Sebanyak 12 anggota DPRD Halmahera Utara melakukan kunjungan kerja sekaligus konsultasi ke Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Ternate, Senin, 20 April 2026.
Kunjungan para wakil rakyat yang dipimpin Yulius Dagilaha ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama setelah pemerintah daerah membentuk Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
Rombongan DPRD tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kota Ternate, Arman Anwar. Dalam pertemuan itu, Arman menekankan pentingnya sinergi antara Dispenda dan BPN, khususnya dalam pertukaran data.
“Dalam pertemuan ini, saya memberikan gambaran bagaimana menggenjot PAD. Dispenda Halmahera Utara harus bekerja sama dengan BPN, terutama dalam pertukaran data,” ujar Arman.
Ia menjelaskan, pertukaran data diperlukan untuk mengetahui jumlah Nomor Objek Pajak (NOP) yang telah diterbitkan di Kabupaten Halmahera Utara, kemudian disandingkan dengan jumlah sertifikat tanah yang sudah dikeluarkan oleh BPN.
“Harus ada keseimbangan antara jumlah NOP dan sertifikat yang diterbitkan. Misalnya, jika sertifikat yang dikeluarkan mencapai 30 ribu, tetapi NOP hanya 10 ribu per tahun, maka ada selisih 20 ribu yang perlu ditelusuri. Ini tentu berpotensi merugikan daerah,” tegasnya.
Mantan Kepala Kantor ATR/BPN Halmahera Utara itu menambahkan, jika telah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta pertukaran data antara BPN dan pemerintah daerah, maka potensi kebocoran pendapatan dapat diminimalisir. Selain itu, penyusunan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) juga menjadi langkah penting.
“PAD yang bisa dioptimalkan ada dua, yakni dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” jelasnya.
Sementara itu, DPRD Halmahera Utara memilih berkonsultasi ke ATR/BPN Kota Ternate karena dinilai memiliki pengalaman lebih dalam pelayanan serta penyelesaian persoalan pertanahan.
“Mereka melihat sengketa tanah lebih banyak terjadi di Kota Ternate, sehingga ingin mempelajari cara penyelesaiannya. Di Halmahera Utara sendiri ada sejumlah persoalan, seperti lahan milik perusahaan yang sudah diduduki masyarakat di beberapa wilayah. Karena itu, perlu peran bersama antara Pemda dan DPRD agar penataan bisa berjalan baik,” pungkas Arman.