Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memastikan rencana pengembangan proyek panas bumi (geothermal) di kawasan Telaga Rano, Halmahera Barat, terus berjalan sesuai tahapan. Sarbin mengaku optimistis proyek tersebut segera memasuki tahap operasional setelah seluruh proses yang dibutuhkan rampung.
Hal itu disampaikan Sarbin dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi pengembangan panas bumi WKP Telaga Rano, pada Rabu, 22 Juli 2026 di Kota Ternate.
“Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa beroperasi. Yang terpenting sekarang kita mengajak semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat maupun kalangan akademisi untuk bersama-sama menyediakan ruang yang baik bagi investor,” kata Sarbin.
Meski membuka ruang investasi, Sarbin menegaskan pemerintah daerah meminta investor tetap mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, menjaga kelestarian lingkungan, serta menghormati masyarakat Maluku Utara.
“Investor juga harus memperhatikan regulasi, lingkungan dan masyarakat Maluku Utara, sehingga setiap kehadiran investasi benar-benar memberikan manfaat bagi daerah,” ujarnya.
Menurut Sarbin, munculnya penolakan maupun kekhawatiran masyarakat terhadap proyek panas bumi merupakan hal yang wajar. Ia menilai kondisi tersebut lebih disebabkan karena belum meratanya informasi yang diterima masyarakat terkait mekanisme dan dampak pengembangan energi panas bumi.
Ia menjelaskan, berdasarkan paparan dalam FGD, proyek panas bumi memiliki karakteristik yang berbeda dengan aktivitas pertambangan pada umumnya. Energi panas bumi yang akan dikembangkan nantinya juga diproyeksikan untuk memasok kebutuhan listrik PT PLN.
“Setelah mendengar penjelasan tadi, saya kira memang kita membutuhkan proyek ini karena berkaitan dengan pasokan listrik untuk PLN. Nanti tentu akan kita cek langsung di lapangan agar semua informasi yang diterima benar-benar sesuai dengan fakta,” katanya.
Sarbin mengaku baru mengetahui bahwa proses pengeboran panas bumi dilakukan hingga kedalaman sekitar 2.500 meter. Dengan sistem tersebut, menurutnya, gangguan terhadap permukaan tanah dinilai jauh lebih kecil dibanding aktivitas pertambangan terbuka.
“Kalau penjelasannya seperti itu, berarti permukaan lingkungan tidak banyak terganggu. Berbeda dengan tambang yang mengupas permukaan. Tapi tentu nanti kita lihat langsung faktanya di lapangan,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui setiap investasi tetap memiliki dampak terhadap lingkungan. Namun, berdasarkan pengalaman pengembangan panas bumi di sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Sulawesi Utara hingga Sumatera, dampak yang ditimbulkan relatif lebih kecil.
“Kalau dibilang tidak ada dampak tentu tidak mungkin. Semua investasi pasti ada dampaknya. Tetapi dari pengalaman di beberapa daerah, dampak lingkungan panas bumi relatif paling kecil,” ujarnya.
Sarbin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan dialog apabila masih terdapat perbedaan pandangan terhadap proyek tersebut.
“Perbedaan pendapat itu hal yang biasa dalam demokrasi. Mungkin ada yang menolak karena belum mendapatkan informasi yang utuh. Karena itu sosialisasi harus terus dilakukan,” katanya.
Terkait jaminan keamanan investasi di Maluku Utara, Sarbin menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas daerah agar iklim investasi tetap kondusif.
Menurutnya, capaian Maluku Utara sebagai salah satu daerah dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar di Indonesia menjadi bukti bahwa aspek keamanan, regulasi dan tata kelola birokrasi terus dijaga.
“Kita ingin investasi di Maluku Utara aman dan nyaman. Pemerintah akan menjaga stabilitas, birokrasi harus tertib dan semua proses dilakukan secara resmi. Jangan ada praktik-praktik di luar ketentuan yang justru menghambat investasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga memahami aspirasi masyarakat adat yang masih menyuarakan berbagai kepentingan. Menurutnya, penyusunan regulasi mengenai masyarakat adat masih terus didorong agar selaras dengan ketentuan pemerintah pusat.
Selain itu, Sarbin menekankan bahwa investasi panas bumi di WKP Telaga Rano harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
“Saya sudah menyampaikan langsung kepada pihak perusahaan dan para pemegang saham bahwa masyarakat Maluku Utara harus menjadi bagian dari investasi ini. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi pemain dengan mendapatkan kesempatan kerja dan manfaat ekonomi dari investasi yang masuk,” pungkasnya.