Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai bersama Grup Aksi Human Rights Ternate menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di Gedung Oikumene atau Morotai Christian Centre (MCC), Senin, 18 Mei 2026.
Kegiatan tersebut turut diisi diskusi publik yang menghadirkan sejumlah akademisi dan diikuti mahasiswa serta masyarakat umum.
Presiden BEM Unipas Morotai, Rifaldi Madjid, mengatakan pemutaran film dokumenter tersebut bertujuan membuka kesadaran publik terhadap persoalan kemanusiaan dan konflik agraria yang terjadi di Papua.
Menurutnya, film Pesta Babi menggambarkan dugaan perampasan tanah adat serta berbagai persoalan sosial yang masih dialami masyarakat Papua hingga saat ini.
“Tujuan dari diselenggarakannya nobar film dokumenter ini saya kira sebagai bukti kejahatan di Papua. Problem di Papua seharusnya mendapat solidaritas dari teman-teman dan masyarakat, khususnya kita di Morotai, karena lewat film dokumenter Pesta Babi ini kita bisa mengetahui dan mengidentifikasi perampasan tanah adat di Papua,” ujarnya.
Ia bilang, fakta yang diangkat dalam film tersebut memiliki keterkaitan dengan kondisi di Pulau Morotai, terutama menyangkut keberadaan militer dan konflik lahan masyarakat.
“Di balik film dokumenter ini saya kira ada keterkaitan militer di Papua dan di Morotai. Dari kami BEM Unipas Morotai melihat kedatangan militer di Morotai misalnya terkait pembebasan Irian Barat, namun faktanya ketika konflik itu sudah selesai beberapa lahan warga telah dicaplok dan diklaim oleh TNI-AU di Morotai,” katanya.
Menurut Rifaldi, kondisi tersebut harus menjadi perhatian masyarakat Morotai agar lebih kritis terhadap persoalan agraria dan kebijakan pembangunan yang berdampak pada hak masyarakat.
“Sering kali ada bahasa-bahasa kekuasaan bahwa ini demi keamanan, tapi faktanya di balik itu ada perampasan lahan di Morotai,” tegasnya.
Ia juga mengatakan materi yang disampaikan para narasumber dalam diskusi memiliki korelasi dengan isi film dokumenter Pesta Babi, terutama terkait sengketa lahan dan isu Morotai yang disebut-sebut akan dijadikan pangkalan militer Internasional.