HMPS Sosiologi UMMU Bedah Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Sherly Lewat Kuliah Tamu

Program Studi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) melalui HMPS Sosiologi menggelar kuliah tamu bertajuk “Problem Pembangunan dalam Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Maluku Utara”.

Kegiatan yang berlangsung di Kedai Mambo, Kelurahan Sasa, pada Selasa, 30 Desember 2025 ini, dihadiri mahasiswa dan akademisi.

Ketua HMPS Sosiologi, Rila A. Amarwa, dalam sambutannya menegaskan, pembangunan dalam kajian sosiologi tidak semata dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik. Lebih dari itu, pembangunan adalah proses sosial yang sarat dengan relasi kuasa, struktur, dan kepentingan.

“Karena itu, satu tahun kepemimpinan Gubernur Maluku Utara menjadi momentum penting untuk kita telaah secara kritis dan akademis,” ujar Rila.

Ia menambahkan, realitas pembangunan di Maluku Utara masih diwarnai berbagai ketimpangan sosial dan wilayah. Mulai dari kemiskinan struktural hingga dampak sosial dan ekologis aktivitas pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan dan kawasan pertambangan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa sosiologi dituntut tidak hanya menjadi penonton.

“Mahasiswa harus mampu menganalisis, mengkritisi, dan menawarkan perspektif alternatif terhadap arah pembangunan daerah,” tegasnya.

Melalui kuliah tamu ini, HMPS Sosiologi berharap forum akademik dapat menjadi ruang pertukaran gagasan ilmiah yang mempertemukan teori di bangku kuliah dengan realitas sosial masyarakat Maluku Utara. Kritik yang lahir diharapkan bersifat konstruktif, objektif, dan berpihak pada keadilan sosial.

“Kampus, khususnya mahasiswa sosiologi, memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial untuk mengawal pembangunan agar lebih inklusif dan berkelanjutan,” tutup Rila.

Sebagai pemateri, Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin, memaparkan berbagai tantangan berat yang dihadapi daerah dalam masa transisi kepemimpinan 2024–2025. Ia menekankan keberhasilan pembangunan ke depan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan RPJMD 2025–2029 yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Muksin juga mengungkap kondisi fiskal daerah yang kian memprihatinkan. APBD Maluku Utara diproyeksikan turun drastis dari Rp3,5 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp2,5 triliun pada 2026. Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai 60 persen, dengan kontribusi sektor pertambangan hanya sekitar Rp265 miliar untuk APBD 2026.

“Ironisnya, beban masyarakat justru lebih besar. Kontribusi pajak dari BBM dan pajak kendaraan mencapai sekitar Rp900 miliar, jauh melampaui bagi hasil yang diterima dari perusahaan-perusahaan tambang besar yang beroperasi di Maluku Utara,” ungkap Muksin.

Selain itu, sambung ia, penyerapan anggaran tahun 2025 diperkirakan hanya berada pada kisaran 79–80 persen, jauh dari target ideal 90 persen. “Hal ini dipengaruhi keterlambatan proses tender serta kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1,” katanya.

Di luar persoalan anggaran, sektor pendidikan dan infrastruktur turut menjadi sorotan. Muksin menyoroti rendahnya daya saing sumber daya manusia lokal, yang terlihat dari minimnya keterwakilan putra-putri daerah dalam seleksi CPNS di Maluku Utara. Ia mendorong agar alokasi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dapat dikelola lebih efektif, mulai dari jenjang SMA hingga kabupaten/kota.

Sementara di sektor infrastruktur, pembangunan jalan provinsi sepanjang 1.800 kilometer masih belum tuntas dan kini terancam oleh keterbatasan ruang fiskal daerah.

“Meski demikian, komitmen pemerintah daerah untuk tetap melanjutkan proyek-proyek strategis, seperti pembangunan Jalan Trans, karena telah menjadi mandat visi dan misi Gubernur yang dipayungi oleh RPJMD,” pungkasnya.