Morotai dalam Imajinasi Geopolitik Australia

Oleh: Yanuardi Syukur
Pengajar Antropologi Globalisasi di Universitas Khairun, Ternate dan Founder Indo-Pacific Center for Strategic Studies (IPACS)

Rencana pengembangan fasilitas latihan militer bersama antara Indonesia dan Australia di Morotai menandai babak baru dalam dinamika geopolitik Indo-Pasifik. Pulau kecil di utara Maluku Utara ini kembali menjadi sorotan setelah pemerintah Indonesia dan Australia mengumumkan kemungkinan pembangunan fasilitas latihan militer bersama di sana.

Kerja sama ini merupakan bagian dari perluasan kemitraan keamanan kedua negara yang juga akan melibatkan Jepang dan Papua Nugini. Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa Morotai memiliki sejumlah fasilitas militer lama yang dapat ditingkatkan untuk penggunaan bersama (Al Jazeera, 12/3/2026).

Kepercayaan Strategis

Zach Hope dan Karuni Rompies dalam artikel “Australia to turn WWII site on ‘valuable’ Indonesian island into training base” di The Age (12 Maret 2026) menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengumumkan rencana penempatan seorang perwira Indonesia sebagai wakil komandan (deputy commander) di Brigade ke-1 Angkatan Darat Australia di Darwin.

Secara praktis, posisi wakil komandan ini tidak berarti Indonesia memimpin pasukan Australia. Peran tersebut lebih bersifat representatif dan koordinatif. Kehadiran perwira dari TNI di struktur komando tersebut bisa jadi bertujuan memperkuat koordinasi latihan militer bersama antara Indonesia dan Australia, termasuk latihan darat, udara, dan operasi gabungan. Selain itu, penempatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pertukaran pengetahuan militer (military interoperability), sehingga kedua angkatan bersenjata dapat bekerja sama lebih efektif dalam berbagai operasi regional seperti bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, maupun keamanan maritim. Kebijakan ini menunjukkan terjadi peningkatan kepercayaan strategis antara Indonesia dan Australia.

Langkah ini mencerminkan upaya kedua negara untuk memperkuat stabilitas kawasan tanpa membentuk aliansi militer formal. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang menekankan sikap bebas-aktif. Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari perjanjian keamanan bersama yang sebelumnya ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anthony Albanese pada Februari 2026.

Australia di Morotai

Secara historis, Morotai memiliki posisi penting dalam sejarah militer Pasifik. Dalam konteks Perang Dunia II, pulau ini menjadi lokasi pertempuran penting antara Sekutu dan Jepang. Seperti dicatat oleh Australian War Memorial, Morotai adalah pulau di kelompok Kepulauan Halmahera, Hindia Belanda (kini Indonesia) yang menjadi titik persinggahan kunci dan pangkalan udara bagi operasi Amerika di Filipina dan operasi Australia di Borneo. Pasukan AS mendarat di pulau ini pada 15 September 1944 dan mengamankan perimeter di sekitar lapangan udara pulau tersebut.

Dr. Chris Rein, sejarawan senior di Markas Besar Angkatan Udara AS Eropa/Afrika, dalam tulisannya “Liberation of Morotai: A Bloodless Peleliu” (nationalww2museum.org, 13/9/2024) menjelaskan bahwa Morotai dipilih karena lokasinya yang strategis—hanya 300 mil dari Mindanao, setengah jarak dari Peleliu (Kepulauan Palau) ke Filipina.

Tidak seperti Peleliu yang dipertahankan mati-matian Jepang dengan sistem bunker bawah tanah, Morotai nyaris tidak dipertahankan karena Jepang mengira pulau kecil itu tidak cocok untuk pembangunan lapangan terbang. Jepang hanya fokus di Kao dan Galela, dua titik penting di kawasan yang sekarang bernama Kabupaten Halmahera Utara. Akibatnya, “Morotai dibebaskan dalam waktu kurang dari sehari, dengan biaya satu orang terluka akibat pohon tumbang.” Sementara itu, pertempuran Peleliu memakan waktu dua bulan dan lebih dari 10.000 korban.

C. Peter Chen dalam artikel “Battle of Morotai” (ww2db.com, Juni 2007) menambahkan bahwa operasi pendaratan pada 15 September 1944 dilakukan oleh Mayor Jenderal John Persons dari Divisi Infanteri 31 AS dan Resimen Infanteri 126 dari Divisi 32. Meskipun pendaratan awal mengalami kendala teknis akibat lumpur tebal di pantai selatan, dalam waktu dua minggu para insinyur berhasil membangun lapangan terbang yang kemudian menjadi basis bagi pembom B-24 Liberator Angkatan Udara ke-13 AS.

Menariknya, Morotai tidak sepenuhnya aman setelah pendaratan awal. Chen mencatat bahwa seorang kolonel infanteri Jepang dikirim ke pulau itu untuk mengorganisir pertahanan, memindahkan pasukan dari Halmahera pada malam hari dengan bantuan kapal. Puncak perlawanan Jepang terjadi pada 24 Desember 1944 ketika serangan udara Jepang merusak lapangan terbang dan menghancurkan beberapa bomber B-24. Pertempuran darat terbesar terjadi pada awal Januari 1945 di area Hill 40 (Bukit 40), sebuah bukit di pedalaman Morotai dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Peristiwa itu berakhir dengan kematian 870 tentara Jepang dan 46 tentara Amerika. Morotai dinyatakan bersih dari perlawanan Jepang pada 14 Januari 1945.

