Jalan Politik Nahrawi Djalal: Dari Tenaga Ahli FPG MPR RI hingga Calon DPRD Malut

Nahrawi Djalal. Foto: Istimewa

Tak gampang bagi orang Maluku Utara membangun karir di tingkat nasional. Nahrawi Djalal adalah salah satu anak muda Maluku Utara yang mampu menempuh jalan itu. Ia memulai karir sebagai tenaga ahli DPR RI pada periode 2014-2019, lalu lanjut dipercayakan sebagai tenaga ahli Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI (2019-2024).

Saat menjadi tenaga ahli anggota DPR RI, Awi, sapaan karibnya, ikut terlibat menjadi inisiator pembentukan KAUKUS Parlemen yang menghimpun sejumlah anggota DPR RI Dapil Maluku Utara. Alumnus magister perikanan Universitas Sam Ratulangi Manado ini, kemudian didapuk sebagai sekretaris.

Di posisi tersebut, ia memiliki tugas mengkoordinasikan agenda anggota DPR dan DPD RI Dapil Maluku Utara dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memperjuangkan pembangunan daerah di level nasional. Kemampuan itu yang membuat pada 2017 silam, ia dapat mempertemukan anggota DPR, DPD RI, dan Gubernur Maluku Utara dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Semasa mahasiswa, alumnus SMA Negeri 1 Sosio, Tidore Kepulauan, ini dikenal sebagai aktivis yang vokal. Pengalaman organisasi dan kepemimpinan ia tempa dan tumbuhkan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia bahkan sempat menjadi Ketua Umum HMI Cabang Manado (2010-2011). Suami dari Iriyani Abd Kadir ini juga banyak terlibat dalam kegiatan pengkaderan yang membuat ia dekat dengan banyak kalangan.

Hal itu terbukti dari keterlibatannya pada banyak organisasi. Selain proses di HMI, ia juga dipercayakan sebagai Pj. Ketua Umum Mahasiswa Kota Ternate Manado (2005-2007), Ketua Dewan Pembina Ikatan Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur di Manado (2011-2012), dan Dewan Pembina Himpunan Pelajar Mahasiswa Halmahera Tengah di Sulawesi Utara (2010-2012).

Kepedulian Awi pada anak muda tak pernah putus, bahkan hingga usai merampungkan studi di Manado. Walau bekerja di Jakarta, ayah satu anak ini masih saja menaruh perhatian pada generasi muda di Maluku Utara. Karena itu, ia ikut terlibat mendirikan Forum Studi Perempuan (FOSPAR) Maluku Utara dan Forum Studi TOADORE, sebagai ruang diskusi dan pengabdian.

Baca Juga:  Audiensi Bersama PT ARA, Masyarakat Sepakat Lakukan Pembebasan Lahan

Di Mata para Tokoh
Awi dikenal santun dan punya banyak pengalaman. Pun, karena komunikatif membuat ia diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Menurut Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurniawan Tandjung, Awi adalah sosok yang sederhana dan cerdas. Ia memiliki rekam jejak sebagai aktivis HMI, yang punya kemampuan dan karakter kepemimpinan yang teruji.

“Selama berhubungan dengan saya di DPR RI, Awi selalu menyampaikan aneka aspirasi dari daerah untuk tindaklanjuti. Sosok seperti adinda Awi ini sangat dibutuhkan oleh daerah,” kata Ahmad Doli.

Sementara, di mata Sultan Tidore H. Husain Alting Sjah, Awi merupakan putra terbaik yang kerap berbagi pikiran, sharing gagasan dan informasi dengannya tentang isu-isu politik juga ekonomi. Bagi Husain, Awi termasuk anak muda yang punya banyak pengalaman, terutama sebagai seorang aktivis HMI dan sekarang menjadi tenaga ahli Fraksi Partai Golkar MPR RI.

“Saya berharap dan mendoakan Insya Allah ke depan Awi menjadi orang baik, dimudahkan segala ikhtiarnya agar terus memberikan kontribusi pikiran untuk daerah, bangsa dan negara,” harapnya.

