News  

PANDECTA Maluku Utara Minta KPU Umumkan Status Eks Napi yang Bacalon DPRD

Direktur Kajian Advokasi, Demokrasi dan Pemilu PANDECTA, Tarwin Idris. Foto: Istimewa

Perkumpulan Demokrasi Konstitusional (PANDECTA) Maluku Utara minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara dan kabupaten/kota untuk mengumumkan nama-nama bakal calon DPRD yang berstatus mantan terpidana korupsi.

Sebab, setelah KPU menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS), KPU mestinya juga telah mengantongi riwayat hidup para calon legislatif.

Direktur Kajian Advokasi, Demokrasi dan Pemilu PANDECTA, Tarwin Idris mengatakan, pengungkapan identitas masa lalu para caleg sangat penting. Karena track-record akan enjadi referensi bagi masyarakat di wilayah pemilihan mereka masing-masing.

Hal itu, kata ia, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf g, PKPU 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Bahwa tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana penjara lima tahun atau lebih,” jelas Tarwin, melalui rilis kepada cermat, Senin 28 Agustus 2023.

Baca Juga:  Seorang Pemuda di Ternate Diringkus Polisi saat Kedapatan Menyimpan Sabu