Memori Veteran Australia

Perspektif lebih personal tentang Morotai hadir melalui kesaksian para veteran. Dalam wawancara “Memories of Morotai: Vern Roberts in conversation with Neil Sharkey” (shrine.org.au, 7/12/2023), Leading Aircraftman Vern Roberts dari Skuadron No. 24 RAAF mengenang pengalamannya di pulau tersebut. Roberts, yang saat itu berusia 20 tahun, bertugas sebagai fitter atau teknisi pesawat. Ia tiba di Morotai setelah sebelumnya bertugas di Darwin dan Fenton. Darwin adalah kota besar di pesisir utara Australia, sedangkan Fenton adalah lokasi bersejarah bekas pangkalan militer yang terletak di pedalaman, di selatan Darwin.

Roberts menggambarkan bagaimana Morotai menjadi titik strategis ketika Jenderal MacArthur mengatakan “Saya akan kembali ke Filipina.” Setelah Amerika merebut Morotai dari Jepang, skuadron Australia ditempatkan di dua landasan pacu besar untuk mendukung pemboman Borneo, Tarakan, dan Balikpapan. Hal menarik dari kesaksian Roberts adalah gambaran tentang kehidupan sehari-hari seperti hujan yang turun hampir setiap malam, hiburan dari USO (United Service Organizations) seperti penyanyi asal Inggris yang menetap di AS, Gracie Fields (1898-1979) yang tampil di Morotai. USO adalah organisasi nirlaba Amerika yang didirikan pada tahun 1941 atas permintaan Presiden Franklin D. Roosevelt. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan moral dan hiburan bagi personel militer AS dan sekutunya, terutama mereka yang bertugas di daerah terpencil dan zona perang. Selama Perang Dunia II, USO menjadi jembatan antara kehidupan sipil di “home front” dan realitas keras di “battle front”.

Roberts juga mengenang momen bersejarah 9 September 1945, ketika ia menyaksikan Panglima Tertinggi Australia Field Marshal Thomas Blamey menerima penyerahan resmi Tentara Jepang ke-2. Dengan kamera kecil pemberian ibunya, Roberts berhasil mengabadikan momen tersebut dari jarak dekat. Namun yang paling berkesan adalah malam ketika perang berakhir—saat bertugas jaga di bawah pesawat, ia mendengar suara tembakan dan mengira Jepang telah menerobos keluar dari kamp tawanan, ternyata itu adalah prajurit yang merayakan penyerahan Jepang.

Morotai dalam Visi Indo-Pasifik Australia

Dalam visi geopolitik Australia, Morotai ditempatkan sebagai simpul strategis dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik yang lebih luas. Sebagaimana diungkapkan Wakil Perdana Menteri Richard Marles dalam konferensi persnya (minister.defence.gov.au, 12 Maret 2026), Australia memandang bahwa “keamanan nasional kami terletak pada keamanan kolektif kawasan ASEAN di Asia Tenggara, dan Indonesia berada di jantung kawasan itu.”

Bagi Australia, Morotai menawarkan posisi geografis yang ideal—berada di jalur antara Pasifik Barat dan Asia Tenggara, relatif dekat dengan kawasan sengketa di Laut China Selatan, serta memiliki nilai historis sebagai basis militer Sekutu dalam Perang Dunia II. Pengembangan fasilitas latihan di pulau ini, yang menurut Marles akan tetap menjadi aset Indonesia namun dapat diakses Australia untuk latihan bersama, merupakan bagian dari upaya Canberra untuk membangun “rasa percaya diri dan keamanan bersama” di kawasan terdekatnya.

Lebih dari sekadar lokasi latihan militer, Morotai juga berfungsi sebagai instrumen strategis Australia untuk memperkuat kemitraan keamanan dengan negara-negara Pasifik dan Asia Tenggara. Marles mengonfirmasi bahwa pertemuan trilateral tahunan antara menteri pertahanan Australia, Indonesia, dan Papua Nugini akan kembali digelar pada Desember 2026 sebagai “bagian penting dari arsitektur untuk membangun stabilitas dan kepercayaan di kawasan terdekat kami.”

Potensi keterlibatan Filipina dan Singapura dalam pemanfaatan fasilitas Morotai, sebagaimana dilaporkan The Age (Hope & Rompies, 2026), menunjukkan bahwa Australia melihat pulau ini sebagai katalis bagi perluasan kerja sama keamanan yang lebih inklusif di kawasan. Dengan menjadikan Morotai sebagai titik pertemuan bagi latihan bersama multilateral, Australia secara tidak langsung memperkuat pengaruhnya di kawasan tanpa perlu membangun pangkalan militer permanen yang kontroversial.

Kemitraan Saling Menguntungkan

Satu hal yang menarik, pendekatan Australia terhadap Morotai mencerminkan pemahaman baru tentang “strategic depth” atau kedalaman strategis. Dalam pernyataannya, Marles menegaskan bahwa “untuk Indonesia, Australia menyediakan kedalaman strategis, dan karena keduanya memahami bagaimana kepentingan nasional bersama dapat dimajukan melalui hubungan ini, ada rasa tujuan bersama yang mendalam.” Ini menunjukkan pergeseran dalam cara Australia memandang hubungan bilateralnya—dari sekadar aliansi keamanan menuju kemitraan yang saling menguntungkan secara strategis.

Pengembangan Morotai, dengan demikian, bukanlah proyek sepihak Australia, melainkan respons terhadap visi Indonesia sendiri. Marles mengakui bahwa gagasan ini berada di bawah pimpinan Indonesia di mana Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melihat potensi Morotai sebagai fasilitas latihan yang dapat ditingkatkan dengan dukungan Australia. Dalam kerangka Indo-Pasifik yang semakin kompetitif, pendekatan yang menghormati kedaulatan Indonesia sambil tetap membuka ruang bagi kehadiran militer Australia ini menjadi model kemitraan yang ingin dipromosikan Canberra di kawasan.