Safari Politik Kerja: Graal Jalankan Peran Kunci Anggota Legislatif

Safari Politik Gagasan berlanjut pada Safari Politik Kerja, Graal Taliawo mengejawantahkan berbagai gagasannya dalam kerja-kerja politik sebagai anggota DPD-RI. Sebagai perwakilan daerah Maluku Utara di Pusat, ia berupaya menjalankan tanggung jawabnya untuk (1) mengawasi jalannya program/kebijakan Pemerintah Pusat di daerah serta (2) menghubungkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat mengenai kepentingan dan kebutuhan masyarakat Maluku Utara.

Fungsi pengawasan

Naturnya sebagai checks and balances (baca: pengawas dan penyeimbang), anggota legislatif melakukan pengawasan atas kinerja lembaga eksekutif. Anggota DPD-RI dari Maluku Utara ini berfokus mengawasi implementasi program/kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat (sesuai bidang/ruang lingkup kerja Komite II DPD-RI) di Maluku Utara. “Ada anggaran yang dikelola setiap tahun oleh lembaga eksekutif. Pengalokasiannya perlu diawasi, termasuk sejauh mana pemanfaatannya dilanjutkan Pemerintah Daerah. Jika tidak diawasi, sangat mungkin akan jatuh pada pelaksanaan yang menyimpang, menindas, dan koruptif,” jelasnya.

Selain itu, melalui turun lapangan, Graal juga menyerap berbagai aspirasi warga dan mitra kerja vertikal di daerah terkait hal tersebut. Tak jarang ia turun langsung untuk melihat dan mengecek program yang bersifat fisik.

Seperti ketika kunjungan pengawasan di Halmahera Utara pada Maret 2025 lalu. Ia mengecek Sentra Industri Kecil dan Menengah yang merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Kabupaten. Tapi disayangkan, hampir secara keseluruhan kondisi bangunan rusak dan tidak berfungsi.

“Padahal, ini adalah sarana bagi warga untuk memperoleh pendampingan dan pelatihan dalam mengolah komoditas sekitar (baik pertanian, perikanan, maupun lainnya) menjadi produk olahan tertentu yang bernilai ekonomi tinggi,” ungkap doktor ilmu politik ini, Selasa 10 Juni 2025, melalui rilis resmi.

Catatan warga/mitra kerja vertikal di daerah dan pengamatan langsung yang kita lakukan tidak berhenti sebatas di buku catatannya. Tambah Dr. Graal, “Kita tindak lanjuti (termasuk evaluasi) ke kementerian terkait, lalu setelahnya ke direktorat jenderal yang bersangkutan. Bisa dilakukan ketika rapat kerja atau kitong sambangi ke Kantor Kementerian langsung.”

Fungsi representasi daerah

Laki-laki kelahiran Wayaua, Bacan ini juga memainkan perannya sebagai representasi daerah. Ia menghubungkan dan menjadi jembatan bagi Pemerintah Daerah untuk bisa mengakses program Pemerintah Pusat (kementerian) yang relevan dengan permasalahan di Maluku Utara. Sebagai representasi daerah di Pusat, ia selalu berkenan dan terbuka menghubungkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Dalam berbagai kesempatan terpisah, Dr. Graal diskusi dengan para Menteri dan menyuarakan gagasannya. Kemudian dilanjutkan berjumpa dengan para direktur jenderal kementerian terkait untuk diskusi teknis.

Setiap pertemuan dengan kementerian, pegiat Politik Gagasan ini selalu sampaikan, “Poin utamanya tolong ingat masyarakat Maluku Utara yang juga membutuhkan akses program-program Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Ketika Bapak/Ibu menyusun program, mohon selalu teringat kami, masyarakat Maluku Utara.”

Apa gagasan yang disampaikan?

“Setiap jumpa mitra, saya selalu membawa berlembar-lembar catatan. Catatan ini adalah suara warga hasil kunjungan pengawasan ke desa-desa di Maluku Utara selama ini. Saya sampaikan dan meminta atensi untuk pihak kementerian terlibat menyelesaikan sesuai program-program kementerian yang relevan,” ujar Dr. Graal.

Anggota Komite II DPD-RI ini tetap komitmen dan konsekuen menyuarakan agenda kerjanya yang disampaikan ketika pencalonan DPD. Ia meminta adanya dukungan hilirisasi sektor perikanan dan pertanian/perkebunan di Maluku Utara berbasis skala rumah tangga (IKM/UMKM/koperasi). Ia menekankan bahwa bukan dalam skala industri besar. Tujuannya, supaya warga bisa mandiri dan berdaya baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya dengan sumber daya alam berkelanjutan yang ada di sekitar.

Ia menyadari nelayan dan petani adalah profesi mayoritas masyarakat Maluku Utara sejak dulu. Ini adalah profesi dari kebudayaan yang sudah terbentuk lama. Maka itu, menurutnya, membangun Maluku Utara berarti membangun kapasitas nelayan dan petaninya supaya andal dan berkualitas. Pembangunan yang sesuai konteks dan tidak mencerabut masyarakat dari akar budaya dan sosialnya.

Graal sangat memahami bahwa di tengah masifnya aktivitas pertambangan, masyarakat Maluku Utara perlu didukung untuk mengelola sumber daya alam berkelanjutan yang ada di sekitar, termasuk perkebunan/pertanian. Supaya mereka bisa menjadikan sektor ini sebagai sandaran hidup dan masa depan.

Pemerintah Daerah perlu proaktif

Pemerintah Pusat sudah membuka pintu lebar. Kini saatnya Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) perlu proaktif sampaikan proposal sesuai kebutuhan masyarakat Maluku Utara untuk mengakses program-program kementerian. “Selama diskusi dengan para mitra kementerian, respons mereka begitu positif dan memaparkan berbagai program potensial untuk Maluku Utara. Giliran Pemda yang perlu serius menjemput bola,” tegas Dr. Graal.

Anggota DPD-RI dari daerah pemilihan Maluku Utara ini menekankan, “Mekanisme birokrasi daerah (struktural) mesti jalan dan bekerja. Saya sebagai anggota legislatif tidak bisa potong jalur langsung ke Pemerintah Pusat membawa-bawa proposal permohonan daerah. Itu bukan fungsi anggota legislatif.”

Ia juga berpesan bahwa kerja-kerja kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sangat diperlukan supaya penyelesaian masalah bisa dilakukan secara terarah dan komprehensif bagi keseluruhan Maluku Utara. Ketika Gubernur mengunjungi kementerian-kementerian di Jakarta, baiknya membawa serta para Bupati/Walikota atau kepala dinas kabupaten. “Para Bupati dan Kepala Dinas Kabupaten memiliki data riil yang kontekstual dengan masyarakat. Kabupatenlah yang memiliki penduduk dalam tatanan pemerintahan, yang berarti memiliki sumber data dan lebih mengetahui masalah,” tutup. Graal. (RLS)