Rasisme, Pers, dan Pesan-pesan Politik

  • Bagikan

Oleh: Nurkholis Lamaau
(Jurnalis cermat)

Dinamika demokrasi kita seakan tidak pernah berubah dari periode ke periode. Banyak komunikasi dengan beragam bahasa politik yang khas.

Dia semacam gabungan antara semangat meluap-luap, kekhawatiran, dan kecemasan yang sulit disembunyikan.

Denton dan Woodward memberikan definisi komunikasi politik sebagai diskusi murni, tentang alokasi sumber daya publik dalam mencurahkan daya pikir hingga rasa.

Definisi ini mencakup pesan politik lisan dan tertulis, tindakan komunikasi simbolis, sebagai suatu bahasa politik yang menunjukkan tidak hanya retorika, tetapi tanda-tanda dan tindakan (McNair, 1998).

Di sisi lain, bahasa politik juga merupakan ketulusan para mengabdi dengan manipulasi tingkat tinggi. Orwell secara ekstrim mengatakan bahasa politik didesain untuk mengatakan kebohongan terdengar mulia (Rai, 1990).

Dalam kondisi politik kekinian, bahasa memainkan peranan ganda sebagai alat komunikasi dan penanda identitas (Mubah, 2011).

Pernyataan Syamsul Rizal Hasdi di Kelurahan Mareku soal Oba, miras, hingga kesan diskriminsasi terhadap salah satu suku di Indonesia bukan hal baru dalam demokrasi di Tidore belakangan ini.

Pernyataan “pendatang” adalah pilihan kalimat yang kerap mencuat dari mulut kepiting–selain udang–yang tak perlu saya sebutkan di sini.

Terlepas dari itu, yang harus diwaspadai dalam politik adalah pesan-pesan kebohongan dan kejujuran. Karena keduanya cenderung berorientasi pada kekuasaan.

Oleh Hanafiah (2006) menyebut bahasa menjadi faktor penentu dukungan publik terhadap politisi di setiap level politik.

Karena dengan bahasa, politisi dapat membangun kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya, dapat juga digunakan untuk mengukur keterbukaan masyarakat terhadap politisi itu sendiri.

Internet muncul sebagai media baru bagi generasi hari ini, untuk membentuk dan mengartikulasikan wacana dengan cara yang tidak biasa.

Sikap mengagung-agungkan para pemabuk, berpihak pada ras tertentu, atau tiba-tiba peduli pada Oba, bukan hanya ekspresi kemarahan. Tapi juga refleksi terhadap masalah kehidupan sehari-hari, baik HAM, sosial, politik maupun demokrasi itu sendiri.

Perang ‘wacana’ seakan memperluas sisi lain demokrasi kita. Bukan hal baru, bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai politisi adalah membujuk para pendengar untuk percaya pada validitas dari klaim-klaim politik.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah menggunakan implikatur (maksud yang terkandung dalam suatu ujaran, tetapi kurang atau tidak dinyatakan secara langsung) dalam sebuah percakapan.

Implikatur membuat pendengar bisa memahami asumsi itu secara eksplisit. Dengan kata lain, implikatur adalah informasi tambahan yang bisa dideduksi dari sebuah informasi tertentu.

Akibatnya, pembaca kesulitan untuk mengidentifikasi. Atau kalau memungkinkan, pandangan seperti itu dapat ditolak.

Karena implikatur bisa digunakan untuk membuat orang menerima begitu saja, yang kemudian memicu perdebatan panjang.

Pers

Hakikat dari keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini tidak hanya berlaku pada satu hal, tapi semua aspek kehidupan manusia.

Namun di era ini, segala sesuatu tentu ada sisi baik dan buruknya. Istilah populernya ‘Man Behind The Gun.’ Tergantung siapa yang berada di belakang layar.

Dalam urusan politik, fakta dan data ibarat susunan puzzle. Pers hadir merangkainya menjadi sebuah kebenaran. Tapi di era Orde Media ini, rangkaian kebenaran seakan tak ada arti.

