Ketua DPD Partai Hanura Maluku Utara sekaligus Bakal Calon Wakil Gubernur Maluku Utara, Basri Salama, menekankan pentingnya peran pers dalam mengangkat narasi substansial dalam politik elektoral Pilkada 2024, bukan sekadar berita sensasional.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara “Ngopi dan Ngobrol” yang diadakan di Mozaik Cafe, di mana ratusan jurnalis berkumpul untuk berdiskusi bersama Basri Salama dengan tema: “Peran Penting Media Lahirkan Pemimpin Serba Bisa.”
Basri Salama menyoroti peran vital pers sebagai pengawas dan kritikus yang dapat menciptakan perubahan positif bagi Maluku Utara. “Pers punya peran membentuk opini publik,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi saat ini di wilayah tersebut, di mana Maluku Utara sering terabaikan dalam diskursus nasional.
“Banyak masyarakat merasa kaget dan bingung dengan investasi yang masuk, terutama di sektor pertambangan nikel. Pilkada sering kali hanya dianggap sebagai rotasi kepemimpinan semata, tanpa adanya perubahan signifikan bagi daerah kita,” tambahnya.
Basri menekankan perlunya melahirkan pemimpin dengan ide-ide besar dan mengembalikan politik gagasan yang mulai hilang.
Ia juga mengajak anak muda untuk lebih berpartisipasi dalam politik melalui gagasan konstruktif. Namun, Salama mengakui bahwa masih minim tokoh muda dengan visi konstruktif tentang pembangunan daerah. “Salah satu contoh nyata adalah kurangnya kajian tentang dampak ekonomi mikro dari investasi nikel terhadap masyarakat lokal. Mirisnya kajian ini belum juga ditemukan dari kalangan akademisi,” jelasnya.
Dalam pandangannya, isu dugaan suap dan hanya dua vendor lokal di kawasan Industri Weda Bay (IWIP) merupakan tantangan besar bagi pelaku usaha lokal. “Pemda masih berpikir instan dan tidak merencanakan masa depan,” tambahnya.
Salama menegaskan bahwa pers harus menggaungkan narasi yang substansial, bukan hanya sensasional. “Pers harus menggaungkan narasi yang substansial, bukan hanya sensasional,” tegasnya.
Ia berharap visinya untuk Maluku Utara dapat membawa perubahan signifikan dan mengembalikan politik gagasan yang lebih konstruktif dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
Sementara, Adnan Ways, wartawan Pilingnews.com, menyuarakan kekhawatirannya terkait kurangnya fasilitasi pemerintah daerah bagi pengusaha lokal di tengah maraknya investasi. “Kerja sama profesional yang progresif diperlukan untuk merawat optimisme warga dan pemerintah,” tegas Adnan. Ia juga mengkritik minimnya dukungan pemerintah terhadap media lokal.
Ardian, wartawan Tandaseru.com, menyoroti rendahnya indeks kebebasan pers di Maluku Utara, yang berada di bawah rata-rata nasional. “Penyebab utamanya adalah pengabaian pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi,” kata Ardian. Ia juga mengungkapkan adanya dugaan intervensi aparat penegak hukum dalam proses politik dan penyimpangan keuntungan dari sumber daya alam.
Jaja, wartawan radio Istana FM, menekankan perlunya komitmen pemerintah dalam mendukung kebijakan yang berpihak pada masyarakat di sekitar tambang. “Jangan sampai izin tambang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat setempat,” tegas Jaja.
Menanggapi pendapat tersebut, Basri menekankan pentingnya memastikan kebebasan pers dalam mengontrol dan mengkritik kebijakan pemerintah daerah. “Pemerintah daerah perlu mendorong kemandirian pers melalui program yang kolaboratif,” ujar Basri. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi data pendapatan daerah dan upaya mengatasi kemiskinan pasca-tambang. “Menumbuhkan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM harus menjadi prioritas dalam program pembangunan yang inklusif dan kolaboratif,” jelas Basri.
Diskusi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah dan masyarakat Maluku Utara untuk berkolaborasi menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi kebebasan pers, pengusaha lokal, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
—-
Penulis: Tim cermat
Editor: Ghalim Umabaihi