Mahasiswa Unipas Morotai Protes Biaya Kuliah, Ini Penjelasan Pihak Kampus

Mahasiswa Universitas Pasifik (Unipas) di Pulau Morotai, Maluku Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Rektorat kampusnya, Senin, 29 Juli 2024.

Para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Unipas Bergerak ini menyampaikan protes terkait biaya kuliah yang dinilai sangat tinggi.

“Di tengah simpang siur infomasi pembiayaan akhir studi, harusnya pimpinan universitas mengambil peran menjadi corong informasi tentang pembiayaan studi akhir, SPP, KBM, magang, ujian proposal, skripsi dan wisuda agar informasi tentang ini jelas tersampaikan dan tidak bias,” kata Koordinator Aksi, Hasan Saba, kepada cermat, Senin, 29 Juli 2024.

Hasan menilai pihak kampus dan pemerintah daerah berkongsi menutupi pembayaran biaya kampus, sehingga mahasiswa menduga ada permainan penggelapan dana.

“Tunggakan mahasiswa akhir studi tahun 2021-2023 juga sebagian belum diselesaikan oleh pemda, maka dari itu pihak kampus harus mengambil kebijakan untuk mengusulkan ke pemda agar tunggakan tersebut dapat dilunasi sehingga ini tidak menjadi persoalan,” jelasnya.

Senada, Ikfan Pina yang juga orator mengatakan, sejauh ini mahasiswa tidak diberi penjelasan secara terbuka oleh kampus maupun Pemda terkait dengan pengembalian uang akhir studi.

“Pertahun berapa kuota mahasiswa wisuda yang sudah dibayarkan dan berapa yang belum dibayarkan. Hal inilah yang menimbulkan masalah karena kampus dan Pemda diduga tertutup,” katanya.

Sementara Wakil Rektor II Unipas Pulau Morotai, Aminullah Taib menyatakan sejumlah tuntutan mahasiswa tersebut masih keliru. Menurut ia, hal itu terjadi lantaran ada miskomunikasi antara mahasiswa dan pihak Unipas.

“Ada beberapa isu yang coba dikomentari oleh mahasiswa ini ternyata tidak sesuai dengan yang kampus keluarkan. Contoh semisal akhir studi yang katanya tidak dibiayai oleh pemda, tapi perhari ini kan masih dibiayai. Hanya saja skemanya di beberapa minggu itu berubah tetapi berdasarkan surat yang dilayangkan oleh pemda tertanggal 22 Juli 2024 itu meminta untuk melayangkan data akhir study 2024 cuman saya berharap ke pemda selesaikan dulu tunggakan akhir studi 2023 karena itu menjadi hutang,” jelasnya.

Ia bilang, bagaimana mau proses data 2024 sementara data akhir studi yang 2023 saja belum diselesaikan.

“Kalau belum diselesaikan itu berarti tanda tanya bagi mahasiswa yang pengembaliannya belum dikembalikan untuk tahun 2023,”

Kata dia, total mahasiswa akhir studi tahun 2023 itu adalah 156 orang, nah yang baru pengembalian itu baru 74 orang, sisanya itu belum sama sekali dikembalikan.

“Untuk itu, agar bisa direalisasi anggaran akhir studi untuk 2024 maka selesaikan dulu untuk tahun kemarin. Tapi tetap karena sementara lagi proses penyiapan data untuk dikasih ke Dinas Pendidikan kalau bukan hari ini maka mungkin besok sudah kita masukkan,” katanya.

Sementara, menurutnya, terkait dengan biaya SPP tidak bisa turun, karena hal ini berdasarkan kesepakatan Pemda dan ditambah dengan SK Yayasan soal pembiayaan.

“Jadi untuk pembiayaan SPP itu tidak bisa turun, kemudian kenapa ada yang beda yaitu 1.500 dan 680 ribu,” ujarnya.