News  

Pemkot Ternate Anggarkan 13 Miliar untuk Dermaga Sulamadaha-Hiri di 2024

Anggaran tersebut akan diakomodir di APBD Kota Ternate tahun 2024

Dermaga penyeberangan Sulamadaha-Pulau Hiri di Kota Ternate, Maluku Utara. Foto: Istimewa

Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara menyebut tengah menyiapkan anggaran lanjutan pembangunan Dermaga Penyeberangan Sulamadaha-Pulau Hiri sebesar Rp13 miliar.

Anggaran ini akan diakomodir pada APBD Induk Kota Ternate di tahun 2024 mendatang.

Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, anggaran ini juga diperuntukkan bagi fasilitas pendukung yang ada di area dermaga.

“Tahun depan itu akan ada 13 Miliar anggaran untuk penyelesaian dermaga kemudian, sekaligus inclaud beberapa prasarana pendukung seperti ruang tunggu, kamar mandi, penerangan jalan umum,” terang Rizal, Senin, 16 Oktober 2023.

Ia bilang, skema pembangunan yang saat ini dilakukan mengalami perubahan di mana awalnya menggunakan plan 2 diubah ke plan 1 yang berkonsekuensi harus adanya penambahan anggaran.

“Kemarin teman-teman dari Hiri berdiskusi di Bapelidbangda, mereka berkeinginan untuk kembali ke plen 1 yang sudah pasti akan berkonsekuensi pada anggaran, karena melihat APBD induk 2023 itu hanya 2.2 milar sekian untuk plen 2,” ujar Rizal.

Usulan perubahan tersebut, menurut dia, sangat masuk akal dan rasional mengingat adanya risiko arus dan gelombang tinggi di bulan-bulan tertentu.

“Ketika kemarin teman-teman hiri mengatakan bahwa kalau pakai plen 2 akan sangat beresiko karena ada arus ombak ulangan yang cukup besar di bulan-bulan tertentu, menurut saya itu masuk akal dan rasional,” katanya.

“Sehingga kita harus kembali ke plen 1, saya pikir itu satu hal yang harus menjadi perhatian dan Pemkot sudah meresponsnya,” sambung Rizal.

Terkait anggaran tambahan kelanjutan yang tidak masuk dalam APBD-P 2023, Rizal menjelaskan hal itu lantaran saat ini pengerjaan untuk anggaran APBD induk 2023 masih berjalan.

Kalaupun masuk, lanjut Dia, dengan waktu yang sangat yang tersisa dua bulan ini tentu sangat mepet dan tidak memungkinkan untuk dimasukkan.

Baca Juga:  Kena OTT KPK, Gubernur AGK Ternyata Punya Kekayaan Rp 6,4 Miliar

“Yang di induk saja sementara ini sedang dikerjakan, sementara APBD-P 2023 yang saat ini dibicarakan masih di provinsi untuk dievaluasi, belum lagi ke Kemendagri dengan sisa bulan di tahun ini November dan Desember akan sangat berisiko dengan memperhatikan kondisi induk yang saat ini masih berproses juga di lapangan,” jelas Rizal.

“Saya pikir itu hal-hal normatif yang perlu untuk di pertimbangkan, jadi lebih aman dan baiknya itu di 2024 agar mengurangi resiko yang ada,” pungkasnya.

——–

Penulis: Muhammad Ilham Yahya

Editor: Rian Hidayat Husni