Masyarakat seakan digiring dari pilihan-pilihan yang berangkat dari tendensi politik. Atau sebagai bentuk drama yang dimainkan oleh agen goverment bertopeng Pers.

Mungkin masyarakat akan bertanya, di tahun politik 2024, ke mana jurnalisme makna berada?

Sebab representatif keterwakilan di negara yang cenderung teknokratis ini, hampir semua aspek masih berbasis aliran. Dan media-Pers cenderung hadir memetik kebutuhannya.

Deretan kalimat ‘tangguh, amanah, pantas, terpercaya, layak, lanjutkan, tuntaskan, ganti, hampir memenuhi isi media massa kita. Ini bukan persoalan sederhana. Sebab pesan dalam bahasa bukan sekadar kumpulan kata-kata.

Karena saat kata digunakan untuk tujuan representasi, ia memungkinkan setiap orang untuk membuat pesan dengan cara-cara yang sangat kuat. Sebab, media-Pers telah membentuknya.

Dua Mata Pedang

Keberagaman atau pluralitas menjadi salah satu isu paling mengemuka sejak Indonesia memasuki reformasi. Di sini, identitas, suku, ras, maupun gender mengalami penegasan.

Ibarat dua sisi mata pedang. Ia bisa menunjukkan betapa kayanya Indonesia dengan keragaman. Tapi di sisi lain, media-Pers hadir memberi penguatan pada sisi etnis, yang jika tidak disikapi secara objektif, tentu menciptakan konflik SARA.

Efek dari konflik para elite yang memilih isu SARA sebagai cara memperoleh legitimasi, mengakibatkan munculnya friksi dalam kelas masyarakat.

Oleh Samuel Phillips Huntington dalam ‘benturan peradaban’ atau clash of civilizations dijelaskan, bahwa identitas budaya dan agama seseorang akan menjadi sumber konflik utama di dunia pasca Perang Dingin.

Pada posisi ini, Tidore akan ditarik dalam polarisasi ala Kolonial dengan menggunakan politik pecah belah atau politik adu domba. Akar polemik seperti ini sangat dimengerti oleh kelompok-kelompok yang punya kehendak berkuasa.

Meminjam gagasan Geertz tentang politik primodial, adalah sebuah sentimen yang tak rasional. Hal ini seakan lahir dari pendekatan yang a-historis dan kurang tanggap terhadap dimensi struktural masyarakat.

Kesukuan, sejatinya berangkat dari protes sosial dengan dasar kepentingan politik dan ekonomi, yang semestinya dapat diidentifikasi dan dijelaskan secara objektif oleh media-Pers.

Sebab, penguatan identitas kerap memicu gesekan dan pertikaian yang berujung konflik. Disamping itu, bukankah ini justru membatasi siapa kita, siapa mereka?

Alih-alih menciptakan keberagaman, kelompok yang bisa saja merasa terancam akan memperlihatkan eksistensinya. Mereka pun merasa berhak untuk mengespresikan identitas mereka seluas-luasnya.

Tak heran jika konflik horizontal di era yang diklaim demokratis ini lebih luas dan mengigit dibanding Orde Baru. Sementara, negara seakan absen dan turut memberikan peluang konflik.

Jurnalisme, sebagai pilar demokrasi keempat, semestinya ikut mewujudkan dua sisi mata pedang keberagaman tadi.

Tapi faktanya, jurnalisme hingga tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif di Tidore seakan setengah hati dan diliputi ketidakpastian dalam mengelola keberagaman.

Padahal, perhelatan demokrasi merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya. Momentum ini akan menjadi parameter untuk mengukur prinsip demokrasi sebuah wilayah.

Di sini, rakyat di Pulau Tidore, Kayasa hingga Nuku akan menentukan masa depannya. Itu berarti, pemerintah hadir berdasarkan kepercayaan rakyat dan jurnalisme hadir mengawal kepercayaan itu.

Pendiri Harian Kompas, Jacob Oetomo, pernah memperkenalkan insight journalism atau Jurnalisme makna, dan tidak seorang pun yang mempertanyakan siapa yang berhak memberi makna?

Apakah kita percaya pada makna wartawan? Wallahualam…

  • Bagikan