Oleh: M Fauzi Ngongano
(Mahasiswa aktif Universitas Pasifik Pulau Morotai)
DALAM kehidupan sosial, konflik kerap dipahami sebagai benturan kepentingan yang tak terhindarkan. Ia muncul dari perbedaan cara pandang, kepentingan, hingga posisi sosial dalam masyarakat. Namun, dalam banyak kasus, konflik tidak berhenti sebagai realitas objektif semata.
Ia sering kali berkembang menjadi sebuah “panggung”, tempat di mana berbagai aktor
memainkan peran, menyampaikan pesan, dan membentuk persepsi publik.
Fenomena ini tampak jelas dalam polemik kebijakan pemerintah daerah yang
mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) membayar iuran untuk penggunaan fasilitas gym milik pemerintah. Jika dibaca secara administratif, kebijakan ini sesungguhnya memiliki dasar
rasional, yakni sebagai bentuk efisiensi anggaran daerah.
Pemerintah berupaya mengurangi
beban pembiayaan operasional fasilitas publik dengan cara mengalihkan sebagian tanggung jawab kepada pengguna langsung, dalam hal ini ASN. Namun, persoalan mulai muncul ketika kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar “mengapa efisiensi anggaran harus dibebankan kepada ASN?” Di titik ini, kebijakan yang semula dimaksudkan sebagai langkah teknokratis berubah menjadi isu publik yang memicu
reaksi luas.
Banyak pihak melihat adanya ketidakseimbangan antara tujuan efisiensi dan beban yang ditanggung oleh kelompok tertentu. Reaksi pun bermunculan dari berbagai kalangan aktivis, akademisi, hingga politisi. Mereka menyuarakan kritik dengan berbagai argumen, mulai dari aspek keadilan hingga potensi penyimpangan kebijakan.
Namun, jika kita berhenti hanya pada isi kritik, kita mungkin kehilangan dimensi lain yang tidak kalah penting, yakni cara kritik itu disampaikan. Erving Goffman misalnya, menganggap kehidupan sosial dapat dipahami sebagai panggung pertunjukan. Setiap individu atau kelompok tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi
juga menampilkan diri melalui gestur, bahasa, dan simbol tertentu. Apa yang terlihat di permukaan sering kali merupakan “front stage”, sementara motif yang lebih dalam berada di “back stage”.
Dalam perspektifnya, terdapat “front stage” (panggung depan) dan “back stage”
(panggung belakang). Di panggung depan, individu menampilkan citra yang ingin dilihat orang lain, sementara di panggung belakang, ia menyembunyikan realitas yang sebenarnya. Dengan menggunakan sudut pandang ini, kritik dari para aktor publik terhadap kebijakan tersebut tidak sepenuhnya bisa dibaca sebagai ekspresi murni kepedulian.
Ada kemungkinan bahwa kritik tersebut juga mengandung maksud terselubung, seperti membangun citra diri, memperkuat posisi politik, atau menarik simpati publik. Gestur penolakan, pilihan kata yang tajam, hingga cara tampil di ruang publik menjadi bagian dari strategi untuk memengaruhi
persepsi.
Dengan kata lain, konflik yang terjadi bukan hanya tentang kebijakan itu sendiri, tetapi
juga tentang pertarungan makna dan citra. Pemerintah tampil dengan narasi efisiensi dan rasionalitas anggaran, sementara para pengkritik tampil dengan narasi keberpihakan dan keadilan. Keduanya memainkan peran di hadapan publik, dan masing-masing berusaha memenangkan legitimasi.
Hal ini tidak berarti bahwa salah satu pihak sepenuhnya benar atau salah. Justru, yang
perlu disadari adalah bahwa dalam ruang publik, kebijakan dan reaksi terhadapnya sama-sama memiliki dimensi performatif. Kebijakan bukan hanya keputusan teknis, melainkan juga pesan politik. Demikian pula, kritik bukan hanya respons, tetapi juga representasi diri.
Sehingga tulisan ini hanya ingin menegaskan bahwa untuk memahami konflik secara utuh, kita tidak cukup hanya melihat isi kebijakan atau isi kritik. Kita juga perlu membaca gestur, simbol, dan cara tampil para aktor. Di situlah sering kali tersembunyi maksud yang tidak diucapkan secara langsung.
Sebab, terjemahan konflik semacam ini mengajarkan bahwa realitas sosial tidak pernah sesederhana yang tampak. Di balik rincian kebijakan efisiensi anggaran, terdapat pertanyaan tentang keadilan distribusi beban. Di balik kritik yang lantang, terdapat kemungkinan strategi
pencitraan. Dan di antara keduanya, publik berada sebagai penonton sekaligus penafsir yang harus mampu membaca tidak hanya apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana dan untuk apa itu
dikatakan.