakhir telah tersambung, pelabuhan semakin mudah dijangkau, sekolah semakin dekat, pelayanan kesehatan semakin cepat, dan masyarakat di pulau-pulau kecil merasakan manfaat pertumbuhan yang hari ini kita banggakan, mungkin saat itulah kita dapat berkata dengan tenang:

kemerdekaan bukan hanya telah sampai di Maluku Utara—tetapi telah benar-benar dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara.

Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia.

Merdeka bangsanya.
Maju daerahnya.
Adil pembangunannya.
Sejahtera rakyatnya.
Indonesia berdaulat adil dan makmur.
—

*Penulis saat ini bermukim di Ternate.