Lawan Politik Uang, Bawaslu Maluku Utara Siapkan Sejumlah Langkah Preventif

Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyatakan telah menyiapkan langkah preventif guna melawan praktik politik uang jelang Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu dilakukan usai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merilis isu strategis kerawanan politik uang yang menempatkan Provinsi Maluku Utara di posisi utama rawan Nasional.

Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Malut, Rusly Saraha mengatakan sebelum IKP merilis data tersebut, pada Desember 2022, Maluku Utara lebih dulu berada di posisi ke-3 secara Nasional.

“Nanti di tanggal 13 Agustus 2023 ini rilisan dari IKP lebih spesifik lagi yakni politik uang dan hasilnya kemarin kita semua tahu bahwa Maluku Utara berada di posisi pertama rawan nasional,” kata Rusli saat ditemui cermat di ruangannya, Rabu, 30 Agustus 2023.

Rusli menyebut bahwa data IKP tersebut bersumber dari Bawaslu kabupaten/kota dan provinsi, kemudian diverifikasi dan dianalisa dengan indikator yang disusun menggunakan 61 indikator Bawaslu RI.

“Rilis IKP ini menjadi alarm bagi teman-teman Bawaslu Malut untuk lebih memperkuat lagi langkah-langkah preventif terutama untuk meminimalisir praktik politik uang,” jelas Rusli.

Menurutnya, tentu ada upaya yang lebih masif lagi dari Bawaslu Malut misalnya dengan memperkuat pendidikan pemilih ke masyarakat kemudian membangun kolaborasi dengan banyak pihak.

“Misalnya kita membangun kolaborasi bersama kampus, media, tokoh masyarakat dan tokoh agama,” tuturnya.

Selain itu, lanjud Rusli, semangat untuk mengampanyekan gerakan melawan politik uang ini menjadi gerakan bersama yang didorong banyak orang.

“Bagi torang (kami) semakin banyak orang yang bicara pemilu bermartabat akan makin memperkuat demokrasi yang sehat,” pungkasnya.

——

Penulis: Muhammad Ilham Yahya

Editor: Rian Hidayat Husni