Awi, saat ini tak mau mensia-siakan pengalaman 10 tahun di DPR RI dan MPR RI. Karena itu, dari modal pengalaman tersebut, melalui Partai Golkar, ia ingin kembali dan mengabdi mewakili rakyat di DPRD Provinsi Maluku Utara. Awi akan berkompetisi di Dapil III yang meliputi Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur.

Kelayakan ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Maluku Utara itu, juga diakui oleh Samaun Dahlan, pengusaha sekaligus seorang tokoh di Tidore. “Pileg 2024 merupakan kesempatan kita mendorong figur-figur muda yang kompeten, memiliki integritas dan rasa peduli. Awi layak untuk kita dorong sebagai anggota DPRD Maluku Utara,” kata Samaun.

Baca Juga:  Persiapkan SDM dari Fakultas Kedokteran Unkhair Ternate

Hal serupa diakui oleh Faisal Djalaludin, seorang tokoh di Halmahera Tengah. Baginya, Awi merupakan sosok anak muda yang punya segudang pengalaman. Terutama, bekerja sebagai tenaga ahli anggota DPR RI dan tenaga ahli Fraksi Partai Golkar MPR RI, membikin Awi punya pengalaman tersendiri di parlemen.

“Kita pantas letakkan amanah kepada Awi, untuk memperjuangkan kepentingan banyak orang ke depan di DPRD Provinsi Maluku Utara,” tandas Faisal.

Menempuh Jalan Politik
Jika secara universal politik dipahami sebagai usaha dari sekelompok orang untuk kepentingan banyak orang, Awi memahami politik sebagai jalan perjuangan dan pengabdian. Apalagi, menurut ia, dengan sistem yang diterapkan di Indonesia hari ini, ruang yang paling mungkin dan cepat, terutama bagi orang seperti ia yang asal-usulnya dari masyarakat kecil, adalah menempuh jalan politik.

“Jalan ini yang paling mungkin agar kita bisa membawa kepentingan masyarakat dan duduk setara bersama pemerintah, dalam hal ini eksekutif,” kata Awi saat ditemui, Rabu, 1 November 2023.

Karena bagi ia, ujung dari seorang politisi adalah kompetisi yang bermuara pada kekuasaan. “Esensi dari kekuasaan adalah kewenangan, dan ujungnya keberpihakan,” paparnya.

Titik keberpihakan itulah, menurut Awi, yang harus diletakkan untuk masyarakat. Sebab, anggota DPRD dibekali dengan fasilitas dan pelbagai aturan. Seperti disediakan dengan fungsi yang diatur dalam UU MD3, mulai dari fungsi kontrol, anggaran, hingga fungsi legislasi. Semuanya peruntukan untuk mendorong kepentingan masyarakat ke depan, baik dari sisi anggaran, maupun regulasi yang betul-betul memproteksi kepentingan masyarakat.

Begitu juga dengan fungsi kontrol, yaitu bagaimana mengontrol kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga apa yang dilakukan tepat sasaran. “Betul-betul masyarakat mendapatkan manfaat yang riil dalam memenuhi kebutuhan mereka,” tuturnya.

Baca Juga:  Launching Kampung Pengawasan Pemilu di Gurabunga, Bawaslu Malut Minta Warga Hindari Politik Uang

Pihak eksekutif dan legislatif, sambung Awi, harus ada checks and balances yang seimbang sehingga kekurangan di pihak eksekutif bisa ditopang oleh legislatif. Dan keduanya harus kuat.

“Apalagi kita berada dalam sistem demokrasi. Legislator yang kuat menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses demokrasi ini berjalan baik, dan itu akan menjadi kekuatan penyeimbang terhadap praktek-praktek pemerintahan yang menyimpang,” tandasnya.

Terutama karena Indonesia saat ini, termasuk Maluku Utara, dihadapkan dengan tantangan yang cukup besar. Seperti dinamika politik yang diwarnai dengan tingkat transaksi yang tinggi hingga politik identitas.

“Semestinya kita, apalagi saya yang mewakili satu zaman, satu generasi, harus memiliki komitmen yang kuat untuk bagaimana mendorong suatu proses dinamika yang berkualitas. Harus bisa melakukan perlawanan atau harus berani katakan tidak pada praktek-praktek pragmatisme,” tutupnya. (ADV)

——

Editor: Ghalim Umabaihi